Home / Birokrasi

Selasa, 5 Mei 2026 - 21:43 WIB

Kejati Kalbar-BPN Teken PKS Perkuat Kepastian Hukum

Kajati Kalbar Emilwan Ridwan dan Kepala BPN Provinsi Kalbar Mujahidin Maruf menandatangani perjanjian kerjasama, Selasa (5/5/2026)

Kajati Kalbar Emilwan Ridwan dan Kepala BPN Provinsi Kalbar Mujahidin Maruf menandatangani perjanjian kerjasama, Selasa (5/5/2026)

PONTIANAK — Kejati Kalbar dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalbar menandatangani PKS untuk memperkuat kepastian hukum sektor pertanahan melalui fungsi Datun.

PKS (Perjanjian Kerja Sama) Kejati Kalbar bersama Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh Kejaksaan Negeri se-wilayah hukum Kejati Kalbar, berlangsung di Aula Burhanuddin Lopa Kantor Kejati Kalbar, Selasa (5/5/2026).

Kerja sama difokuskan pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) melalui peran Jaksa Pengacara Negara (JPN). PKS ini bertujuan memperkuat dukungan hukum bagi instansi pemerintah, BUMN/BUMD, serta masyarakat dalam menghadapi persoalan pertanahan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Dr. Emilwan Ridwan, menyatakan penandatanganan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan sinergi antar lembaga di tengah kompleksitas masalah pertanahan yang terus berkembang.

Baca juga:  Sejak 2009 Hingga 2022, Kemenkumham Raih WTP dari BPK

Menurutnya, sengketa kepemilikan, tumpang tindih sertifikat, konflik agraria, hingga pengamanan aset negara dan daerah memerlukan penanganan yang komprehensif dan terintegrasi.

Dalam kerja sama ini, Kejaksaan melalui bidang Datun berperan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pendampingan, serta tindakan hukum lain dalam penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara.

Ruang lingkup PKS meliputi pemberian bantuan hukum oleh JPN, penyusunan pertimbangan hukum terhadap kebijakan pertanahan, pendampingan pengamanan dan penyelamatan aset negara/daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui sosialisasi dan pelatihan hukum.

Baca juga:  Sinergi Kemenkumham Kalbar dengan Pemda dan DPRD

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalbar, Mujahidin Maruf, menyampaikan apresiasi atas komitmen Kejati Kalbar dalam membangun kerja sama yang berorientasi pada kepentingan publik.

Kegiatan ini dihadiri jajaran Kejati Kalbar, Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Barat, serta seluruh Kantor Pertanahan di wilayah Kalbar.

Melalui kerja sama ini, kedua pihak berharap dapat memperkuat kepastian hukum, meminimalisir potensi sengketa, serta mendukung program reformasi agraria dan penataan aset secara berkelanjutan.

Editor: R. Rido Ibnu Syahrie I Google News Pontianak Times

Share :

Baca Juga

Drs Sumastro MSi

Birokrasi

Sumastro Jadi Pj Walikota Singkawang
Angga Raka Prabowo, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan saat diwawancarai wartawan usai pelantikan.

Birokrasi

Reshuffle Jilid III, Prabowo Lantik 12 Pejabat Baru
Paspor RI berlaku 10 tahun

Birokrasi

Hari ini Mulai Terbit Paspor 10 Tahun
Sebanyak 278 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Sambas formasi Tahun 2024 menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan, Jumat (20/6/2025).

Birokrasi

278 CPNS Kabupaten Sambas Terima SK
Pimpinan DPRD Kabupaten Sambas menyambut sukacita momentum 22 tahun perpindahan ibukota kabupaten dari Kota Singkawang ke Sambas.

Birokrasi

Lebih Inovatif di Momentum 22 Sambas
Pelatihan Kepemimpinan Nasional

Birokrasi

Pejabat Struktural Harus Adaptif Memimpin
Sejarah Kermenkumham

Birokrasi

Sejarah HDKD Lahirnya Kemenkumham RI
Foto Ilustrasi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Birokrasi

BKPSDMAD Sambas Mulai Pemberkasan PPPK Paruh Waktu
error: Content is protected !!