Polemik penetapan Penjabat (Pj) Walikota Singkawang oleh Mendagri melalui usulan DPRD Singkawang belum reda. Gubernur menghindar dan Sumastro dilantik Wagub Ria Norsan

Sekda Kota Singkawang Drs Sumastro MSi mengikuti gladi resik, Sabtu (17/12/2022) malam menjelang pelantikannya sebagai Penjabat (Pj) Walikota Singkawang

Penetapan Drs Sumastro MSi sebagai Penjabat (Pj) Walikota Singkawang terus menuai polemik. Gubernur Kalbar H Sutarmidji perlu mengirim nota keberatan dan menunda pelantikan.

Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji diminta berbagai pihak untuk menolak pelantikan Sumastro sebagai Penjabat (Pj) Walikota Singkawang

Setelah lama berproses melalui pengajuan tiga nama, akhirnya Menteri Dalam Negeri menetapkan Drs Sumastro MSi sebagai Penjabat (Pj) Walikota Singkawang

Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dalam pemaparan visi misi di hadapan Komisi I DPR RI, akan memprioritaskan sumber daya manusia

Komisi I DPR RI secara musyawarah tanpa voting telah menyetujui Laksamana H Yudo Margono sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal M Andika Perkasa

Dari 67 pendaftar yang lolos administrasi, telah terpilih 5 orang menjadi komisioner di Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalbar Periode 2022-2026.

Usulan tiga kandidat Penjabat (Pj) Walikota Singkawang dari DPRD Singkawang perlu diabaikan Mendagri. Sebab ranah pengusulan Pj adalah Gubernur Kalbar

Penetapan Penjabat (Pj) kepala daerah menjelang Pemilu Serentak 2024, termasuk di Singkawang sarat permainan politis

Sebanyak 3 kandidat telah masuk usulan ke Mendagri dari Gubernur Kalbar untuk Pj Walikota Singkawang. Demikian pula melalui usulan 7 fraksi di DPRD Singkawang

Singkawang akan dipimpin Penjabat (Pj) Walikota seiring akan berakhirnya jabatan Tjhai Chui Mie dan H Irwan 17 Desember 2022. Mekanisme Pj tersebut rancu

Sebanyak 9 pejabat baru administrasi pemasyarakatan se-Kalbar dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Kanwil Kemenkumham, Pria Wibawa, Senin (7/11/2022)

Perubahan mekanisme penetapan Penjabat (Pj) kepala daerah melalui usulan DPRD perlu dievaluasi. Selain transaksional, juga tidak menjamin netralitas

Indonesia menjadi negara yang warganya kreatif dan memiliki banyak hasil karya. Pada 2022 terdapat 80 ribuan lebih pencataan hak cipta.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Pria Wibawa, melantik dan mengambil sumpah 13 Pejabat Administrasi di Aula Kanwil, Rabu (26/10/2022)