Pontianak. Syarat pembentukan Provinsi Kapuas Raya (PKR) telah terpenuhi. Hambatan moratorium adalah isu menyesatkan karena itu tidak berlaku untuk wilayah perbatasan.
“Kapuas raya terhambat moratorium hanyalah isu sesat, sampai ada seorang politis yang bilang sampai kucing bertanduk tidak akan terwujud,” kata M Chandra Djamaluddin, salah seorang pengarah Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pembentukan PKR kepada wartawan, Minggu (11/9/2022).
Menurut Chandra, Keputusan Presiden Jokowi melakukan morotarium pemekaran wilayah seharusnya tidak boleh menjadi alasan menghambat terbentuknya Daerah Otonom Baru (DOB) PKR. Sebab, keputusan morotarium tersebut mengecualikan pemekaran wilayah di daerah perbatasan negara.
Artinya, kata Chandra, pemekaran wilayah di daerah perbatasan negara tetap dimungkinkan jika memang dipandang perlu dari berbagai kajian strategis seperti pertahanan dan keamanan negara, percepatan pembangunan kesejahteraan rakyat, dan memenuhi persyaratan administratif sesuai Undang-undang Pemerintah Daerah nomor 23 tahun 2014.
“Fakta bahwa Keputusan Presiden mengecualikan morotarium pemekaran wilayah perbatasan negara itu adalah dengan telah disahkannya UU DOB Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan oleh DPR RI pada tanggal 30 Juni 2022,” kata Chandra.
Menurut Chandra, sangat wajar apa yang telah dilakukan H Sutarmidji selaku Gubernur Kalbar periode 2018-2024 sebagai bentuk mana komitmen saat kampanye sebelumnya. Sutarmidji telah memperbaharui semua berkas-berkas usulan pembentukan Provinsi Kapuas Raya dan menyampaikannya kembali ke pemerintah Pusat.
“Namun sampai saat ini, pengajuan usulan pembentukan PKR tersebut belum teragendakan secara jelas oleh pemerintah pusat untuk dibahas dan disetujui sebagai DOB di Provinsi Kalimantan Barat,” kata Chandra yang sebelumnya tampil sebagai moderator sekaligus Steering Committee dalam Seminar Nasional Percepatan Pembentukan PKR yang diselenggarakan Forum Wartawan dan LSM (FW-LSM) Kalbar di Ibis Hotel 16 Juli 2022.
Dalam seminar itu, Gubernur Kalbar Sutarmidji didapuk sebagai salah seorang narasumber yang memaparkan dengan cukup jelas tentang tanggungjawabnya yang telah dilaksanakannya untuk mewujudkan PKR di periode masa jabatannya. Sutarmidji bahkan memperlihatkan rancangan desain Gedung Kantor Gubernur PKR dan siap untuk menganggarkan biaya pembangunannya.
Di sisi lain, Tim Pokja yang berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia justru mempertanyakan hal itu.
Menurut Doli, jika itu keinginan kuat masyarakat Kalbar mengapa elit-elit politik Kalbar di DPR RI tidak pernah menyampaikan kepada dirinya mengenai keinginan maupun usulan pengajuan pembentukan PKR tersebut. Doli juga menyampaikan kesiapan dan kesediaannya untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan masyarakat Kalbar untuk mendorong percepatan pembentukan PKR.
Sebelumnya, lima kabupaten di wilayah timur provinsi Kalimantan Barat meliputi Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu telah kurang lebih selama 15 tahun berjuang untuk terbentuknya Provinsi Kapuas Raya.
Seluruh bupati dan pimpinan DPRD dari lima kabupaten telah menandatangani usulan pembentukan DOB Kapuas Raya dan telah disetujui dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat periode 2008-2018 Cornelis, usulan tersebut diajukan dan disampaikan kepada Pemerintah Pusat. (rdo)
