Home / Birokrasi

Selasa, 1 Februari 2022 - 07:10 WIB

Roadshow Janji Kinerja Kemenkumham Kalbar

Janji Kinerja UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi di Aula Hotel Harvey Sanggau, Senin (31/1/2022). Foto: Rezha

Janji Kinerja UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi di Aula Hotel Harvey Sanggau, Senin (31/1/2022). Foto: Rezha

Sanggau – Pasca Janji Kinerja di tingkat Kantor Wilayah, Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Fery Monang Sihite, melakukan roadshow ke daerah. Giliran UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi di empat daerah dipusatkan di Aula Hotel Harvey Sanggau, Senin (31/1/2022).

Fery didampingi Kepala Divisi Administrasi, Anggiat Ferdinan, Kepala Divisi Keimigrasian, Pamuji Raharja, Kepala Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga, Wan Abubakar, dan Kepala Subbagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, Zulzaeni Mansyur.

Kegiatan ini dihadiri Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di Kabupaten Sanggau, Landak, Entikong, Sintang dan Putussibau antara lain Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sanggau, Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Sanggau, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong, dan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Landak.

Selain itu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang yang sekaligus Plt Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Sintang, Plt Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Putussibau dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau, didampingi para pejabat struktural masing-masing UPT.

Kegiatan diawali laporan Panitia Kepala Kantor Imigrasi Sanggau, Alberthus Santani Fenat. Alberth menyampaikan maksud dari Reformasi Birokrasi sebagai salah satu langkah awal melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Baca juga:  Gubernur Menghindar Lantik Pj Walikota

Pemerintah, kata Alberth, telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Deklarasi Janji Kinerja, Penandatanganan Perjanjian Kinerja, dan Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Zona Integritas tahun 2022 ini sebagai kelanjutan dari penyelenggaraan di tingkat pusat Kementerian Hukum dan HAM RI pada 6 Januari 2022. Dilanjutkan di tingkat wilayah pada tanggal 28 Januari 2022. Bertindak sebagai saksi pada kegiatan ini, Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalbar.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan pengucapan Deklarasi Janji Kinerja oleh Kepala Divisi Administrasi dan diikuti oleh seluruh peserta kegiatan. Kakanwil Kemenkumham Kalbar, Fery Monang Sihite memberikan sambutan dan pengarahan pada peserta kegiatan.

Fery mengatakan,  dua esensi yang dilaksanakan pada kegiatan kali ini yang sangat kuat berkesinambungan antara satu dan lainnya. Esensi yang pertama adalah deklarasi, dan yang kedua adalah janji.

Baca juga:  Remisi HUT RI, 79 Narapidana Kalbar Bebas

Deklarasi, kata dia, bermakna terbuka dan transparan. Terdapat tiga deklarasi yang diucapkan yaitu menjaga kesehatan sehingga dapat berkinerja secara produktif, melaksanakan perjanjian kinerja secara berkualitas dan akuntabel, dan menyiapkan langkah antisipasi dan mitigasi sedini mungkin untuk memperkecil risiko.

“Janji yang dimaksud adalah janji kepada diri sendiri dan janji kepada masyarakat yang disaksikan oleh berbagai elemen, dan janji kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk bekerja secara sungguh-sungguh,” tegas Fery.

8 sasaran strategis target kinerja Kemenkumham Tahun 2022:

  • Terpenuhinya perundang-undangan yang sesuai dengan Azas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
  • Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM
  • Memastikan pelayanan publik bidang Hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik
  • Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional
  • Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI
  • Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
  • Meningkatkan kompetensi strategis SDM di bidang Hukum dan HAM
  • Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

Penulis : Rezha  I  Editor : R. Rido Ibnu Syahrie

Share :

Baca Juga

P2HAM Kanwil Kumham Kalbar

Birokrasi

Pencanangan Layanan Publik Berbasis HAM
Munas II OpenDesa

Birokrasi

17.500 Desa Gunakan Aplikasi SID
Sejarah Kermenkumham

Birokrasi

Sejarah HDKD Lahirnya Kemenkumham RI
DPC GMNI Ketapang

Birokrasi

GMNI Ketapang Tolak Wacana Kades 9 Tahun
Bupati Sambas Satono di Kemendagri

Birokrasi

Satono Sigap Tambah Kuota Blangko KTP
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Dr. Emilwan Ridwan melantik dan mengambil sumpah jabatan Sugito, S.H. sebagai Asisten Pemulihan Aset Kejati Kalbar dan Asep Sunarsa, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Landak, Kamis (20/8/2026).

Birokrasi

Kajati Kalbar Minta Pejabat Baru Jaga Marwah Kejaksaan
Konsultasi publik KLHS

Birokrasi

Pemkab Sintang Konsultasi Publik Penyusunan KLHS
Satono melakukan Sidak didampingi Wakil Bupati Sambas H Heroaldi Djuhardi Alwi, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas H Fery Madagaskar. Sidak ke sejumlah kantor pelayanan publik di hari kedua masuk kerja usai libur lebaran Idulfitri.

Birokrasi

Satono Sidak ASN Usai Lebaran, Ingatkan Disiplin Kerja
error: Content is protected !!