Presiden Prabowo Subianto mengirim sinyal keras kepada para koruptor dalam Rapat Konsolidasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (3/6/2026) di SICC Bogor.

Usai dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana ditahan Kejaksaan Agung (Kejagung), Rabu (3/6/2026).

Pengadilan Tipikor Pontianak menggelar sidang perdana korupsi Dana Hibah Mujahidin Kalbar dengan kerugian negara mencapai Rp9,73 miliar, Selasa (2/6/2026).

Kejagung menaikkan status penanganan dugaan manipulasi harga ekspor dan transfer pricing komoditas minyak sawit mentah atau CPO ke tahap penyidikan umum.

Sudianto alias Aseng, beneficial owner PT Quality Sukses Sejahtera (QSS) yang ditangkap Kejagung ternyata memiliki jejak hitam mengerikan.

Bos pertambangan Kalbar, Sudianto (SDT) alias Aseng ditahan Kejaksaan Agung dalam kasus tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) bauksit selama delapan tahun.

Kejati Kalimantan Barat menjadi tuan rumah FGD Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Evaluasi Pelaksanaan Restorative Justice (RJ), Kamis (21/5/2026).

Petugas Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sambas menggagalkan upaya penyelundupan sabu yang masuk melalui layanan kunjungan, Kamis (21/5/2026).

BPN Melawi kalah telak di sengketa Tanah Loka Jaya, setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Banjarmasin menguatkan putusan PTUN Pontianak

Kejari Pontianak memanfaatkan aset rampasan negara senilai Rp2,52 miliar sebagai Rupbasan untuk mendukung efisiensi anggaran dan pengelolaan barang bukti.

Kejahatan narkotika ternyata masih mendominasi di Kota Pontianak. Hal ini tergambar dari pemusnahan barang bukti 60 perkara, Kamis (7/5/2026)

Kejati Kalbar kembali selamatkan Rp55 miliar dari skandal korupsi tata kelola bauksit. Total pemulihan capai Rp170 miliar dalam waktu belum genap 1 bulan.

Pemeriksaan tersebut terkait dengan tindakan Iqbal yang diduga melakukan tindak pidana menyerang martabat dan kehormatan atau nama baik orang lain.

Majelis Hakim PN Kupang memvonis enam tahun penjara dua pejabat KPUD Sumba Timur atas kasus korupsi anggaran Pilkada 2024. Keduanya juga didenda Rp400 juta.

Pengadilan Negeri (PN) Pontianak menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Ketua Bawaslu Kota Pontianak, RD, Senin (20/4/2026).

JPU Kejari Sumba Timur menuntut 8 tahun penjara bagi dua terdakwa korupsi KPUD Sumba Timur dalam penggunaan dana Pilkada 2024, Senin (20/4/2026)