Syarat pembentukan Provinsi Kapuas Raya (PKR) telah terpenuhi. Hambatan moratorium adalah isu menyesatkan karena itu tidak berlaku untuk wilayah perbatasan

Komando Daerah Militer (Kodam) XII Tanjungpura menyusun rencana pertahanan negara di sepanjang perbatasan wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah

Kodam XII/Tanjungpura terus berupaya mewujudkan sinergitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan perbatasan

Gubernur Kalbar Sutarmidji telah memenuhi janji politiknya untuk memekarkan Provinsi Kapuas Raya (PKR). Namun secara final tergantung keputusan Pemerintah Pusat

Pasangan Sutarmidji-Norsan pernah menjual isu Kapuas Raya sebagai janji politik sebelum menjadi gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023,

Pemekaran Kalimantan Barat menjadi Kapuas Raya dari berbagai kajian telah memenuhi syarat Daerah Otonom Baru (DOB). Semua elemen harus bersatu mewujudkannya.

Cikal bakal Provinsi Kapuas Raya di bagian timur Provinsi Kalimantan Barat diprediksi menjadi buffer zone atau zona penyangga bagi Ibu Kota Nusantara (IKN)