Home / Birokrasi

Jumat, 16 Juli 2021 - 14:47 WIB

Siapa Mendulang Popularitas Masa Pandemi

Grafik peningkatan varian delta di dunia dipresentasikan Luhut dalam jumpa pers virtual, Kamis (15/7/2021). Foto: capture youtube - marves

Grafik peningkatan varian delta di dunia dipresentasikan Luhut dalam jumpa pers virtual, Kamis (15/7/2021). Foto: capture youtube - marves

Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta masyarakat untuk tidak panik dan jangan mempolitisir penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Masyarakat tidak perlu panik, apalagi sampai ada pihak yang berani mempolitisasi keadaan demi popularitas. Semua lelah. Saya ulangi semua lelah. Teman-teman prajurit di bawah, lelah 1,5 tahun. Jangan tambahin lagi masalah karena kepentingan politik dan popularitas,” kata Luhut dalam jumpa pers update kondisi PPKM Darurat yang disiarkan secara virtual melalui video streaming, Kamis (15/7/2021).  

Luhut mengakui keterbatasannya dalam mencegah laju penyebaran covid-19 dengan kemunculan varian delta. Iapun mau mendengar masukan dari semua pihak mengenai penanganan Covid-19, mulai dari dokter hingga para ahli yang memahami persoalan.

Dengan demikian, diterapkan kebijakan yang dianggap paling tepat untuk mengurangi penyebaran kasus dan korban yang meninggal dunia. “Jadi, jangan ada politisasi, please ini masalah kemanusiaan. Kalau Anda punya hati, jangan dipolitisasi,” ujarnya berulang-ulang.

Baca juga:  Pipit Gantikan Suryanbodo Kapolda Kalbar

Apa maksud ungkapan politisasi menurut Luhut ini dan siapa yang dituju? Luhut memang tidak menyebut siapa saja yang mempolitiasi PPKM tersebut. Namun dari jagat media diperoleh informasi bahwa, sejumlah tokoh nasional, politisi, dan kalangan masyarakat memang gencar menyoroti pemerintahan, terutama di masa penerapan PPKM.

Kondisi lapangan memang sering terjadi gesekan antara masyarakat dengan petugas yang menegakkan PPKM. Terakhir, pidato seorang mantan penguasa di negeri ini yang menggarisbawahi pentingnya pemerintah bersikap bersikap arif dan bijaksana dalam penerapan di lapangan. “Saya titip sekali lagi, kalau mencari kekurangan nanti akan stress dan tak bagus.Saya membuat penjelasan dan presiden meminta untuk membuka semua. Kita semua optimis bisa kendalikan, bila kita semua kompak,” tegas Luhut.

Terlepas dari politiasi itu, Luhut tetap bekerja menjalankan tugas yang dibebankan Presiden Joko Widodo kepadanya. Menurtnya, kasus covid di Indonesia sangat cepat dan didominasi varian baru virus yakni varian delta. Penyebarannya lima sampai enam kali lebih cepat dengan masa inkubasi mencapai 2 hingga 3 minggu. Namun belum ada skenario untuk memperpanjang PPKM yang akan berakhir 20 Juli 2021.

Baca juga:  Ini Rencana Pertahanan Negara di Kalbar

Luhut belum memastikan perpanjangan PPKM, namun ia menyebutkan belum banyak yang paham mengenai varian delta ini. “We never know, apakah setelah varian delta ini akan ada lagi varian lainnya. Ini tidak hanya Indonesia, namun banyak negara lain mengalami hal yang sama,” kata Luhut  seraya menjelaskan pihaknya selalu bertanya kepada pihak terkait bidang kedokteran termasuk para pakar.

Dari aspek ekonomi, Luhut akan memerhatikan dampaknya dari PPKM darurat ini dengan harapan tidak menekan ekonomi semakin jatuh. “Jangan sampai kelamaan, juga malah buat mati,” ujarnya.

Dari data lonjakan covid-19, hingga Rabu (14/5), pemerintah melaporkan 54.517 kasus positif Corona. Jika diakumulasikan sejak Maret 2020,  berarti sudah menyentuh angka 2.670.046 dengan kasus sembuh sebanyak 2.157.363. Sedangkan pasien Corona yang meninggal dunia mencapai 69.210 orang.

Penulis: R. Rido Ibnu Syahrie

Share :

Baca Juga

CPNS Kejaksaan 2023

Birokrasi

Kejaksaan RI Perlu 7.846 Formasi CPNS
Hari Bhakti Imigrasi 73

Birokrasi

Upacara dan Syukuran Hari Bhakti Imigrasi 73
Pipit Rismanto

Birokrasi

Pipit Gantikan Suryanbodo Kapolda Kalbar
Prabasa Anantatur

Birokrasi

Info Hoax Harisson Pj Gubernur Kalbar
Kunjungan Icon ke Imigrasi Entikong

Birokrasi

Imigrasi Entikong Diminta Kerja Profesional
Kemenkumham Kalbar

Birokrasi

Tito Ajak Semua Elemen Kemenkumham Berkolaborasi
Dadi Bupati Melawi dan Adiknya, Hendegi Januardi Wakil Ketua DPRD Melawi

Birokrasi

Utang Rp97 M, Perbup Melawi Bermasalah
Ilustrasi biaya Pilkada dan upaya pengembalian modal. (dok: pontianak-times.co.id)

Birokrasi

Saling Cakar Kepala Daerah dan Wakilnya
error: Content is protected !!