Home / Hukum

Jumat, 13 Oktober 2023 - 14:57 WIB

Parah, Dana Desa Mengkalang Digunakan Judi Online

PA dan M, ditetapkan menjadi tersangka korupsi Dana Desa Mengkalang, Kabupaten Kubu Raya

PA dan M, ditetapkan menjadi tersangka korupsi Dana Desa Mengkalang, Kabupaten Kubu Raya

Kubu Raya. Pantas saja pembangunan Desa Mengkalang Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, terhambat. Ternyata dana desa digunakan judi online.

Demikian terungkap dari penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mempawah yang menetapkan M dan PA sebagai tersangka korupsi Dana Desa Mengkalang.

M merupakan Kepala Desa Mengkalang, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya dan P adalah sekretaris desa tersebut.

Keduanya langsung ditahan untuk menjalani proses hukum tindak pidana korupsi penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Mengkalang dan penyalahgunaan anggaran bidang Pemberdayaan Masyarakat Sub Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2023.

“Penahanan dilakukan selama 20 hari kedepan setelah para tersangka melalui proses pemeriksaan kesehatan oleh dokter,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah, Didik Adyotomo.

Ia menjelaskan penetapan tersangka yang dilanjutkan dengan penahanan itu sesuai dengan regulasi hukum dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup.

Modus yang dilakukan tersangka PA yakni menggunakan dana Desa tidak sesuai peraturan. Dana desa itu ditransfer ke rekening pribadi untuk selanjutnya ditransferkan kembali ke situs judi online.

Baca juga:  Polres Sintang Usut Kasus CPO Tumpah

Sedangkan M selaku kepala Desa, tidak melaksanakan kegiatan fisik sebagaimana mestinya yaitu dengan tidak melibatkan PTK.

Akibatnya, ada beberapa kegiatan pembangunan yang kekurangan volume dan ada juga yang tidak dilaksanakan sama sekali. Namun uang dicairkan dan digunakan secara pribadi. Dari modus yang dialkukan kedua tersangka, negara dirugikan mencapai Rp800 Juta.

M dan PA dijerat Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidair Pasal 3 Junto Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999.

Memantau Proses

Sebelumnya, Sarbandi, warga Desa Mengkalang kepada pontianak-times.co.id, Jumat (4/8/2023) menjelaskan pihaknya selalu memantau proses dan perkembangan dari penanganan kasus tersebut oleh Kejari Mempawah.

Baca juga:  H Syauqi Beri Motivasi WBP Lapas Pontianak

Alasan Sarbandi, banyak program yang belum berjalan, termasuk penyaluran beberapa biaya operasional rutin.

Sarbandi yang juga Ketua RW 003 Desa Mengkalang ini merupakan salah seorang tokoh masyarakat yang vokal menyuarakan soal dugaan korupsi itu, hingga dirinya memberanikan diri untuk melapor ke Kejari Mempawah pada 18 Februari 2023.

Pelaporan ke Kejari Mempawah itu menggunakan lembaga swadaya masyarakat, Badan Pengawas Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi (BP3K) RI.

Pasca pelaporan tersebut, pihak Kejari Mempawah menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya, untuk membantu pemanggilan 6 orang saksi.

Surat Kejari Mempawah yang ditandatangani Kasi Pidsus Kejari Mempawah, Yuri Prasetia SH MH itu bernomor Print 01/0.1.15/Fd.1/06/2023 tertanggal 16 Mei 2023, mengagendakan pemeriksaan saksi selama dua hari, 15 dan 16 Juni 2023.

Penulis: Jainudin I Update Berita, ikuti Google News

Share :

Baca Juga

pontianak-times.co.id

Hukum

Apa Hasil Polda Kalbar Selama Tahun 2021
Rapat persiapan AALCO 63

Hukum

47 Negara Segera Bahas Isu Hukum Asia Afrika
Kejati Kalbar dan UPBU Rahadi Oesman Ketapang resmi menandatangani kerja sama penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara.

Hukum

UPBU Ketapang & Kejati Kalbar Teken Kerja Sama Hukum Datun
Eddy Tansil dan ilustrasi tumpukan uang Rp51,6 Miliar.

Hukum

Negara Rebut Kembali Aset Eddy Tansil Senilai Rp51,6 Miliar
Persidangan perkara BP2TD di Pengadilan Tipikor Pontianak dan kantor Dinas PUPR Mempawah.

Hukum

Geledah KPK Terkait Korupsi BP2TD Mempawah
Gambar ilustrasi kasus penggelapan mobil yang ditangani Satreskrim Polres Sambas.

Hukum

Kasus Penggelapan Mobil, 10 Unit Diamankan Polres Sambas
Lukas Enembe

Hukum

Gubernur Papua Lukas Enembe Ditangkap KPK
Kakanwil dan Kadiv Pemasyarakatan

Hukum

Lapas dan Rutan di Kalbar Over Kapasitas
error: Content is protected !!