Home / Birokrasi

Rabu, 19 Maret 2025 - 17:18 WIB

Mantap Pemkab Sambas Raih IPKD dari KPK RI

Penghargaan IPKD diserahkan langsung Ketua KPK RI Setyo Budiyanto kepada Bupati Sambas H Satono, Rabu (19/3/2025). Hadir juga sejumlah kepala daerah lainnya dalam penganugerahan itu.

Penghargaan IPKD diserahkan langsung Ketua KPK RI Setyo Budiyanto kepada Bupati Sambas H Satono, Rabu (19/3/2025). Hadir juga sejumlah kepala daerah lainnya dalam penganugerahan itu.

Sambas. Pemkab Sambas meraih penghargaan peringkat pertama Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2024.

Pemeringkatan IPKD tersebut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Ketua KPK RI Setyo Budiyanto kepada Bupati Sambas H Satono, Rabu (19/3/2025). Hadir juga sejumlah kepala daerah lainnya dalam penganugerahan itu.

Satono merasa bersyukur atas penghargaan yang merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemkab Sambas dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Baca juga:  Selamat Datang di Wisata Jalan Berlubang

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan integritas dan transparansi dalam pelayanan publik. Penghargaan ini bukan hanya prestasi, tetapi juga tanggung jawab agar kami tetap konsisten dalam mencegah korupsi di daerah,” ujar Satono.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian ini, termasuk jajaran pemerintahan, aparat pengawas, serta masyarakat yang terus mengawal transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemkab Sambas.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN, Forkopimda, instansi terkait, serta masyarakat yang telah mendukung upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Sambas. Ini adalah hasil kerja bersama, dan mari kita pertahankan prestasi ini demi pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” tambahnya.

Baca juga:  Bupati Sambas Jalin Sinergi Bidang Pangan

MCP atau Monitoring Center for Prevention adalah indikator yang digunakan oleh KPK untuk menilai efektivitas pencegahan korupsi di pemerintahan daerah.

Peringkat satu yang diraih Pemkab Sambas menunjukkan bahwa sistem pengawasan, pengelolaan anggaran, serta tata kelola pemerintahan di daerah ini berjalan dengan baik sesuai standar yang ditetapkan KPK. [im]

Editor: R. Rido Ibnu Syahrie I Update Berita, ikuti Google News

Share :

Baca Juga

Meutya Viada Hafid

Birokrasi

Komisi I Setuju Panglima TNI Tanpa Voting
Calon Penjabat Walikota Singkawang

Birokrasi

3 Kandidat Jagoan Pj Walikota Singkawang
Asistensi RBP Polda Kalbar

Birokrasi

Asistensi Tim RBP Polda ke Polres Ketapang
Kajati Kalbar Emilwan Ridwan melantik Kolonel Cpm. Agus Subur Mudjiono sebagai Aspidmil.

Birokrasi

Kajati Kalbar Lantik Aspidmil Baru, Perkuat Sinergi TNI
Peserta tes SKD Poltekip dan Poltekim

Birokrasi

Catar Kumham Gunakan Live Score Youtube
Tim Pengawasan Orang Asing

Birokrasi

Tim PORA Diminta Perketat Pengawasan Perbatasan
Festivak Karya Cipta Anak Negeri

Birokrasi

Indonesia Negara yang Warganya Kreatif
Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Birokrasi

Tegas, Prabowo Soal Perusak Hutan di Sumatera
error: Content is protected !!