Jakarta. Setelah menetapkan dan menahan 3 tersangka korupsi pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kabupaten Kolaka Timur, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan 2 tersangka baru dalam kasus tersebut, Kamis (23/6/2022).
Kedua tersangka baru itu adalah Sukarman Loke (SL) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Muna, dan pihak swasta yang juga adik kandung Bupati Muna LM Rusdianto Emba (LMRE).
Sebelumnya, KPK menahan mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri M Ardian Noervianto, Rabu (2/2/2022). Penahanan ini setelah penetapan tiga tersangka dalam kasus dana PEN Kolaka Timur Tahun 2021.
Para tersangka itu adalah Bupati Kolaka Timur periode 2021-2026 Andi Merya Nur (AMN), M Ardian Noervianto (MAN) dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Laode M Syukur Akbar (LMSA).
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di Gedung KPK Jalan Kuningan, Kamis (23/6/2022) menjelaskan dari hasil pengumpulan berbagai informasi dan data kemudian menemukan bukti permulaan yang cukup. KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan.
Dari informasi SL, yang memiliki kedekatan dengan MAN adalah LMSA karena pernah menjadi teman seangkatan di STPDN.
AMN mempercayakan LMRE dan SK untuk menyiapkan seluruh kelengkapan administrasi pengusulan pinjaman dana PEN yang diajukan ke kementerian keuangan senilai Rp350 Miliar. SL dan LMRE menjadi perantara suap dari AMN sebesar Rp2,4 Miliar kepada MAN melalui transfer rekening bank dan penyerahan secara tunai.
“Atas pembantuannya tersebut, keduanya diduga menerima sejumlah uang dari AMN melalui LMRE sekitar Rp750 juta,” kata Nurul Ghufron.
SL dan LMSA turut serta membantu mengurus pengajuan dana PEN untuk Kabupaten Kolaka Timur. Rusdianto Emba berperan membantu Andi Merya Nur untuk pengusulan tambahan dana kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kolaka Timur.
“LMRE selanjutnya menjalin komunikasi dengan SL yang menjabat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Muna di mana memiliki banyak kenalan di pemerintah pusat,” kata Nurul Ghufron.
SL kemudian melanjutkan komunikasi tersebut kepada LMSA. Saat itu Pemkab Muna juga sedang mengajukan pinjaman dana PEN. SL, Andi Merya Nur dan LMRE bertemu membahas persiapan pengusulan dana PEN Kolaka Timur.
SL, LMRE, dan LMSA kemudian aktif mempertemukan Andi Merya Nur dengan Ardian Noervianto yang waktu itu menjabat sebagai mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Ardian berperan memuluskan dana PEN untuk Kolaka Timur. Mereka akhirnya bertemu di Jakarta dan menghasilkan kesepakatan jahat.
Penulis: Dwi Agma Hidayah
