Jakarta. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung inovasi desa se-Kabupaten Sambas.
Hal ini dikemukakan Yusharto Huntoyungo, Kepala BKSDN, Selasa (9/7/2024) saat menerima kunjungan sharing knowledge inovasi Bupati Sambas H Satono SSos I MH bersama perwakilan Kepala Desa se-Kabupaten Sambas di Aula BSKDN Jakarta.
“Pemkab Sambas dapat mengembangkan inovasi berbasis potensi desa, dengan menggali sebanyak mungkin informasi terkait inovasi daerah lain. Selain itu, mengadopsi inovasi itu sesuai nilai dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sambas,” kata Yusharto.
Yusharto mencontohkan upaya pengembangan wisata desa yang tidak hanya menjadi sumber pendapatan asli desa atau PADes, tetapi juga berpotensi meningkatkan perekonomian kabupaten.
“Banyak sekali pilihan inovasinya. Namun jangan dikasi nama yang nyeleneh. Jangan kasih nama yang berorientasi merendahkan atau ada unsur SARA dan sebagainya, sehingga menimbulkan ketersinggungan,” ucapnya.
Sebelumnya, Pemkab Sambas menempati urutan 1 Indeks Desa Membangun (IDM) se-Kalimantan Barat. Kabupaten Sambas dalam skala nasional menempati ranking 15 IDM se-Indonesia. Hal ini akan semakin menguat jika mendapat sentuhan berupa inovasi.
Menurut Yusharto, berdasarkan data pelaporan inovasi daerah pada aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2023 terdapat 2.008 inovasi terkait desa. Inovasi tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Yusharto berharap inovasi terkait desa akan semakin meningkat. Untuk itu, Pemkab Sambas agar semakin giat memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki, dalam mengembangkan inovasi yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Inovasi seperti itu, kata Yusharto, sesuai amanat dan komitmen Presiden Joko Widodo, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.
“Misi pak presiden kita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran. Kemudian memperkuat daerah-daerah dan desa. Desa harus dipandang untuk menjaga agar tidak terjadi urbanisasi berlebihan,” katanya.
Yusharto juga mengimbau Kabupaten Sambas untuk lebih fokus pada pengembangan inovasi yang sesuai karakteristik dan keunggulan lokal, sehingga tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan dapat terwujud.
Pengarahan
Sementara itu, Bupati Sambas H Satono menjelaskan Pemkab Sambas masih membutuhkan pengarahan dari Pemerintah Pusat terkait berbagai kebijakan yang dapat diperbaiki sesuai peraturan dan karakteristik dari pemerintah pusat.
“Saya dan seluruh jajaran pemerintah daerah sangat berterima kasih kepada BKSDN Kemendagri yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pembinaan serta arahan,” kata Satono.
Dengan demikian, ujar Satono, interlisasi antara Pemkab Sambas dan Pemerintah Pusat dapat menyatu. Interlisasi dalam pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu merupakan penyatuan antara pemikiran dan strategi kebijakan Kemendagri RI dengan pemerintah daerah.
Lebih lanjut Satono mengharapkan Pemkab Sambas dapat berinovasi dalam melaksanakan strategi kebijakan untuk meningkatkan kemajuan pembangunan di Kabupaten Sambas.
Editor: R. Rido Ibnu Syahrie I Update Berita, ikuti Google News
