PONTIANAK – Kapolda Kalimantan Barat dan pimpinan perbankan diminta segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Siber, menyusul ancaman ratusan ribu aktivitas mencurigakan hasil pemantauan FortiGuard Lab.
“Usulan ini untuk merespons tingginya aktivitas ancaman siber yang terdeteksi menyasar sektor keuangan di Indonesia,” kata Firdaus S.IP MSos, Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura (FISIP UNTAN), Jumat (13/11/2026).
,MenurutFirdaus, pengamanan sektor perbankan tidak cukup hanya mengandalkan sistem internal masing-masing bank. Diperlukan koordinasi lintas lembaga untuk memperkuat deteksi dini dan mempercepat penanganan insiden keamanan digital.
Dorongan tersebut merujuk data pemantauan FortiGuard Labs pada 7 November 2026 yang mencatat sekitar 350.600 aktivitas ancaman siber di Indonesia dalam kurun waktu 24 jam. Dari jumlah tersebut, sekitar 214.000 aktivitas menyasar sektor perbankan, keuangan, dan asuransi. Sementara sektor pemerintahan mencatat sekitar 79.000 aktivitas.
Meski demikian, angka tersebut merupakan aktivitas ancaman yang terdeteksi, bukan bukti bahwa seluruh sistem perbankan berhasil diretas. Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya juga mengingatkan bahwa aktivitas yang tercatat dapat berupa pemindaian otomatis maupun percobaan serangan yang berhasil dideteksi dan diblokir.
Firdaus memandang ancaman tersebut perlu menjadi perhatian karena sektor keuangan merupakan infrastruktur strategis yang menopang aktivitas ekonomi masyarakat. Kejahatan digital dapat berkembang melalui pencurian identitas, manipulasi transaksi, penipuan elektronik, hingga pengambilalihan akun perbankan.
“Keamanan perbankan bukan semata-mata urusan teknologi informasi. Di dalamnya terdapat kepentingan perlindungan masyarakat, kepercayaan publik, dan stabilitas ekonomi daerah. Karena itu, diperlukan langkah antisipatif melalui kerja sama kepolisian dan seluruh industri perbankan,” demikian pandangan Firdaus.
Lintas Lembaga
Firdaus mendorong Kapolda Kalbar menginisiasi pertemuan bersama pimpinan bank pemerintah dan swasta, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta instansi yang memiliki kewenangan di bidang keamanan siber.
Menurutnya, Satgas IT dapat menjadi wadah koordinasi untuk mempercepat pertukaran informasi mengenai pola kejahatan digital, memperkuat deteksi dini, dan memperjelas mekanisme penanganan ketika masyarakat mengalami kerugian akibat transaksi mencurigakan.
Dalam skema tersebut, kepolisian menjalankan fungsi penegakan hukum dan penyelidikan tindak pidana. Perbankan bertanggung jawab terhadap keamanan sistem dan perlindungan transaksi nasabah.
Sementara OJK dan Bank Indonesia menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memberikan dukungan dalam penguatan keamanan siber nasional.
Firdaus mengingatkan pembentukan satgas tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial atau pemenuhan administrasi. Satgas harus memiliki sistem kerja, pembagian tanggung jawab, saluran komunikasi, dan mekanisme respons cepat ketika terjadi insiden.
Perlindugan Nasabah
Selain pengamanan sistem perbankan, Firdaus menilai perlindungan masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan digital juga perlu menjadi prioritas.
Modus penipuan melalui pesan singkat, tautan palsu, aplikasi tidak resmi, pencurian kode OTP, dan rekayasa sosial dapat menyebabkan nasabah kehilangan akses terhadap rekeningnya.
Karena itu, Satgas IT diharapkan turut mendorong edukasi keamanan digital secara berkala. Masyarakat perlu memperoleh informasi mengenai cara melaporkan penipuan, mengamankan rekening, serta menghubungi lembaga perbankan melalui saluran resmi.
Koordinasi antarlembaga juga diperlukan agar bank dapat segera melakukan verifikasi terhadap transaksi mencurigakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
Dalam perspektif ilmu politik, Firdaus memandang keamanan siber sebagai bagian dari perluasan konsep keamanan nasional. Kemampuan negara melindungi infrastruktur informasi dan sistem ekonomi digital menjadi salah satu aspek penting di tengah transformasi teknologi.
Kalimantan Barat, yang berbatasan langsung dengan Malaysia, menurutnya juga perlu memperhatikan keamanan komunikasi, transaksi lintas batas, serta aktivitas ekonomi digital masyarakat.
Namun, ia menegaskan data ancaman yang menjadi perhatian merupakan gambaran aktivitas pada tingkat nasional. Belum ada bukti yang menunjukkan serangan siber perbankan secara khusus menyasar Kalimantan Barat.
Firdaus menilai langkah pencegahan perlu dilakukan sebelum muncul insiden yang berdampak luas. Penguatan sumber daya manusia, kemampuan investigasi digital, perlindungan data nasabah, dan koordinasi antara kepolisian dengan industri perbankan menjadi bagian dari upaya tersebut.
Firdaus mengusulkan program kerja Satgas Keamanan Siber dan IT mencakup pemetaan risiko, pertukaran informasi ancaman, simulasi penanganan insiden, edukasi masyarakat, serta evaluasi berkala terhadap keamanan layanan keuangan.
“Jangan menunggu sampai terjadi pembobolan rekening, pencurian data, atau gangguan layanan perbankan baru kita membangun koordinasi. Pencegahan harus menjadi prioritas. Keamanan digital merupakan kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan institusi perbankan,” demikian inti rekomendasi Firdaus.
Ia berharap Kapolda Kalbar dan pimpinan perbankan menjadikan keamanan siber sebagai agenda koordinasi strategis daerah, sehingga perkembangan layanan keuangan digital berjalan seiring dengan perlindungan masyarakat dan ketahanan ekonomi Kalimantan Barat.[jek]
Editor: R. Rido Ibnu Syahrie I Google News Pontianak Times
