Home / Hukum

Jumat, 8 Mei 2026 - 20:27 WIB

Aset Rampasan Rp2,52 M Jadi Rupbasan Kejari Pontianak

Kajati Kalbar Emilwan Ridwan, Kajari Pontianak Agus Eko Purnomo bersama personel adhyaksa di halaman Rupbasan di Tanjungraya II Pontianak.

Kajati Kalbar Emilwan Ridwan, Kajari Pontianak Agus Eko Purnomo bersama personel adhyaksa di halaman Rupbasan di Tanjungraya II Pontianak.

PONTIANAK – Kejari Pontianak memanfaatkan aset rampasan negara senilai Rp2,52 miliar sebagai Rupbasan untuk mendukung efisiensi anggaran dan pengelolaan barang bukti.

Pemanfaatan ini setelah Kejari Pontianak menerima Barang Milik Negara (BMN) berupa aset rampasan negara dari Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI, Senin (4/5/2026).

Aset tersebut berupa tanah seluas 1.053 meter persegi beserta bangunan lapangan futsal di Jalan Tanjung Raya II Gang Nusa Indah, Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Nilai aset mencapai Rp2,52 miliar berdasarkan penilaian KPKNL Pontianak.

Langkah strategis Kejati Kalbar bersama Kejari Pontianak ini juga diperkuat dengan beralihnya fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) yang semula dibawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (dulunya masih Kemenkumham), menjadi kewenangan Kejaksaan RI.

Baca juga:  Yeremia/Patra Benteng Terakhir Indonesia Hadapi Chinese Taipei

Kedua institusi tersebut mengoptimalkan pemanfaatan barang rampasan negara berstatus Penetapan Status Penggunaan (PSP) untuk mendukung efisiensi anggaran negara.

Kejari Pontianak akan memanfaatkan aset itu sebagai Rupbasan untuk mendukung pengelolaan barang bukti dan barang rampasan negara secara profesional, akuntabel, dan representatif.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Emilwan Ridwan, dan Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak, Agus Eko Purnomo, menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung RI melalui Badan Pemulihan Aset serta Kementerian Keuangan RI atas persetujuan PSP aset tersebut.

Baca juga:  Bupati Sambas Serahkan Remisi 264 Narapidana

“Pemanfaatan aset negara hasil rampasan sebagai fasilitas pengelolaan barang bukti merupakan bentuk efisiensi konkret sekaligus optimalisasi aset negara agar memberi manfaat langsung bagi penegakan hukum,” ujar Emilwan Ridwan.

Pemanfaatan aset PSP itu juga menunjukkan transformasi kelembagaan Kejaksaan dalam merespons perubahan tata kelola Rupbasan secara adaptif dan progresif. Melalui langkah tersebut, Kejati Kalbar turut mendukung penghematan keuangan negara dan optimalisasi pemanfaatan BMN secara berkelanjutan.

Editor: R. Rido Ibnu Syahrie I Google News Pontianak Times

Share :

Baca Juga

Tersangka dan korban TPPO

Hukum

Satgas TPPO Sambas Selamatkan Wanita Muda
Salah seorang saksi kunci yang diperiksa tim penyidik Kejati Kalimantan Barat di Gedung Bundar JAM PIDSUS Kejaksaan Agung RI.

Hukum

Usut Korupsi Tambang, Kejati Kalbar Periksa 5 Pejabat ESDM
pontianak-times.co.id

Hukum

WNI Asal Kalbar Batal Digantung Mati
Lokasi SPPG Sungai Raya Arang Limbung 5 Kabupaten Kuburaya tempat BWF bekerja.

Hukum

Hina Akuntan Difabel, Kepala SPPG Dilaporkan ke Polda Kalbar
waterfront sambas

Hukum

MA Vonis Erwin 2 Tahun Penjara Perkara Waterfront Sambas
Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat menggeledah Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak, Senin (29/12/2025) di Jalan Khatulistiwa, Kecamatan Pontianak Utara.

Hukum

Dugaan Korupsi BBM, Kantor Navigasi Pontianak Digeledah
Barang bukti perkara yang telah inkrah yang dimusnahkan, Kamis (7/5/2026) di Halaman Kantor Kajari Pontianak.

Hukum

Narkotika Mendominasi Kejahatan di Pontianak
Gambar ilustrasi kasus penggelapan mobil yang ditangani Satreskrim Polres Sambas.

Hukum

Kasus Penggelapan Mobil, 10 Unit Diamankan Polres Sambas
error: Content is protected !!