Pontianak. Gubernur Kalbar Ria Norsan ekspose dirinya masuk Partai Gerindra usai ramai penggeledahan PUPR Mempawah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Masuknya Norsan yang juga mantan Bupati Mempawah ini sebagai kader Partai Gerindra, Senin (28/4/2025). Fotonya bersama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, langsung tersebar saat menerima Kartu Tanda Anggota (KTA).
Momentum Norsan masuk Gerindra ini hanya selang beberapa hari saja ketika KPK menggeruduk masuk Kantor Dinas PUPR Kabupaten Mempawah, Kamis (23/4/2025) malam. Empat hari kemudian, Minggu (27/4/2025) KPK memberikan keterangan tertulis melalui Juru Bicara Tessa Mahardhika Sugiarto.
Penggeledahan itu menurut Tessa, menindaklanjuti Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru dan bukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Penjelasan singkat pihak KPK menyiratkan akan terbukanya kasus baru korupsi dalam bidang pembangunan infrastruktur, terutama pembangunan jalan. Siapa yang terlibat? Biasanya mereka yang memiliki posisi sebagai pemegang kebijakan.
Belum tentu bupati atau mantan bupatinya. Bisa saja kepala dinas, pejabat pembuat komitmen, pihak ketiga dan yang lain. Intinya, tindak korupsi selalu dilakukan bersama-sama, tak ada yang pelakunya tunggal.
Soal siapa yang bakal jadi tersangka, masih prematur karena KPK baru melangkah pada tahap awal dengan cara mengumpulkan bukti primer. Kasusnya tidak main-main. KPK sudah dikenal selalu menuntaskan kasus dalam waktu cepat dan fokus.
Penggeledahan KPK memang membuat publik heboh dan bertanya-tanya. Yang menjadi sorotan tentu saja Norsan yang pernah dua periode menjabat sebagai Bupati Mempawah sebelum memenangkan kontestasi di Pilgub Kalbar.
Norsan merupakan Bupati Mempawah Periode 2009-2014 dan Periode 2014-2019. Saat Norsan terpilih sebagai Wakil Gubernur Kalbar mendampingi Sutarmidji, posisinya di Kabupaten Mempawah dilanjutkan oleh istrinya, Erlina yang sekarang memasuki periode kedua jabatan sebagai bupati.
Faktanya, Norsan dan Erlina sedang bertengger di posisi puncak kepemimpinan lokal di Kalimantan Barat yang memiliki relasi kekuasaan cukup kuat, ditopang aspek kapital mumpuni. Norsan bahkan berhasil lolos dari kasus pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Mempawah.
Kasus korupsi yang satu ini mengganjar salah seorang pelakunya dengan hukuman 11 tahun penjara dan telah inkrah alias berkekuatan hukum tetap. Norsan dalam posisi tersebut hanya sebagai saksi saja. Meskipun demikian Polda Kalimantan Barat masih memproses kelanjutan dari proses hukum 10 LP dan baru 9 LP yang telah vonis.
Simalakama
Gambaran sekilas posisi Norsan memang masih rawan lantaran track record masa lalu, termasuk serangan dari pihak lawan politik. Ia dalam kondisi simalakama, ditengah tugasnya yang harus fokus membangun Kalimantan Barat memasuki tahun pertama menjabat.
Sejumlah manuver politik telah dilakukan Norsan pasca kegagalannya melaju menggunakan perahu Partai Golkar saat Pilgub 2024. Norsan awalnya menempati Dewan Pertimbangan (Wantim) DPD Golkar Provinsi Kalbar. Ia juga tercatat mengantongi KTA sebagai kader Demokrat.
Sangat wajar jika musim pencalonan kepala daerah banyak membangun komunikasi politik dengan Parpol. Seperti halnya saat melaju di Pilgub Kalbar, dirinya mendapat usungan dari PDI Perjuangan, PPP dan Hanura. Tetapi semua Parpol pengusung itu ditinggalkan.
Norsan akhirnya berlabuh di Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan tokoh sentralnya adalah Prabowo Subianto yang juga Presiden RI. Penentuan masuk Parpol ini bukan dalam konteks prosesi pencalonan kepala daerah. Gerindra bersama 7 Parpol lainnya saat Pilgub justeru mengusung Sutarmidji yang akhirnya kandas.
Norsan memiliki alasan bergabung ke Gerindra adalah untuk membesarkan Partai Gerindra di Kalbar. Selain itu, Norsan kepada para wartawan menyatakan tekadnya untuk mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo.
Alasan ini terlihat sejalan secara politis, Gerindra linear dengan kekuasaan dan cita-cita besar Prabowo Subianto, meskipun dalam konteks Asta Cita agak sumir. Sebab, tanpa bergabung ke salah satu Parpol sekalipun, Norsan sebagai gubernur memiliki tanggung jawab menyukseskan Asta Cita besutan Prabowo. Apalagi posisi gubernur dalam ketatanegaraan merupakan perpanjangantangan pemerintah pusat.
Dalam hal spekulasi mencari suaka atau perlindungan, maka ikhtiar Norsan masuk Gerindra patut diacungi jempol. Ibarat langkah untuk menjaga diri jika ada yang coba mengait-ngaitkan dirinya dengan proses hukum, maka akan memperkecil resiko karena dirinya merupakan kader Gerindra.
Keras
Hanya saja pernyataan Prabowo selaku Presiden RI dalam hal hukum, sangatlah keras tanpa toleransi. Dalam pernyataannya di acara bakti sosial dan syukuran puncak HUT ke 17 Partai Gerindra Kamis (6/2/2025), Prabowo mengemukakan hal itu.
“Saya titip, jangan ada kader Gerindra yang korupsi. Jangan kau kira Presiden Prabowo ada Gerindra korupsi, eh tenang. Gue kejar elu sampai dimana. Ingat sumpah kita, ingat lagu-lagu kita. Kalau tidak bisa bantu banyak orang, bantu beberapa orang. Kalau tidak bisa bantu beberapa orang, bantu satu orang. Kalau tidak bisa bantu, jangan bikin susah orang,” kata Prabowo.
Penulis: R. Rido Ibnu Syahrie I Update Berita, ikuti Google News
