Home / Birokrasi

Rabu, 19 Maret 2025 - 17:18 WIB

Mantap Pemkab Sambas Raih IPKD dari KPK RI

Penghargaan IPKD diserahkan langsung Ketua KPK RI Setyo Budiyanto kepada Bupati Sambas H Satono, Rabu (19/3/2025). Hadir juga sejumlah kepala daerah lainnya dalam penganugerahan itu.

Penghargaan IPKD diserahkan langsung Ketua KPK RI Setyo Budiyanto kepada Bupati Sambas H Satono, Rabu (19/3/2025). Hadir juga sejumlah kepala daerah lainnya dalam penganugerahan itu.

Sambas. Pemkab Sambas meraih penghargaan peringkat pertama Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2024.

Pemeringkatan IPKD tersebut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Ketua KPK RI Setyo Budiyanto kepada Bupati Sambas H Satono, Rabu (19/3/2025). Hadir juga sejumlah kepala daerah lainnya dalam penganugerahan itu.

Satono merasa bersyukur atas penghargaan yang merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemkab Sambas dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Baca juga:  Kalbar 2023 Tanpa Desa Sangat Tertinggal

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan integritas dan transparansi dalam pelayanan publik. Penghargaan ini bukan hanya prestasi, tetapi juga tanggung jawab agar kami tetap konsisten dalam mencegah korupsi di daerah,” ujar Satono.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian ini, termasuk jajaran pemerintahan, aparat pengawas, serta masyarakat yang terus mengawal transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemkab Sambas.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN, Forkopimda, instansi terkait, serta masyarakat yang telah mendukung upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Sambas. Ini adalah hasil kerja bersama, dan mari kita pertahankan prestasi ini demi pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” tambahnya.

Baca juga:  PHK Buruh Sawit Sambas, Apa Solusinya?

MCP atau Monitoring Center for Prevention adalah indikator yang digunakan oleh KPK untuk menilai efektivitas pencegahan korupsi di pemerintahan daerah.

Peringkat satu yang diraih Pemkab Sambas menunjukkan bahwa sistem pengawasan, pengelolaan anggaran, serta tata kelola pemerintahan di daerah ini berjalan dengan baik sesuai standar yang ditetapkan KPK. [im]

Editor: R. Rido Ibnu Syahrie I Update Berita, ikuti Google News

Share :

Baca Juga

Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik empat menteri dan satu wakil menteri baru dalam Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Birokrasi

Prabowo Lantik Empat Menteri dan Satu Wamen Baru
Bupati Sambas H Satono duduk di deretan depan mengikuti pelatihan khusus Lemhanas dan Kemendagri.

Birokrasi

Satono Dilatih Khusus Bersama 24 Kepala Daerah Se-Indonesia
Sertijab Pimpinan SAR Pontianak

Birokrasi

Junetra Pimpin SAR Pontianak Gantikan Yopi
Rapat evaluasi Zona Integritas

Birokrasi

Kemenkumham Kalbar Semangat Raih WBK
Dedi Prasetyo, Wakapolri yang menggantikan Ahmad Dofiri

Birokrasi

Dofiri Pensiun, Wakapolri Dijabat Dedi Prasetyo
Menkumham Yasonna H Laoly

Birokrasi

Sejak 2009 Hingga 2022, Kemenkumham Raih WTP dari BPK
Pimpinan DPRD Kabupaten Sambas menyambut sukacita momentum 22 tahun perpindahan ibukota kabupaten dari Kota Singkawang ke Sambas.

Birokrasi

Lebih Inovatif di Momentum 22 Sambas
pontianak-times.co.id

Birokrasi

Notaris Diminta Jujur Cegah Pencucian Uang
error: Content is protected !!