Pontianak. Pasangan Sutarmidji-Norsan pernah menjual isu Kapuas Raya sebagai janji politik sebelum menjadi gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023, . Apa saja faktanya?
Sutarmidji-Norsan melaju dengan nomor urut 3 pada kontestasi Pilgub 27 Juni 2018. Keduanya pernah berjanji untuk menggolkan Provinsi Kapuas Raya yang puluhan tahun hanya wacana. Sebuah tayangan video bagian jejak digital kampanye pasangan ini telah beredar luas.
Sutarmidji dalam potongan video berdurasi 1 menit menjelaskan berbagai program. Salah satunya mengenai rencana pembentukan provinsi Kapuas Raya. “Program-program lain adalah memekarkan kapuas raya, itu harus,” kata Sutarmidji.
Menurutnya, pemekaran tersebut bukan merupakan keinginan tetapi kebutuhan supaya berkeadilan. “Bayangkan masyarakat kapuas raya harus berurusan kalau mengurus izin ke kantor gubernur. Misalnya mengurus izin galian c saja harus ke kantor gubernur, itu jauh sekali,” kata pemilik sapaan Bang Midji ini dalam video tersebut.
Ia berjanji hal pertama yang akan dilakukannya adalah membangun kantor gubernur dulu dan akan membangun kantor DPRD untuk Provinsi Kapuas Raya. “Orang selalu bilang oh pemekaran itu sekarang moratorium, saya paham. Pemekaran tidak akan dilakukan, saya juga paham. Tetapi yang mau saya jawab adalah apa yang dikatakan oleh pemerintah pusat. Misalnya mereka bilang, dimana infrastruktur pemerintahannya. Itu yang saya jawab,” ujar Bang Midji
Jejak digital lainnya selain video adalah membuat pakta integritas yang ditandatangani keduanya dan dibingkai. Isi janji politik itu berjudul Komitmen Sutarmidji – Ria Norsan untuk Pembentukan Provinsi Kapuas Raya.
Terdapat tiga point penting dari janji politik yang hingga kini belum terlaksana. Padahal pasangan Midji-Norsan telah berkomitmen. Point pertama janji itu adalah, apabila keduanya terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat maka akan memfasilitasi pembentukan Provinsi Kapuas Raya. Kapuas Raya juga akan menjadi program prioritas di saat kepemimpinannya.
Point kedua, di tahun pertama APBD di bawah pengelolaan di masa mereka menjabat, akan segera membangun infrastruktur pemerintahan Provinsi Kapuas Raya berupa bakal kantor gubernur dan kantor DPRD Provinsi Kapuas Raya, sesuai ketentuan yang berlaku.
Point ketiga, keduanya siap mengalokasikan dana operasional untuk Provinsi Kapuas Raya. Persiapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Demikian komitmen ini kami buat sebagai bukti dukungan serius kami untuk merealisasikan terbentuknya Provinsi Kapuas Raya,” bunyi janji politik tersebut.
Seminar Kapuas Raya
Masa kepemimpinan Midji-Norsan akan segera berakhir. Apa saja yang sudah direalisasikannya, akan secara lugas dijabarkan dalam Seminar Percepatan Pembentukan Provinsi Kapuas Raya, Sabtu 16 Juli 2022 di Ballroom Grand Anggrek Hotel Ibis Pontianak.
Kegiatan yang diinisiasi Forum Wartawan dan LSM (FW-LSM) Kalimantan Barat ini mengambil tema ‘Penguatan persepsi dan peran kelembagaan menuju terbentuknya Provinsi Kapuas Raya’ menghadirkan empat narasumber, salahsatunya Gubernur Kalbar Sutarmidji.
Sutarmidji akan mengulas soal janji politik pemekaran, progress aktivitas dan kebijakan yang telah dilakukan, dukungan administrasi dan kebijakan lima kabupaten terhadap wacana Kapuas Raya. Selain itu mengupas soal kajian akademis pemekaran Kapuas Raya beserta analisa SWOT pemekaran Kapuas Raya.
Penulis: R. Rido Ibnu Syahrie