Home / Birokrasi

Rabu, 12 April 2023 - 00:04 WIB

Pemekaran Tiga DOB Ketapang Berlanjut

Ketua DPRD Kabupaten Ketapang M Febriadi SSos MSi

Ketua DPRD Kabupaten Ketapang M Febriadi SSos MSi

Ketapang. Sebanyak tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Ketapang telah mendapat persetujuan DPRD Ketapang. Tahapan selanjutnya penyampaian berkas ke Gubernur dan DPRD Provinsi Kalbar.

“Penyampaian berkas pemekaran itu rencananya dalam waktu dekat ini. Selanjutnya pada akhir 2023 sudah harus menyapaikan ke Komisi II DPR RI dan Mendagri,” kata Ketua DPRD Kabupaten Ketapang M Febriadi SSos MSi kepada Pontianak Times, Selasa (11/4/2023).

Menurut pemilik sapaan Febri ini, berkas pemekaran itu telah memenuhi syarat pemekaran daerah otonom baru (DOB) sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014. DPRD Kabupaten Ketapang bersama Bupati Ketapang telah rapat paripurna penandatanganan berupa persetujuan tiga usulan DOB di kantor DPRD, Selasa 14 Maret 2023.

Ketiga calon DOB itu antara lain Kabupaten Jelai Kendawangan Raya, Kabupaten Matan Hulu, dan Kabupaten Hulu Aik. “Urgensi pemekaran itu merupakan permintaan publik secara luas mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, para kepala desa dan camat. Keinginan membentuk DOB itu juga sudah berproses selama 10 tahun,” papar Febri.

Baca juga:  HMI Desak Tunjangan Rumah DPRD Mempawah Rp12–13 Juta Dihapuskan

Menurut Febri, DOB tiga kabupaten dipersiapkan untuk menyambut dibukanya kran otonomi daerah pasca 2024, sehingga usulan DOB itu dapat masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Hal ini, lanjut Febri, untuk menunjang Ibukota Negara (IKN) baru Indonesia di Pasir Penajam Kaltim yang telah disiapkan pemerintah pusat. Untuk itu, DOB tersebut akan menjadi prioritas sebagai daerah penyangga.

“Usulan pemekaran juga telah memiliki kajian akademis secara administratif, termasuk aspek untuk memperpendek rentang kendali. Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan jumlah penduduk juga sangat memenuhi syarat,” kata Febri.

Baca juga:  Apresiasi untuk Sugiyatmo dari Bupati Sambas

Menurut Febri, dari sisi administrasi juga sudah terpenuhi, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah penduduk dan luas wilayah.

“Insya Allah tahapan berikutnya, kami akan berangkat bersama Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Ketapang dan Bupati Ketapang bersama pihak Pemprov Kalbar dan DPRD Provinsi Kalbar akan ke DPR Ri dan Mendagri,” papar Febri.

Sebelumnya, DPRD Kabupaten Ketapang menggelar rapat paripurna penandatanganan pemberian persetujuan tiga usulan DOB, Selasa (14/3/2023).

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Ketapang, M Febriadi bersama para wakil ketua, Suprapto, Mathoji, dan Jamhuri Amir. Dalam parippurna itu dibacakan keputusan DPRD Ketapang tentang tiga usulan DOB ).

Penulis: R. Rido Ibnu Syahrie

Update Berita, Follow Google News

Share :

Baca Juga

Bupati Sambas, H. Satono Safari Ramadan di Masjid Uswatun Hasanah Desa Serindang, Kecamatan Tebas, Selasa (3/3/2026).

Birokrasi

Safari Ramadan Bupati Satono Tegaskan Komitmen Pemerataan Pembangunan
Foto bersama Muscab Kwarca Kabupaten Sambas, Minggu (28/12/2025).

Birokrasi

Heroaldi Terpilih sebagai Ketua Kwarcab Pramuka Sambas 2026–2030
Bupati Sambas H Satono bersama personnel Panja Komisi II DPR RI di Aula Kantor Bupati Sambas.

Birokrasi

Panja Komisi II DPR RI Datang, Wacana Provinsi Sambas Raya Mencuat
Buket Bunga Matahari Prabowo

Birokrasi

Buket Bunga Matahari untuk Prabowo
Seleksi POltekip dan Poltekim

Birokrasi

Pria Wibawa Terima Hasil SKD Poltekip Poltekim
Sumastro Penjabat Walikota Singkawang

Birokrasi

Apa Gebrakan Awal Pj Walikota Singkawang
Rapat evaluasi Zona Integritas

Birokrasi

Kemenkumham Kalbar Semangat Raih WBK
Munas II OpenDesa

Birokrasi

17.500 Desa Gunakan Aplikasi SID
error: Content is protected !!