PONTIANAK – KPU Provinsi Kalimantan Barat dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat memperkuat sinergi pengawalan hukum penyelenggaraan pemilu melalui penandatanganan perjanjian kerja sama di Aula Baharuddin Lopa, Kejati Kalbar, Senin (8/6/2026).
Kesepakatan itu melibatkan KPU kabupaten/kota se-Kalimantan Barat dengan kejaksaan negeri di seluruh daerah. Kegiatan berlangsung secara luring dan daring, dihadiri Wakil Kepala Kejati Kalbar, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Asisten Intelijen, Kepala Tata Usaha, para koordinator, penyelenggara pemilu, dan Jaksa Pengacara Negara se-Kalimantan Barat.
Ketua KPU Kalbar, Muhammad Syarifuddin Budi, mengatakan kerja sama tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kualitas pengawasan, serta memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan profesional, transparan, dan akuntabel, baik sebelum maupun setelah pemilu.
Menurutnya, tantangan demokrasi terus berkembang, mulai dari maraknya disinformasi hingga potensi pelanggaran hukum dalam setiap tahapan pemilu. Karena itu, KPU membutuhkan dukungan dan sinergi aktif dari Kejaksaan agar seluruh proses penyelenggaraan pemilu tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pemilu bukan sekadar memilih pemimpin, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, pengawalan hukum menjadi bagian penting dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu,” ujarnya.
Kolaborasi
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Dr. Emilwan Ridwan, menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menilai kolaborasi ini menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat sinergi kelembagaan untuk menjalankan tugas konstitusional masing-masing.
Emilwan menegaskan, Kejaksaan tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas demokrasi dan kepentingan publik.
Melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan akan memberikan pendampingan, pertimbangan, dan bantuan hukum guna meminimalkan potensi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemilu.
Kerja sama itu juga mencakup antisipasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) yang dapat memengaruhi tugas KPU, program pengamanan strategis, analisis informasi, serta penyuluhan dan penerangan hukum.
“Jangan pernah memberi ruang bagi praktik-praktik yang mencederai demokrasi. Kepercayaan masyarakat adalah hal yang paling mahal dalam setiap proses pemilu. Ketika hukum ditegakkan dan integritas dijaga, maka demokrasi akan tetap hidup dan bermartabat,” kata Emilwan.
KPU Kalbar dan Kejati Kalbar berharap kerja sama tersebut mampu memperkuat tata kelola kelembagaan dan meningkatkan koordinasi antara penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum di seluruh Kalimantan Barat.
Kolaborasi itu sekaligus menegaskan komitmen kedua lembaga untuk menjaga penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari penyimpangan hukum, sehingga kepercayaan publik terhadap demokrasi tetap terpelihara.[rls]
Editor: R. Rido Ibnu Syahrie I Google News Pontianak Times
