Home / Ekonomi

Rabu, 6 Mei 2026 - 09:06 WIB

KMKS Desak DPRD Sambas Evaluasi Bos Perusahaan Sawit

Personel Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) berpose usai diskusi gerakan.

Personel Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) berpose usai diskusi gerakan.

SAMBAS — Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) mendesak DPRD memanggil pimpinan perusahaan sawit terkait isu kesejahteraan buruh dan transparansi dana CSR.

Ketua Umum KMKS, Azwar Abu Bakar, menilai investasi besar perusahaan kelapa sawit di Sambas belum membawa dampak positif bagi masyarakat lokal. Ia mengungkapkan adanya ketimpangan tajam antara pendapatan perusahaan dengan realitas kesejahteraan buruh di lapangan.

Berdasarkan data KMKS, rata-rata gaji buruh tetap hanya berkisar Rp2.700.000, sementara buruh harian lepas sekitar Rp2.000.000. Angka tersebut masih jauh di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Sambas yang diperkirakan mencapai Rp4.500.000 ke atas.

Baca juga:  Bank Kalbar Catat Aset Rp26,57 Triliun, Bukti Kinerja 2025

“Gaji buruh mayoritas belum mampu menutupi standar hidup layak. Warga lokal juga didominasi sebagai pekerja kasar, sementara posisi strategis diisi pekerja luar,” kata Azwar, Rabu (6/5/2026).

Selain persoalan upah, KMKS juga menyoroti realisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau yang sekarang disebut Tanggung Jawal Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dinilai gagal menyentuh sektor pendidikan. Salah satu buktinya adalah kondisi SDN 06 Sawah di Sajingan Besar yang nyaris roboh meski berada di dekat wilayah operasional perusahaan.

Merespons kondisi tersebut, KMKS mendesak DPRD Kabupaten Sambas untuk menggunakan hak pengawasannya secara maksimal melalui empat tuntutan utama:

  1. Menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka dengan memanggil seluruh direktur utama perusahaan sawit.
  2. Mewajibkan perusahaan membiayai renovasi total sekolah tidak layak di wilayah operasional melalui audit CSR terpadu.
  3. Memastikan kuota 70 persen posisi strategis diisi putra daerah bersertifikasi kompetensi.
  4. Melakukan audit dan penyesuaian standar gaji buruh sesuai KHL Kabupaten Sambas.
Baca juga:  Seru, Lima Hari Festival Durian Lumbang

“DPRD harus segera bertindak atau kehilangan kepercayaan rakyat sepenuhnya. Sambas adalah rumah, bukan untuk dijarah,” tegas Azwar. Momentum peringatan Hari Buruh diharapkan menjadi titik balik transparansi perusahaan swasta di wilayah tersebut.

Editor: R. Rido Ibnu Syahrie I Google News Pontianak Times

Share :

Baca Juga

Tenun Songket Sambas

Ekonomi

Tenun Sambas Dinta Melesat Bersama Bank Kalbar Syariah
Toko Bahan Kue dan Kue Siau Ling

Ekonomi

Kue Siau Ling Semakin Nikmat Bersama Bank Kalbar
Kolase foto layanan Bank Kalbar untuk para pensiunan ASN, ngopi dan cek kesehatan gratis.

Ekonomi

Ambil Gaji Pensiun Sekalian Cek Kesehatan Gratis
Temu Bisnis Tahap VI

Ekonomi

Temu Bisnis VI Sukses Raup Rp29,5 Triliun
Kunjungan Staf Ahli Mentri BUMN

Ekonomi

PLN Dukung UMKM Kalimantan Barat
Konferensi pers kinerja Bank Kalbar Tahun 2025 di Aula Bank Kalbar, Selasa (6/12/2026)

Ekonomi

Ekspansi 2026, Bank Kalbar Siapkan Rp600 M Pinjaman Daerah
Tisen dan Juliadi bersyukur mendapat bantuan dan pendampingan dari Lazismu Wilayah Kalimantan Barat.

Ekonomi

Sentuhan Lazismu Membuat Tisen Gembira
Rokidi, Direktur Utama Bank Kalbar.

Ekonomi

Tumbuh Positif, Aset Bank Kalbar Hingga Agustus 2025 Tembus Rp25,66 Triliun
error: Content is protected !!