Home / Hukum

Jumat, 21 November 2025 - 14:16 WIB

Walikota Tjhai Chui Mie Dicecar Hakim Pengadilan Tipikor

Walikota Singkawang Tjhai Chui Mie sesaat hendak keluar persidangan usai sidang diskor di PN Tipikor Pontianak.

Walikota Singkawang Tjhai Chui Mie sesaat hendak keluar persidangan usai sidang diskor di PN Tipikor Pontianak.

Pontianak – Walikota Tjhai Chui Mie hadir sebagai saksi perkara korupsi retribusi HGB di atas HPL Taman Pasir Panjang Singkawang, Jumat (21/11/2025) di PN Tipikor Pontianak.

Tjhai Chui Mie dicecar sejumlah pertanyaan oleh Majelis Hakim yang dipimpin Wahyu Kusumaningrum SH MH dengan anggota Dr Ukar Priyambodo SH MH dan Dr Aries Saputra SH MH. Terlihat hadir tiga terdakwa masing-masing Sumastro, Widatoto dan Parlinggoman.

Di awal pemeriksaan, Tjhai Chui Mie yang memakai stelan batik warna merah maroon langsung ditanya hakim anggota, Ukar. Walikota Singkawang yang menjabat periode kedua ini banyak mengatakan dirinya lupa dan tidak tahu saat hakim mengajukan pertanyaan.

Pertanyaan hakim itu antara lain terkait munculnya Perda hingga tidak ditenderkannya pengelolaan lahan Taman Pasir Panjang oleh PT Palapa Wahyu Grup (PWG). Alasannya, sudah ada tugas masing-masing dari bawahannnya yaitu sekda saat itu Sumastro dan Kepala BKD Widatoto.

Baca juga:  Selamat Tinggal KUHP Buatan Belanda
Hasan Karman

Yang mengherankan, Tjhai Chui Mie memberikan kesaksian bahwa Tanah Pasir Panjang yang menjadi objek persoalan adalah milik Sukartaji dari tahun 1970. Ia malah mengaitkan dengan kebijakan yang telah dibuat Walikota sebelumnya yakni Hasan Karman pada Tahun 2010. “Sebelumnya pak Sukartaji sudah menguasai lahan dan memang akan memberikan hibah kepada pemerintah,” ujarnya.

Setelah dicecar hakim berulang kali, akhirnya Tjhai Chui Mie mengakui terdapat banyak kejanggalan dalam proses pengelolaan Taman Pasir Panjang, hingga munculnya potongan 60% dari kewajiban pembayaran retribusi yang berakibat hilangnya penerimaan sebesar Rp3,14 miliar.

Aries, salah seorang hakim anggota mempertanyakan kejanggalan muculnya SK Walikota yang ditandatangani Tjhai Chui Mie dengan jarak waktu permohonan keringanan retribusi yang hanya berjarak sebulan.

Tjhai Chui Mie menjawab pertanyaan hakim tersebut dengan singkat. “Mungkin kurang monitor dan akan memperbaiki selanjutnya,” katanya.

Baca juga:  Tujuh Pemicu Walikota Singkawang Mengamuk

Terkait opsi pemotongan retribusi 60%, ia mengakui tidak melakukan penolakan setelah adanya telaahan staf dan disposisi Sekda. Hal lainya, Tjhai Chui Mie membaca kajian hukum berkenaan adanya pandemi covid 19 yang menjadi alasan melakukan pemberian keringanan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah PT PWG Taman Pasir Panjang Indah Singkawang untuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 21.07.0001.

Sidang yang dimulai pukul 09.00 WIB kemudian diskor untuk melanjutkan pemeriksaan saksi kembali pada pukul 13.30 WIB. Suasana ruang sidang dan areal di dekat lokasi PN Tipikor Jalan Uray Bawadi dipenuhi pengunjung. Terlihat hadir berbagai elemen masyarakat dari Kota Singkawang. Terlihat hadir, Wakil Walikota Singkawang Muhammadin.[irn]

Editor: R. Rido Ibnu Syahrie I Update Berita, ikuti Google News

Share :

Baca Juga

Pelaku pembunuh mertua

Hukum

Pembunuh Mertua di Semelagi Dibekuk Polisi
Barang bukti sabu seberat 722,22 gram hasil pengungkapan Satresnarkoba Polres Sambas di Sajingan Besar.

Hukum

Polres Sambas Sita 722 Gram Sabu, Satu Pria Ditangkap
Kalapas IIA Pontianak

Hukum

Lapas IIA Pontianak Buka Besuk Tatap Muka
Paulus Andy Mursalim saat digelandang penyidik Kejati Kalimantan Barat menuju tahanan, sebelum akhirnya dibebaskan.

Hukum

Terpidana PAM Menanti Putusan MA, Tiga Lainnya Pasrah
Proses persidangan pembuktian perkara korupsi retribusi pengelolaan lahan PT PWG di Pengadilan Tipikor Pontianak Jalan Uray Bawadi.

Hukum

Tjhai Chui Mie Dijadwalkan Hadir di Sidang Korupsi
Satgas PKH (Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan) menyerahkan aset Rp371 triliun. Jumlah itu setara 10 persen APBN, untuk bangun sekolah dan jembatan desa.

Hukum

Prabowo Apresiasi Satgas PKH Selamatkan Aset Rp371 Triliun
Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin

Hukum

Kejaksaan Peringkat 4 Kepercayaan Publik
Tahanan KPK

Hukum

Adik Bupati Muna Pemberi Suap Ditahan KPK
error: Content is protected !!