Home / Hukum

Jumat, 13 Oktober 2023 - 14:57 WIB

Parah, Dana Desa Mengkalang Digunakan Judi Online

PA dan M, ditetapkan menjadi tersangka korupsi Dana Desa Mengkalang, Kabupaten Kubu Raya

PA dan M, ditetapkan menjadi tersangka korupsi Dana Desa Mengkalang, Kabupaten Kubu Raya

Kubu Raya. Pantas saja pembangunan Desa Mengkalang Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, terhambat. Ternyata dana desa digunakan judi online.

Demikian terungkap dari penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mempawah yang menetapkan M dan PA sebagai tersangka korupsi Dana Desa Mengkalang.

M merupakan Kepala Desa Mengkalang, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya dan P adalah sekretaris desa tersebut.

Keduanya langsung ditahan untuk menjalani proses hukum tindak pidana korupsi penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Mengkalang dan penyalahgunaan anggaran bidang Pemberdayaan Masyarakat Sub Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2023.

“Penahanan dilakukan selama 20 hari kedepan setelah para tersangka melalui proses pemeriksaan kesehatan oleh dokter,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah, Didik Adyotomo.

Ia menjelaskan penetapan tersangka yang dilanjutkan dengan penahanan itu sesuai dengan regulasi hukum dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup.

Modus yang dilakukan tersangka PA yakni menggunakan dana Desa tidak sesuai peraturan. Dana desa itu ditransfer ke rekening pribadi untuk selanjutnya ditransferkan kembali ke situs judi online.

Baca juga:  10 Keunikan Estonia, Semua Serba Online

Sedangkan M selaku kepala Desa, tidak melaksanakan kegiatan fisik sebagaimana mestinya yaitu dengan tidak melibatkan PTK.

Akibatnya, ada beberapa kegiatan pembangunan yang kekurangan volume dan ada juga yang tidak dilaksanakan sama sekali. Namun uang dicairkan dan digunakan secara pribadi. Dari modus yang dialkukan kedua tersangka, negara dirugikan mencapai Rp800 Juta.

M dan PA dijerat Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidair Pasal 3 Junto Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999.

Memantau Proses

Sebelumnya, Sarbandi, warga Desa Mengkalang kepada pontianak-times.co.id, Jumat (4/8/2023) menjelaskan pihaknya selalu memantau proses dan perkembangan dari penanganan kasus tersebut oleh Kejari Mempawah.

Baca juga:  Hukum Berat Pelaku Pelecehan Finalis Miss Universe Indonesia

Alasan Sarbandi, banyak program yang belum berjalan, termasuk penyaluran beberapa biaya operasional rutin.

Sarbandi yang juga Ketua RW 003 Desa Mengkalang ini merupakan salah seorang tokoh masyarakat yang vokal menyuarakan soal dugaan korupsi itu, hingga dirinya memberanikan diri untuk melapor ke Kejari Mempawah pada 18 Februari 2023.

Pelaporan ke Kejari Mempawah itu menggunakan lembaga swadaya masyarakat, Badan Pengawas Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi (BP3K) RI.

Pasca pelaporan tersebut, pihak Kejari Mempawah menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya, untuk membantu pemanggilan 6 orang saksi.

Surat Kejari Mempawah yang ditandatangani Kasi Pidsus Kejari Mempawah, Yuri Prasetia SH MH itu bernomor Print 01/0.1.15/Fd.1/06/2023 tertanggal 16 Mei 2023, mengagendakan pemeriksaan saksi selama dua hari, 15 dan 16 Juni 2023.

Penulis: Jainudin I Update Berita, ikuti Google News

Share :

Baca Juga

pontianak-times.co.id

Hukum

BRI Pontianak Ganti Uang Nasabah Hilang
Zahrul Rabain

Hukum

Sudrajat Dimyati Diberhentikan Sementara
Iqbal Ketua BEM Polnep memenuhi panggilan untuk klarifikasi di Satreskrim Polresta Pontianak.

Hukum

Serang Kehormatan Orang, Iqbal BEM Polnep Diperiksa Polisi
Toys Kingdom Gaia Mall dan bukti pembayaran QRIS.

Hukum

Kasus QRIS Toys Kingdom Gaia Mall Rugikan Konsumen
Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumio

Hukum

Hakim Adil Vonis 1 Tahun 6 Bulan Bharada E
Ketua Tim Investigasi DPP LPK Kalbar Wahyudi

Hukum

LPK Kalbar Dukung Vonis Bebas 4 Nelayan Kalbar
Wakapolres Kompol Hoeruddin bersama pemangku kebijakan terkait kasus perundugan anak.

Hukum

Polres Sambas Periksa 10 Saksi Kasus Perundungan Anak
Kakanwil Kemenkumham Kalbar Pria Wibawa

Hukum

Dua Cara Atasi Napi Narkotika Membludak
error: Content is protected !!