Home / Birokrasi

Jumat, 28 Juni 2024 - 14:42 WIB

Sambas Peringkat Pertama IDM se-Kalbar

Gotong royong warga, salah satu aktivitas warga di Desa Sekuduk,  Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas

Gotong royong warga, salah satu aktivitas warga di Desa Sekuduk, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas

Sambas. Kabupaten Sambas mengukir prestasi peringkat pertama Indeks Desa Membangun (IDM) se Provinsi Kalimantan Barat. Di level nasional menempati posisi 15 dari 434 Kabupaten.

“Alhamdulillah Kabupaten Sambas menempati peringkat 1 IDM di Kalbar dan peringkat 15 nasional dari 434 Kabupaten se-Indonesia dengan nilai agregat 0,8760,” kata Bupati Sambas H Satono SSos I  MH, Jumat (28/6/2024).

Menurut Satono, prestasi tersebut merupakan hasil kerja kolaborasi semua pihak, komponen, dan stakeholder yang terlibat dalam upaya mendorong IDM Kabupaten Sambas hingga saat ini, mulai dari OPD, Pendamping Desa, Kepala Desa serta perangkatnya dinas dan lainnya.

“Ini prestasi kita bersama yang telah membantu meningkatnya IDM Kabupaten Sambas menjadi yang tertinggi di Kalbar dan peringkat 15 secara nasional,” kata Satono seraya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak.

Baca juga:  Air Bersih Sulit Diperoleh di Selakau Tua

Prestasi tersebut melengkapi pencapaian pembangunan di Kabupaten Sambas yag sebelumnya juga meraih kejayaan lantara kabupaten yang masuk dalam wilayah perbatasan ini meraih Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Kalbar.

“Kami akan terus berupaya memberikan kerja nyata pembangunan. Tidak hanya di sektor fisik dan infrastruktur, namun juga berkomitmen kuat untuk membangun sumber daya manusia di Kabupaten Sambas,” ujar Satono.

Seperti diketahui, IDM merupakan instrumen pengukuran status Kemajuan Desa berdasarkan indeks komposit yang terdiri dari dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi. Semakin tinggi indeks sebuah desa maka semakin baiklah tiga dimensi tersebut.

Baca juga:  17.500 Desa Gunakan Aplikasi SID

Dalam menetapkan penilaian IDM ini, Kementerian Desa mengukur dengan variabel dan indikator yang terukur, untuk menentukan intervensi anggaran maupun kebijakan pembangunan desa. Selanjutnya, terdapat klasifikasi lima status desa yakni Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal.

IDM ini juga menjadi salah satu dasar bagi Kementerian Keuangan untuk menetapkan pengalokasian Dana Desa, sebagai acuan perencanaan pembangunan desa dan perdesaan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan lainnya. (ind)

Update Berita, ikuti Google News

Share :

Baca Juga

LBP memimpin Rakor membahas ketersediaan oksigen selama masa PPKM Darurat, Minggu (4/7/2021).

Birokrasi

Oksigen 800 Ton Sehari di Musim Covid
Penghargaan LKKL

Birokrasi

Penghargaan DJP untuk Laporan Keuangan
pontianak-times.co.id

Birokrasi

Singkawang Inovatif Tapi Rendah Layanan Publik
IGA 2022

Birokrasi

Sambas Raih Perbatasan Terinovatif 2022
pontianak-times.co.id

Birokrasi

Kemenkumham Kalbar Deklarasi Janji Kinerja 2022
Ilustrasi biaya Pilkada dan upaya pengembalian modal. (dok: pontianak-times.co.id)

Birokrasi

Saling Cakar Kepala Daerah dan Wakilnya
Sosilisasi Kekayaan Intelektual

Birokrasi

Sosialisasi KI di Kabupaten Landak
Komposisi dan Eksisting Provinsi Kalbar

Birokrasi

Kapuas Raya Tunggu Pemerintah Pusat
error: Content is protected !!