Bupati Sambas Satono meninjau jembatan ambruk di Subah akibat banjir dan arus deras. Pemda siapkan pembangunan ulang bersama pusat dan warga.

Kejari Pontianak memanfaatkan aset rampasan negara senilai Rp2,52 miliar sebagai Rupbasan untuk mendukung efisiensi anggaran dan pengelolaan barang bukti.

Kejahatan narkotika ternyata masih mendominasi di Kota Pontianak. Hal ini tergambar dari pemusnahan barang bukti 60 perkara, Kamis (7/5/2026)

Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) mendesak DPRD memanggil pimpinan perusahaan sawit terkait isu kesejahteraan buruh dan transparansi dana CSR.

Kajati Kalbar melantik Wakajati dan tiga pejabat baru guna memperkuat kinerja dan integritas penegakan hukum di Kalimantan Barat, Selasa (5/5/2026).

Kejati Kalbar dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalbar menandatangani PKS untuk memperkuat kepastian hukum sektor pertanahan melalui fungsi Datun.

Kisah inspiratif Nathan Alexandro Tjhe, remaja asal Pontianak penerima hibah IB Global Youth Action Fund untuk membantu PMI melalui Peduli Initiative.

Kejati Kalbar kembali selamatkan Rp55 miliar dari skandal korupsi tata kelola bauksit. Total pemulihan capai Rp170 miliar dalam waktu belum genap 1 bulan.

Pemeriksaan tersebut terkait dengan tindakan Iqbal yang diduga melakukan tindak pidana menyerang martabat dan kehormatan atau nama baik orang lain.

Aktivitas dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Sungai Batang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah resmi dihentikan sementara (suspend).

Majelis Hakim PN Kupang memvonis enam tahun penjara dua pejabat KPUD Sumba Timur atas kasus korupsi anggaran Pilkada 2024. Keduanya juga didenda Rp400 juta.

Pengadilan Negeri (PN) Pontianak menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Ketua Bawaslu Kota Pontianak, RD, Senin (20/4/2026).

Kemenko Infrastruktur Tinjau Titik Strategis di Perbatasan Sambas guna dorong swasembada garam nasional 2027 dan bangun Pos Lintas Batas di Desa Temajuk.

Kejati Kalbar Dr. Emilwan Ridwan meraih PKBM Award 2026 dan resmi menjadi Bapak Asuh PKBM guna menekan angka anak putus sekolah.

JPU Kejari Sumba Timur menuntut 8 tahun penjara bagi dua terdakwa korupsi KPUD Sumba Timur dalam penggunaan dana Pilkada 2024, Senin (20/4/2026)

Belasan orang telah menjadi korban penipuan oknum makelar dengan modus rumah kontrakan di Kota Pontianak.