Pontianak. Cikal bakal Provinsi Kapuas Raya yang meliputi 5 kabupaten di bagian timur Provinsi Kalimantan Barat diprediksi menjadi buffer zone atau zona penyangga bagi kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Dengan terbentuknya Provinsi Kapuas Raya nanti diharapkan dapat menjadi buffer zone IKN yang terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur,” kata Pengamat Kebijakan Publik M. Chandra kepada pontianak-times.co.id, Selasa (12/7/2022).
Menurut Chandra, buffer zone itu dari sisi ekonomi maupun sebagai wilayah penyangga pertahanan IKN. “Dampak positif lainnya dengan pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur itu juga akan terasa bagi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan calon Kapuas raya di Kabupaten Kapuas Hulu,” ujar Chandra.
Chandra yang didaulat menjadi moderator pada Seminar Percepatan Provinsi Kapuas Raya garapan Forum Wartawan dan LSM (FW-LSM) Kalimantan Barat, Sabtu (16/7/2022) mendatang ini menjelaskan Kalimantan Barat termasuk salah satu provinsi terluar dan terdepan di Indonesia. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak, Malaysia Timur.
Dengan posisi ini, kata Chandra, daerah Kalimantan Barat merupakan satu-satunya Provinsi di Indonesia yang secara resmi mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar dari negara lain. Pintu masuk Malaysia Timur melalui Pos Lintas Batas Antar Negara (PLBN) Entikong di Kabupaten Sanggau), Aruk di Kabupaten Sambas dan Badau Kabupaten Kapuas Hulu.
“Saat ini pemerintah sedang membangun lagi dua PLBN yaitu Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang dan Sungai Kelik di Kabupaten Sintang. Rencananya dua PLBN itu pembangunannya akan selesai di akhir tahun 2022,” ujar Chandra.
Wilayah perairan Kalimantan Barat, kata Chandra, juga berbatasan dengan perairan negara lain yaitu Laut Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan dan Semenanjung Malaya. Laut China Selatan merupakan kawasan yang menjadi rebutan sejumlah negara di antaranya China, Vietnam, Filipina, Malaysia dan termasuk Indonesia. Kawasan ini potensial perikanannya dan sumber minyak dan gas bumi.
“Luas wilayah Kalimantan Barat yang mencapai 1,13 kali pulau jawa dipandang perlu pemekaran wilayah. Dalam konteks geopolitik pemekaran wilayah diyakini dapat mendorong pemerataan pembangunan suatu daerah, dalam hal ini pemekaran Provinsi Kapuas Raya,” ujarnya.
Selain Chandra, banyak calon peserta seminar lainnya sudah menanti seminar Percepatan Kapuas Raya. Mereka akan mengemukakan ide-ide segar yang konstruktif.
“Terimakasih, undangan seminar sudah kami terima. Salut untuk FW-LSM Kalimantan Barat. Saya sudah menyiapkan pointer penting yang sedikit romantis soal Kapuas Raya yang selama ini tak kunjung terwujud,” ujar Dennie Amiruddin, praktisi hukum yang juga akademisi Universitas Muhammadiyah Pontianak.
Penulis: R. Rido Ibnu Syahrie
