Pontianak. Gerebek KPK di PUPR Mempawah dan fakta putusan korupsi BP2TD telah terang benderang menyeret nama Ria Norsan. Mungkinkah Gerindra melindungi?
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Muhammad Chandra Djamaluddin kepada pontianak times, Rabu (8/5/2025) menjelaskan fakta Ria Norsan saat ini memang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Gerindra.
“Tapi belum tahu juga keabsahan KTA itu. Kan baru anggota dan tidak menempati posisi strategis di Gerindra,” kata Chandra.
Chandra menjelaskan dari sisi hukum masih belum ada kepastian terhadap apakah Norsan terlibat atau tidak. Sebab yang bersangkutan bukan tersangka dalam peristiwa penggeledahan KPK di PUPR. Demikian pula tindak lanjut tersangka lain dalam kasus BP2TD.
Menurut Chandra, Gerindra dengan tokoh sentral Prabowo Subianto yangjuga Presiden RI dipastikan tidak akan pasang badan untuk Norsan, jika bersinggungan dengan kasus hukum.
“Apalagi Norsan hanya sebagai anggota biasa dari Gerindra. Itupun baru-baru ini saja merapat ke Gerindra. Berbeda jika Norsan menjadi Ketua DPD Gerindra Provinsi Kalbar,” ujar Chandra.
Dijelaskan Chandra, hal inilah yang membedakan antara sebutan anak buah dengan orang kepercayaan. “Jika posisinya sebagai Ketua DPD, maka bisa dibilang sebagai orang kepercayaan. Tentu konsekuensinya berbeda,” papar Chandra.
Sebelumnya, Gubernur Kalbar Ria Norsan mengekspose dirinya masuk Partai Gerindra usai ramai penggeledahan PUPR Mempawah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Masuknya Norsan yang juga mantan Bupati Mempawah ini sebagai kader Partai Gerindra, Senin (28/4/2025). Fotonya bersama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, langsung tersebar saat menerima Kartu Tanda Anggota (KTA).
Sejumlah manuver politik telah dilakukan Norsan pasca kegagalannya melaju menggunakan perahu Partai Golkar saat Pilgub 2024. Norsan awalnya menempati Dewan Pertimbangan (Wantim) DPD Golkar Provinsi Kalbar. Ia juga tercatat mengantongi KTA sebagai kader Demokrat.
Sangat wajar jika musim pencalonan kepala daerah banyak membangun komunikasi politik dengan Parpol. Seperti halnya saat melaju di Pilgub Kalbar, dirinya mendapat usungan dari PDI Perjuangan, PPP dan Hanura. Tetapi semua Parpol pengusung itu ditinggalkan.
Suaka Politik
Bergabungnya Norsan ke Gerindra bukan dalam konteks prosesi pencalonan kepala daerah. Sangat dimungkinkah hanya ikhtiar mencari suaka politik. Buktinya, Gerindra bersama 7 Parpol lainnya saat Pilgub justeru mengusung Sutarmidji yang nelangsa karena kalah..
Alasan Norsan memang mau membesarkan Gerindra di Kalbar dan mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo. Alasan politis, meski gubernur memiliki tanggung jawab menyukseskan Asta Cita karena dari sisi ketatanegaraan merupakan perpanjangantangan pemerintah pusat.
Dalam hal hukum, Prabowo tegas menyatakan tidak mentolerir jika ada kadernya yang korupsi. Hal ini dikatakannya dalam acara bakti sosial dan syukuran puncak HUT ke 17 Partai Gerindra Kamis (6/2/2025).
“Saya titip, jangan ada kader Gerindra yang korupsi. Jangan kau kira Presiden Prabowo ada Gerindra korupsi, eh tenang. Gue kejar elu sampai dimana. Ingat sumpah kita, ingat lagu-lagu kita. Kalau tidak bisa bantu banyak orang, bantu beberapa orang. Kalau tidak bisa bantu beberapa orang, bantu satu orang. Kalau tidak bisa bantu, jangan bikin susah orang,” kata Prabowo.
Penulis: R. Rido Ibnu Syahrie I Update Berita, ikuti Google News
