Home / Birokrasi

Jumat, 18 November 2022 - 14:05 WIB

Abaikan Kandidat Pj Walikota Usulan DPRD

Praktisi Politik dan Kebijakan Publik, Ireng Maulana

Praktisi Politik dan Kebijakan Publik, Ireng Maulana

Singkawang. Usulan tiga kandidat Penjabat (Pj) Walikota Singkawang dari DPRD Singkawang perlu diabaikan Mendagri. Sebab ranah pengusulan Pj adalah eksekutif, dalam hal ini Gubernur Kalbar.

“Dewan tidak memiliki ranah dan kapasitas dalam merekomendasikan kandidat Penjabat Walikota yang hendak ditunjuk mendagri. Maka usulan nama tersebut harus diabaikan,” kata Ireng Maulana, Praktisi Politik dan Kebijakan Publik kepada pontianak times, Jumat (18/11/2022).

Ireng menjelaskan pengabaian itu agar terwujud good governance atau pemerintahan yang baik. Eksekutif memiliki peran dalam menakar kandidat mana yang layak dan cocok berdasarkan merit system.

“Dengan merit system ini maka akan terpilih sumber daya manusia berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja,” ujar Ireng.

Baca juga:  Gubernur Kalbar Diminta Tolak Sumastro

Agak aneh dan rancu, kata Ireng, ketika Dewan diberikan ruang untuk mengusulkan kandidat seperti halnya permintaan Mendagri melalui suratnya tertanggal 31 Oktober 2022 Nomor 131.61/7204/SJ. “Surat mendagri itu layak uji publik. Apakah jenis surat itu edaran, surat keputusan atau apa jenisnya,” kata Ireng.

Menurut Ireng, keluarnya surat tersebut sangat bertentangan dengan fungsi dan tugas Dewan sebagai lembaga pembentuk undang-undang, anggaran (budgetting) dan pengawasan. “Surat Mendagri itu salah kamar dan membuat konflik kepentingan,” tegas alumni IOWA US ini.

Seperti diketahui, Gubernur Kalbar Sutarmidji telah mengusulkan dan mengirim tiga nama kandidat Pj Walikota Singkawang kepada Mendagri. Mereka adalah Syarif Kamaruzzaman, Ani Sofian dan Harry Agung Tjahyadi.

Baca juga:  4 Pesan Yasonna Lantik 119 Pimti Pratama

Sedangkan dari pihak DPRD melalui usulan 7 fraksi, juga mengirimkan tiga kandidat yakni Ferry Madagaskar, Syarif Kamaruzzaman dan Sumastro.

Ferry Madagaskar dipilih enam fraksi dari tujuh fraksi yang ada di DPRD Kota Singkawang meliputi Fraksi PDIP, Hanura, Nasdem, PKS, PKB, Fraksi Karya Solidaritas Manat Pembangunan dan Fraksi Gerinda-Demokrat.

Di tingkat grass root, Ferry yang juga Sekda Kabupaten Sambas ini namanya banyak diperbincangkan meskipun tidak dijagokan oleh Gubernur Kalbar. Sosok yang satu ini memiliki kedekatan historis dengan berdirinya Pemkot Singkawang di tahun 2001. (rdo)

Share :

Baca Juga

Rapat Koordinasi Makan Bergizi Gratis (Rakor MBG) di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, Jumat (27/3/2026).

Birokrasi

Jalankan Visi Presiden, Ini Instruksi Satono untuk 55 SPPG
Diskusi Reformasi Birokrasi

Birokrasi

Kumham Kalbar Tingkatkan Reformasi Birokrasi
Masyarakat menggunakan alternatif jalan komplek perumahan akibat penyekatan PPKM di Kota Pontianak. foto: dok

Birokrasi

GMNI Minta Pemkot Atasi Dampak PPKM
Drs Sumastro MSi

Birokrasi

Sumastro Jadi Pj Walikota Singkawang
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Dr Emilwan Ridwan, menandatangani komitmen bersama dalam apel di Halaman Kantor Kejati Kalbar, Kamis (12/2/2026).

Birokrasi

Kejati Kalbar Canangkan Zona Integritas Menuju WBBM
Bupati Sambas H Satono SSosI MH menghadiri peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 tingkat Kabupaten Sambas, Kamis (2/10/2025).

Birokrasi

Bupati Satono Hadiri Peringatan HKG PKK ke-53 di Sambas
Ketua TP Posyandu Kalimantan Barat Erlina Ria Norsan (tengah) usai menerima piagam penghargaan dari Ketua Umum TP Posyandu Tri Tito Karnavian pada Rakornas Posyandu di Jakarta, SeninĀ (22/9/2025).

Birokrasi

TP Posyandu Kalbar Raih Penghargaan Nasional di Rakornas 2025
Bupati Sambas, Satono membuka kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler Perbatasan (Regtas) ke-126 Tahun 2025, Rabu (8/10/2025)

Birokrasi

Bupati Sambas Satono Buka TMMD Regtas ke-126
error: Content is protected !!