PONTIANAK – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat melaporkan 11 perusahaan perkebunan sawit dan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar, Selasa (17/11/2026).
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan kelalaian korporasi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah konsesi perusahaan sepanjang 2026.
Direktur WALHI Kalimantan Barat, Sri Hryanti, didampingi Ketua Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Kalbar, Indra Syahnanda, menyampaikan laporan dan pengaduan tersebut berdasarkan hasil investigasi lapangan serta analisis spasial terhadap kawasan yang terbakar.
WALHI menemukan indikasi kebakaran pada areal konsesi 11 perusahaan dengan total luas indikatif mencapai 133.243,63 hektare. Dari jumlah tersebut, lima perusahaan telah diverifikasi melalui pemantauan lapangan, sedangkan enam perusahaan lainnya masih berdasarkan analisis citra satelit dan membutuhkan verifikasi lebih lanjut.
Lima perusahaan yang telah dipantau WALHI meliputi PT Mayawana Persada dengan luas indikatif terbakar 17.007,84 hektare, PT Sinar Karya Mandiri 9.647,7 hektare, PT Mohairson Pawan Khatulistiwa 10.672,46 hektare, PT Kayung Agro Lestari 5.204,2 hektare, serta PT Jalin Vaneo 4.898,79 hektare.
Pemantauan berlangsung pada 11–17 Oktober 2026 di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. WALHI menggunakan analisis citra Sentinel C2 dengan resolusi 10 meter per piksel untuk mengidentifikasi perubahan tutupan hutan dan lahan pada periode 1 Agustus hingga 12 September 2026.
Hasil Pemantauan
Hasil pemantauan menunjukkan sejumlah titik kebakaran berada di kawasan gambut, termasuk gambut lindung dan gambut budidaya. WALHI juga menemukan indikasi kebakaran yang menjangkau Kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT/HCV).
Di areal konsesi PT Kayung Agro Lestari, tim WALHI bahkan menemukan individu orangutan bersama induknya yang sedang menggendong anak dalam kondisi melemah. Sementara itu, di konsesi PT Jalin Vaneo, WALHI menemukan aktivitas panen dan pengangkutan crude palm oil (CPO) yang tetap berlangsung di tengah karhutla. Tim juga mencatat kanal-kanal dalam kondisi kering tanpa sekat air.
Direktur WALHI Kalbar, Sri Hryanti, menilai kebakaran berulang di kawasan konsesi menunjukkan lemahnya pengawasan dan tanggung jawab perusahaan dalam menjaga ekosistem serta mengendalikan api.
Menurutnya, pemegang izin usaha memiliki kewajiban menjaga fungsi hidrologis gambut dan menyediakan infrastruktur pencegahan kebakaran di wilayah kerjanya.
WALHI menilai pemerintah perlu mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang terbukti lalai, termasuk menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan korporasi.
Tatakelola kawasan
Senada dengan itu, Ketua Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Kalbar, Indra Syahnanda, mengatakan hasil pemantauan lapangan menunjukkan adanya persoalan dalam tata kelola kawasan konsesi dan kesiapan perusahaan menghadapi ancaman kebakaran.
Indra menegaskan, tanggung jawab pengendalian kebakaran tidak dapat dilepaskan dari pemegang hak atau izin atas kawasan yang dikelolanya.
Selain lima perusahaan yang telah diverifikasi, enam perusahaan lainnya masuk dalam laporan berdasarkan analisis citra satelit. Keenam perusahaan tersebut adalah PT Finantara Intiga dengan luas indikatif terbakar 7.181,93 hektare, PT Hutan Ketapang Industri 38.874,10 hektare, PT Artu Energi Resources 7.181,93 hektare, PT Buana Megatama Jaya 18.971,57 hektare, PT Wanakerta Ekalestari 8.444,34 hektare, serta PT Limpa Sejahtera 3.552,81 hektare.
WALHI menegaskan, data enam perusahaan tersebut masih memerlukan verifikasi lapangan sehingga luas kebakaran yang tercantum merupakan indikasi berdasarkan analisis citra satelit.
Dalam laporan tersebut, WALHI mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, serta ketentuan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.
WALHI meminta Ditreskrimsus Polda Kalbar melakukan penyelidikan dan penyidikan secara transparan terhadap dugaan tindak pidana karhutla tersebut. Penegakan hukum juga diminta menyasar korporasi dan pimpinan pengambil keputusan, bukan hanya pekerja di tingkat lapangan.
Pemulihan
Selain penegakan hukum pidana, WALHI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup memeriksa tingkat kerusakan lingkungan dan memastikan perusahaan bertanggung jawab atas pemulihan fungsi ekologis gambut serta tata air di kawasan konsesinya.
WALHI juga meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengevaluasi perizinan perusahaan perkebunan dan hutan tanaman yang terbukti lalai. Sanksi administratif hingga pencabutan izin dinilai perlu diterapkan terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan.
Melalui laporan tersebut, WALHI berharap aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan tindak pidana karhutla sekaligus memastikan pertanggungjawaban korporasi atas kerusakan lingkungan di Kalimantan Barat.[rl/jk]
Editor: R. Rido Ibnu Syahrie I Google News Pontianak Times


















