Home / Birokrasi

Rabu, 19 Maret 2025 - 17:18 WIB

Mantap Pemkab Sambas Raih IPKD dari KPK RI

Penghargaan IPKD diserahkan langsung Ketua KPK RI Setyo Budiyanto kepada Bupati Sambas H Satono, Rabu (19/3/2025). Hadir juga sejumlah kepala daerah lainnya dalam penganugerahan itu.

Penghargaan IPKD diserahkan langsung Ketua KPK RI Setyo Budiyanto kepada Bupati Sambas H Satono, Rabu (19/3/2025). Hadir juga sejumlah kepala daerah lainnya dalam penganugerahan itu.

Sambas. Pemkab Sambas meraih penghargaan peringkat pertama Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2024.

Pemeringkatan IPKD tersebut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Ketua KPK RI Setyo Budiyanto kepada Bupati Sambas H Satono, Rabu (19/3/2025). Hadir juga sejumlah kepala daerah lainnya dalam penganugerahan itu.

Satono merasa bersyukur atas penghargaan yang merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemkab Sambas dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Baca juga:  Prosesar Layanan Unggulan Satono Rofi

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan integritas dan transparansi dalam pelayanan publik. Penghargaan ini bukan hanya prestasi, tetapi juga tanggung jawab agar kami tetap konsisten dalam mencegah korupsi di daerah,” ujar Satono.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian ini, termasuk jajaran pemerintahan, aparat pengawas, serta masyarakat yang terus mengawal transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemkab Sambas.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN, Forkopimda, instansi terkait, serta masyarakat yang telah mendukung upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Sambas. Ini adalah hasil kerja bersama, dan mari kita pertahankan prestasi ini demi pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” tambahnya.

Baca juga:  Pemkab Sambas Raih Opini WTP Delapan Kali Beruntun

MCP atau Monitoring Center for Prevention adalah indikator yang digunakan oleh KPK untuk menilai efektivitas pencegahan korupsi di pemerintahan daerah.

Peringkat satu yang diraih Pemkab Sambas menunjukkan bahwa sistem pengawasan, pengelolaan anggaran, serta tata kelola pemerintahan di daerah ini berjalan dengan baik sesuai standar yang ditetapkan KPK. [im]

Editor: R. Rido Ibnu Syahrie I Update Berita, ikuti Google News

Share :

Baca Juga

Pembahasan awal ini dilakukan dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Ir H Fery Madagaskar MSi.

Birokrasi

RPJMD Sambas Mulai Dibahas, Selaraskan Visi Misi Satono Hero
Bupati Sambas, H Satono dan latar belakang data IPM 2025.

Birokrasi

Kabupaten Sambas IPM Tertinggi di Kalimantan Barat Tahun 2025
M Febriadi SSos MSi

Birokrasi

Pemekaran Tiga DOB Ketapang Berlanjut
Walikota Singkawang, Tjhai Chui Mie

Birokrasi

Kritik Dibalas Walikota Sebut Hanura Banci
Prosesi pelantikan dan pengambila sumpah jabatan Wakajati Kalbar dan tiga pejabat baru, Selasa (5/5/2026).

Birokrasi

Kajati Kalbar Lantik Wakajati dan Tiga Pejabat Baru
Kajati Kalbar Emilwan Ridwan melantik Kolonel Cpm. Agus Subur Mudjiono sebagai Aspidmil.

Birokrasi

Kajati Kalbar Lantik Aspidmil Baru, Perkuat Sinergi TNI
Heri Anggota DPRD Melawi

Birokrasi

Hak Interpelasi Usut Utang Melawi Rp97 M
RPPLH Kabupaten Ketapang

Birokrasi

Pemkab Ketapang Susun RPPLH 2024-2054
error: Content is protected !!