Home / Ekonomi

Rabu, 6 Mei 2026 - 09:06 WIB

KMKS Desak DPRD Sambas Evaluasi Bos Perusahaan Sawit

Personel Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) berpose usai diskusi gerakan.

Personel Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) berpose usai diskusi gerakan.

SAMBAS — Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) mendesak DPRD memanggil pimpinan perusahaan sawit terkait isu kesejahteraan buruh dan transparansi dana CSR.

Ketua Umum KMKS, Azwar Abu Bakar, menilai investasi besar perusahaan kelapa sawit di Sambas belum membawa dampak positif bagi masyarakat lokal. Ia mengungkapkan adanya ketimpangan tajam antara pendapatan perusahaan dengan realitas kesejahteraan buruh di lapangan.

Berdasarkan data KMKS, rata-rata gaji buruh tetap hanya berkisar Rp2.700.000, sementara buruh harian lepas sekitar Rp2.000.000. Angka tersebut masih jauh di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Sambas yang diperkirakan mencapai Rp4.500.000 ke atas.

Baca juga:  Geger Jasad Membusuk di Rumah Kosong

“Gaji buruh mayoritas belum mampu menutupi standar hidup layak. Warga lokal juga didominasi sebagai pekerja kasar, sementara posisi strategis diisi pekerja luar,” kata Azwar, Rabu (6/5/2026).

Selain persoalan upah, KMKS juga menyoroti realisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau yang sekarang disebut Tanggung Jawal Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dinilai gagal menyentuh sektor pendidikan. Salah satu buktinya adalah kondisi SDN 06 Sawah di Sajingan Besar yang nyaris roboh meski berada di dekat wilayah operasional perusahaan.

Merespons kondisi tersebut, KMKS mendesak DPRD Kabupaten Sambas untuk menggunakan hak pengawasannya secara maksimal melalui empat tuntutan utama:

  1. Menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka dengan memanggil seluruh direktur utama perusahaan sawit.
  2. Mewajibkan perusahaan membiayai renovasi total sekolah tidak layak di wilayah operasional melalui audit CSR terpadu.
  3. Memastikan kuota 70 persen posisi strategis diisi putra daerah bersertifikasi kompetensi.
  4. Melakukan audit dan penyesuaian standar gaji buruh sesuai KHL Kabupaten Sambas.
Baca juga:  Pengakuan Nasional, Bank Kalbar Raih Top CSR Award 2024

“DPRD harus segera bertindak atau kehilangan kepercayaan rakyat sepenuhnya. Sambas adalah rumah, bukan untuk dijarah,” tegas Azwar. Momentum peringatan Hari Buruh diharapkan menjadi titik balik transparansi perusahaan swasta di wilayah tersebut.

Editor: R. Rido Ibnu Syahrie I Google News Pontianak Times

Share :

Baca Juga

Emas Batangan Seri Imlek

Ekonomi

Antam Umumkan Emas Batangan Seri Imlek
Penandatanganan kerjasama Bank Kalbar dan Kemendagri untuk transaksi pembayaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Kamis (22/5/2025).

Ekonomi

Bank Kalbar dan Kemendagri Kerjasama Transaksi SP2D Online
The Asia Foundation (TAF) dan DBS Foundation meresmikan program SHE CAN, Akselerasi Inklusi Keuangan bagi Perempuan Rentan di Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (15/4/2025).

Ekonomi

DBS Alokasikan Rp100 M untuk Masyarakat Rentan Indonesia
Bupati Sambas H Satono berdialog dengan warga Pemangkat dalam Gerakan Pangan Murah (GPM).

Ekonomi

Pasar Murah Beras 5 Kg di Pemangkat Diserbu Warga
Pasar murah imlek

Ekonomi

Pasar Murah Mempawah Jelang Imlek 2574
pontianak-times.co.id

Ekonomi

HIPMI Dukung RSI Garap Agrobisnis Nilam
Jan Samuel Maringka

Ekonomi

Bantu Rp21 M Program Pangan Sambas
Top CEO 2024

Ekonomi

Bank Kalbar Lewati Guncangan Ekonomi Global