Jakarta. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 telah disahkan, Kamis (29/9/2022) pada Paripurna DPR. Pengesahan ini ditengah gejolak ekonomi dunia yang harus diantisipasi.
“Tantangan gejolak ekonomi dunia sungguh sangat nyata dan kita dapat lihat rasakan bahkan pada proses pembahasan RAPBN 2023 kali ini,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam penyampaian Pendapat Akhir Pemerintah pada rapat Paripirna DPR.
Sri Mulyani memaparkan seluruh indikator indikator ekonomi yang menjadi dasar penyusunan RAPBN 2023 bergerak sangat dinamis. Bahkan cenderung bergejolak dengan volatilitas (perubahan harga) yang tinggi.
“Beberapa indikator bergerak luar biasa sangat cepat dalam satu bulan terakhir contohnya CPO. Saat ini mengalami penurunan dari yang sebelumnya naik luar biasa tajam. Selain itu, dari sisi mata uang beberapa negara mengalami penurunan dengan volatilitas tinggi,” ujar Sri.
Selama periode 2022, kata Sri, nilai tukar beberapa mata uang terhadap dolar Amerika mengalami koreksi yang sangat tajam. Yen Jepang mengalami depresiasi hingga 25,8%, Renminbi RRT terdepresiasi 12,9%, Lira Turki terdepresiasi 38,6%, Ringgit Malaysia terdepresiasi 10,7%, Bath Thailand 14,1%, sedangkan Peso Filipina terdepresiasi 15,7%.
“Dalam periode yang sama, nilai tukar rupiah mengalami depresiasi sebesar 6,1%, jauh lebih rendah dari berbagai mata uang yang kami sebutkan tadi,” jelas Menkeu.
Inflasi
Sementara itu, indikator inflasi juga menunjukkan adanya gejolak pada perekonomian. Inflasi negara maju yang sebelumnya selalu berada pada single digit atau bahkan sangat rendah mendekati nol persen, sekarang melonjak mencapai double digit.
Inflasi yang sangat tinggi ini, kata Sri, mendorong respons kebijakan moneter terutama di Amerika Serikat, Inggris, dan Eropa di mana dengan sangat agresif bank sentral negara-negara tersebut menaikkan suku bunga.
Akibatnya, terjadi gejolak di sektor keuangan dan terjadinya arus modal keluar atau capital outflow dari negara negara emerging di seluruh dunia.
Capital outflow dari negara emerging mencapai US$9,9 billion atau setara Rp148,1 triliun year to date. Bahkan The Fed turut menaikkan suku bunga acuan sejak awal tahun mencapai 300 basis poin lebih tinggi.
Kenaikan suku bunga di berbagai negara terutama di negara maju akan menyebabkan kenaikan cost of fund dan pengetatan likuiditas yang harus diwaspadai secara sangat hati-hati oleh Indonesia.
“Kami menyampaikan gambaran gejolak ekonomi global saat ini tidak untuk membuat kita khawatir dan gentar. Namun untuk memberikan sign bahwa gejolak perekonomian tahun ini maupun tahun depan yang akan kita hadapi bersama harus dapat diantisipasi dan dikelola dengan hati hati,” kata Sri (dwi/rls)
