Menkumham, Yasona H Laoly memimpin upacara dan syukuran Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-72 secara virtual dipusatkan di Graha Pengayoman, Kamis (27/1/2022)

Jajaran Kanwil Kemenkumham Kalbar, menggelar Deklarasi Janji Kinerja serta Penandatanganan Perjanjian Kinerja, Jumat (28/01/22).

Gubernur Sutarmidji melantik Harisson sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (14/1/2022) di Ruang Balai Petitih Kantor Gubernur

Setelah melewati beberapa tahapan, akhirnya Harisson diangkat menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat. Ia akan dilantik, Jumat (14/1/2022)

Pemkot Singkawang menyandang predikat Kota Sangat Inovatif Tahun 2021. Bagaimana kondisi sesungguhnya dari pelayanan publik?

Mereka yang akan dilantik oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Senin (10/1/2022) itu antaralain, Sunarta, Amir Yanto, Ali Mukartono, dan Febrie Adriansyah.

Beberapa prestasi telah diraih Kementerian Hukum dan HAM RI di tahun 2021 ini. Yang paling menonjol adalah sebelas prestasi terkait inovasi.

Mengakhir tahun 2021, Kanwil Kemenkumham Kalbar menyelenggarakan Refleksi Akhir Tahun 2021 bersama Insan Media, Jumat (23/12/2021)

Kritik Ketua Komisi IV DPRD Kalbar, Subhan Nur soal serapan APBD provinsi Kalbar Tahun 2021 yang rendah, dibalas Gubernur Kalbar Sutarmidji

Sebanyak 656 personil Polri dikerahkan untuk mengamankan kunjungan Presiden RI, Joko Widodo ke Kabupaten Sintang, Rabu (8/12/2021)

Luhut Binsar Pandjaitan diminta mundur dari jabatannya sebagai Menko Maritim dan Investasi, setelah dituding terlibat bisnis PCR

Polemik yang terjadi sekarang mencerminkan kelelahan dalam mengurus tata kelola pemerintahan. Berarti ada komunikasi yang macet walikota dengan wakil walikota

Pernyataan Walikota Singkawang Tjhai Chui Mie yang menyudutkan Fraksi Hanura dibawa ke dalam rapat internal DPC Partai Hanura Kota Singkawang, Sabtu (2/10/2021)

Kritik Fraksi Hanura DPRD Kota Singkawang dalam rapat paripurna pandangan akhir fraksi terhadap 3 Raperda, membuat berang walikota Singkawang, Thjai Chui Mie

“Dari konfrimasi yang kami lakukan melalui surat secara resmi, beliau bersedia untuk menghadiri diskusi dan uji publik di 3 tahun kepemimpinannya,” kata Rido.

PPKM di Kota Pontianak berdampak pada sektor ekonomi. Pemerintah belum memiliki solusi menangani kelompok rentan kelas bawah yang paling terdampak.