Home / Birokrasi

Sabtu, 30 Mei 2026 - 09:28 WIB

Pemkab Sambas Raih Opini WTP Delapan Kali Beruntun

Ketua BPK Perwakilan Kalbar, Sri Haryati menyerahkan opini WTP kepada Bupati Sambas H Satono. atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Ketua BPK Perwakilan Kalbar, Sri Haryati menyerahkan opini WTP kepada Bupati Sambas H Satono. atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

PONTIANAK – Pemerintah Kabupaten Sambas menerima opini WTP kedelapan kalinya dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Pontianak.

Prestasi menggembirakan dalam tata kelola keuangan daerah ini diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Senin (25/5/2026). Dengan begitu, Pemkab Sambas menggondol predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Bupati Sambas, H. Satono, menerima langsung penghargaan prestisius tersebut dalam acara resmi di Pontianak, Kalimantan Barat. Capaian ini membuktikan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme saat mengelola anggaran.

Satono menegaskan bahwa opini WTP ini bukan sekadar simbol prestasi, melainkan sebuah tanggung jawab besar yang berhasil mereka tunaikan secara konsisten.

Baca juga:  Selamat Datang di Wisata Jalan Berlubang

“Opini WTP menegaskan bahwa laporan keuangan daerah telah menyajikan seluruh hal material secara wajar, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan,” kata Satono.

Ia juga menjelaskan bahwa keberhasilan maraton ini lahir dari sinergi yang solid di internal pemerintahan serta dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat.

“Capaian ini adalah hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari staf hingga kepala OPD, yang terus berkomitmen menjaga integritas keuangan,” ujarnya penuh semangat.

Selain kinerja internal, Satono mengapresiasi doa dan dukungan masyarakat Kabupaten Sambas yang terus mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih.

Baca juga:  Bupati Satono Tinjau Layanan dan Fasilitas Puskesmas

Ia berharap prestasi ini mampu menjadi stimulus kuat bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sambas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi penggunaan anggaran negara.

Dengan keberhasilan mempertahankan opini WTP ini, Pemkab Sambas mengaku semakin optimistis dalam melangkah maju. Satono menilai pengelolaan keuangan yang sehat dan akuntabel menjadi fondasi utama untuk mengakselerasi berbagai sektor pembangunan, terutama wilayah perbatasan yang memerlukan perhatian khusus.

“Capaian ini menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan visi besar daerah, yaitu membawa Kabupaten Sambas menjadi wilayah yang Berkah dan Berkemajuan,” pungkasnya.[st]

Editor: R. Rido Ibnu Syahrie I Google News Pontianak Times

Share :

Baca Juga

Kegiatan Refleksi Akhir Tahun bertajuk "Kilas Balik Keterbukaan Inofrmasi Publik Kalbar 2025" di Pontianak, Jumat (19/12/2025).

Birokrasi

KI Kalbar Tuntaskan Sengketa Informasi Kurun 2025
Bupati Sambas Satono dan Menaker

Birokrasi

Satono Temui Menteri Tenaga Kerja Bahas UPT
Pertanggungjawaban APBD Melawi 2022

Birokrasi

Penggunaan Uang Pemkab Melawi 2022 Belum Dipertanggungjawabkan
CPNS Kejaksaan 2023

Birokrasi

Kejaksaan RI Perlu 7.846 Formasi CPNS
Bupati Sambas H Satono SSosI MH menyerahkan Surat Keputusan (SK) Bupati Sambas terkait pemberhentian, pemberian pensiun kepada 222 PNS di lingkungan Pemkab Sambas, Kamis (26/6/2025)

Birokrasi

Kontribusi Pensiunan PNS Masih Diperlukan
Sosialisasi Arsip

Birokrasi

Kumham Kalbar Sosialisasi Arsip Era Digital
Pj Walikota Singkawang

Birokrasi

Sutarmidji Harus Kirim Nota Keberatan
Konsultasi publik KLHS

Birokrasi

Pemkab Sintang Konsultasi Publik Penyusunan KLHS
error: Content is protected !!