Home / Birokrasi

Rabu, 19 Maret 2025 - 17:18 WIB

Mantap Pemkab Sambas Raih IPKD dari KPK RI

Penghargaan IPKD diserahkan langsung Ketua KPK RI Setyo Budiyanto kepada Bupati Sambas H Satono, Rabu (19/3/2025). Hadir juga sejumlah kepala daerah lainnya dalam penganugerahan itu.

Penghargaan IPKD diserahkan langsung Ketua KPK RI Setyo Budiyanto kepada Bupati Sambas H Satono, Rabu (19/3/2025). Hadir juga sejumlah kepala daerah lainnya dalam penganugerahan itu.

Sambas. Pemkab Sambas meraih penghargaan peringkat pertama Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2024.

Pemeringkatan IPKD tersebut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Ketua KPK RI Setyo Budiyanto kepada Bupati Sambas H Satono, Rabu (19/3/2025). Hadir juga sejumlah kepala daerah lainnya dalam penganugerahan itu.

Satono merasa bersyukur atas penghargaan yang merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemkab Sambas dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Baca juga:  Pemkab Sambas Raih Opini WTP Delapan Kali Beruntun

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan integritas dan transparansi dalam pelayanan publik. Penghargaan ini bukan hanya prestasi, tetapi juga tanggung jawab agar kami tetap konsisten dalam mencegah korupsi di daerah,” ujar Satono.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian ini, termasuk jajaran pemerintahan, aparat pengawas, serta masyarakat yang terus mengawal transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemkab Sambas.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN, Forkopimda, instansi terkait, serta masyarakat yang telah mendukung upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Sambas. Ini adalah hasil kerja bersama, dan mari kita pertahankan prestasi ini demi pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” tambahnya.

Baca juga:  Bupati Satono Tinjau Layanan dan Fasilitas Puskesmas

MCP atau Monitoring Center for Prevention adalah indikator yang digunakan oleh KPK untuk menilai efektivitas pencegahan korupsi di pemerintahan daerah.

Peringkat satu yang diraih Pemkab Sambas menunjukkan bahwa sistem pengawasan, pengelolaan anggaran, serta tata kelola pemerintahan di daerah ini berjalan dengan baik sesuai standar yang ditetapkan KPK. [im]

Editor: R. Rido Ibnu Syahrie I Update Berita, ikuti Google News

Share :

Baca Juga

Pendampingan IRH

Birokrasi

6 Kabupaten Siap Unggah Data Penilaian IRH
pontianak-times.co.id

Birokrasi

Akhirnya Harisson Jadi Sekda Kalbar
PHK Buruh Sawit Kabupaten Sambas

Birokrasi

PHK Buruh Sawit Sambas, Apa Solusinya?
Peserta SKKT PPPK Sambas

Birokrasi

139 Peserta Tes P3K Kemenag Ikut Seleksi Tambahan
Foto Ilustrasi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Birokrasi

BKPSDMAD Sambas Mulai Pemberkasan PPPK Paruh Waktu
Komisi Informasi

Birokrasi

5 Orang Terpilih Komisi Informasi Kalbar
Kerjasama Poltesa dan Politeknik Kota Kinabalu

Birokrasi

Songsong IKN, Poltesa Kerjasama Politeknik Kinabalu
P2HAM Kanwil Kumham Kalbar

Birokrasi

Pencanangan Layanan Publik Berbasis HAM
error: Content is protected !!