Home / Politik

Senin, 11 Juli 2022 - 15:53 WIB

Menagih Janji Politik Provinsi Kapuas Raya

Ilustrasi peta Kalimantan dan loggo FWLSM Kalimantan Barat

Ilustrasi peta Kalimantan dan loggo FWLSM Kalimantan Barat

Pontianak. Puluhan tahun hanya sekadar wacana tanpa progress berarti. Masyarakat di 5 kabupaten terbius janji-janji politik untuk membentuk Daerah Otonom Baru (DOB) bernama Provinsi Kapuas Raya.

“Kami akan bahas semua persoalan tersebut dalam seminar yang segera akan dilaksanakan Sabtu 16 Juli 2022 di Mercure Hotel,” kata Syafaruddin Delvin, Ketua Presidium Forum Wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (FW-LSM) Kalimantan Barat, Senin (11/7/2022).

Seminar tersebut mengambil tema ‘penguatan persepsi dan peran kelembagaan menuju terbentuknya Provinsi Kapuas Raya’. Menghadirkan lima orang narasumber diantaranya dari Ditjen otonomi Daerah, Gubernur Kalimantan Barat, Panglima Kodam XII Tanjungpura, Ketua Komisi II DPR RI, dan perwakilan dari Tokoh Masyarakat Kapuas Raya.

Menurut Delvin, materi seminar meliputi sikap Kemendagri dalam merespons proses pembentukan daerah otonom baru itu. Seperti apa sikap mereka dalam menciptakan embrio pertumbuhan baru di wilayah perbatasan.

Hal lainnya, ujar Delvin yang alumnus Universitas Panca Bahakti ini adalah soal janji politik yang selama ini menjadi jualan para politisi dan para kandidat kepala daerah. “Apa saja progress aktivitas dan kebijakan yang telah dilakukan oleh masing-masing lima kabupaten seperti sanggau, sekadau, melawi, kapuas hulu dan sintang,” ujarnya.

Menurut Delvin, peran Pemprov Kalbar juga layak dipertanyakan terkait dukungan dukungan administrasi dan lainnya dalam menyikapi wacana tersebut. “Intinya pembentukan Kapuas Raya menjadi kebutuhan dengan berbagai persepketif dan kajian,” kata dia.

Baca juga:  Putusan MK Untungkan Petahana Pilkada 2024

Dalam hal strategi pertahanan dan keamanan, Delvin menjelaskan kehadiran Provinsi Kapuas Raya nantinya sangat penting. Untuk lebih dalam lagi kupasannya, maka FW-LSM akan menghadirkan narasumber dari Panglima Kodam XII Tanjungpura.

“Kami telah meminta narasumber dari pihak Kodam XII Tanjungpura untuk mengupas terkait Pembangunan perbatasan Kalimantan Barat dalam perspektif strategi pertahanan negara. Selain itu tentang dampak pembentukan DOB di perbatasan sebagai daya dukung pertahanan dan stabilitas negara,” ujar Delvin.

Harapan Masyarakat

Ditempat terpisah, Sekretaris Jenderal Presidium FW-LSM Kalbar Denny Martin menjelaskan narasumber dari DPR-RI juga akan hadir, terutama Komisi II DPR-RI yang secara kelembagaan membidangi soal regulasi pemekaran wilayah.

“Kami sudah komunikasi dengan Ketua Komisi II DPR RI, bapak Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Insya Allah beliau akan hadir langsung. Pihak Komisi II akan menyampaikan materi moratorium versus amanah konstitusi dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah,” ujar Denny.

Denny yang juga pendiri LSM Galaksi Sintang ini memandang perlu diketahuinya sikap Komisi II DPR-RI terhadap wacana Kapuas Raya ini. “Apa yang menjadi kendala sesungguhnya. Padahal dalam kondisi moratorium, justru di wilayah Papua terdapat tiga DOB yang disetujui. Ada apa dengan Kapuas Raya,” kata Denny.

Baca juga:  Airlangga Dijadwalkan Hadir Konsolidasi Golkar Kalbar

Untuk lebih objektif, lanjut Denny, seminar FW-LSM kali ini akan menghadirkan narasumber dari tokoh masyarakat yang mewakili wilayah calon Provinsi Kapuas Raya. Ini untuk mengkur bagaimana kondisi masyarakat perbatasan dari aspek sosial dan ekonomi.

Menurut Denny, akan diketahui nantinya tentang harapan dan keinginan masyarakat untuk memiliki provinsi baru yang kaitannya dengan infrastruktur dan pelayanan dasar serta tingkat kesejahteraan masyarakat. “Semoga kegiatan ini akan merdampak positif bagi kemajuan daerah,” kata Denny.

FW-LSM Kalimantan Barat sebelumnya pernah menyelenggarakan beberapa event antara lain Seminar Penegakkan Hukum dan Pencegahan Korupsi 14 Maret 2020 bertema Penguatan peranserta masyarakat dalam mengantisipasi korupsi sektor pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Barat. ­­­

Kegiatan lainnya, Bimtek Jurnalistik dan Investigasi LSM; Teknik Peliputan untuk karya jurnalistik investigatif khusus dugaan tindak pidana korupsi dan Teknik investigasi dan pelaporan LSM terkait dugaan tindak pidana korupsi. Kegiatan terakhir, rapat koordinasi FW-LSM dengan tema Optimalisasi peran pers dan LSM di Kalimantan Barat di Singkawang.

“Dalam seminar Kapuas Raya ini akan dilanjutkan dengan pengukuhan pengurus FW-LSM Kalimantan Barat yang sempat tertunda karena pandemi. Pengukuhan akan dilakukan oleh Dewan Pendiri Presidium FW-LSM Kalbar,” ujar Denny mengakhiri. (rls-fwlsm)

Share :

Baca Juga

pontianak-times.co.id

Politik

Prabasa Audiensi MKGR ke Gubernur Kalbar
pontianak-times.co.id

Politik

2024 Optimis Awal Kejayaan Indonesia
Ketua KPU RI

Politik

KPU Umumkan Parpol Peserta Pemilu 2024
Prabowo dan Jokowi Mania

Politik

Relawan Jokowi Merapat ke Prabowo
Safari Ramadan Golkar

Politik

Konsolidasi Partai Golkar Kalbar Lanjut Usai Lebaran
Jumpa pers Airlangga Hartarto

Politik

Airlangga Minta Golkar Kalbar 13 Kursi
ilustrasi elegi pandemi

Politik

Elegi Merdeka dari Pandemi
Mustafa MS Golkar Kalbar

Politik

Golkar Kalbar Gelar Rakerda dan Rapimda
error: Content is protected !!