Home / Hukum

Jumat, 10 April 2026 - 20:20 WIB

Usut Korupsi Tambang, Kejati Kalbar Periksa 5 Pejabat ESDM

Salah seorang saksi kunci yang diperiksa tim penyidik Kejati Kalimantan Barat di Gedung Bundar JAM PIDSUS Kejaksaan Agung RI.

Salah seorang saksi kunci yang diperiksa tim penyidik Kejati Kalimantan Barat di Gedung Bundar JAM PIDSUS Kejaksaan Agung RI.

Jakarta – Kejati Kalbar memeriksa lima saksi Kementerian ESDM di Jakarta, Kamis (9/4/2026), terkait penyidikan dugaan korupsi tambang bauksit dan emas.

Pemeriksaan dugaan korupsi tersebut berlangsung secara maraton mulai pukul 09.30 hingga 17.00 WIB di Gedung Bundar JAM PIDSUS Kejaksaan Agung RI, Jakarta. Kelima saksi tersebut sebelumnya sempat berhalangan hadir saat dijadwalkan pemeriksaannya di Kantor Kejati Kalbar.

Mereka diperiksa sebagai saksi kunci untuk dua perkara besar. Pertama, dugaan korupsi tata kelola pertambangan bauksit periode 2017–2023. Kedua, dugaan korupsi hasil produksi tambang emas periode 2019–2021 yang dinilai tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Baca juga:  16 Adegan Rekonstruksi Pembunuh Mertua

Materi pemeriksaan difokuskan pada proses krusial aktivitas pertambangan, mulai dari perizinan, penyusunan dan persetujuan RKAB, hingga penerbitan rekomendasi ekspor. RKAB sendiri bukan sekadar dokumen administratif, melainkan syarat mutlak legalitas operasi tambang yang memuat perencanaan produksi dan teknis. Celah pada proses inilah yang diduga menjadi titik rawan penyimpangan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kalbar, I Wayan Gedin Arianta, membenarkan adanya agenda pemeriksaan tersebut.

“Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka memperkuat alat bukti dan melengkapi pemberkasan perkara. Saksi-saksi tersebut adalah pihak yang langsung berkaitan dengan proses perizinan RKAB dan rekomendasi ekspor tambang di wilayah Kalbar,” ujar Wayan.

Baca juga:  5 Advokat Peradi Pontianak Bersaing Ketat

Wayan menambahkan, langkah cepat pascalibur Idulfitri ini menandai keseriusan Kejati Kalbar dalam membongkar dugaan korupsi yang berpotensi menimbulkan kerugian negara yang signifikan. Penyidik juga memastikan pengusutan akan terus dikembangkan untuk menelusuri keterlibatan pihak lain.

“Kejaksaan tetap berkomitmen menjalankan proses penegakan hukum secara profesional, objektif, dan transparan, tanpa kompromi. Publik diharapkan tetap mengawal proses penyidikan ini,” pungkasnya.[in]

Ediitor: R. Rido Ibnu Syahrie I Update Berita, ikuti Google News

Share :

Baca Juga

Kakanwil meninjau Lapas usai Isay Heri kabur

Hukum

Napi Begal Isay Heri Kabur, Masuk DPO
Direktur Polnep, H Widodo PS saat menerima para pendemo dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Polnep, Rabu (8/4/2026).

Hukum

Tiga Staf Dipanggil Kejari Singkawang, Polnep Siap Buka-bukaan
Korban B dirawat di RSUD Pemangat usai megalami penganiayaan.

Hukum

Waduh, Mantan Suami Aniaya Calon Suami Baru
Suap MA

Hukum

KPK Tetapkan 10 Tersangka Suap MA
KPK tahan AKBP BK

Hukum

KPK Tahan AKBP BK Tersangka Suap Rp56 M
pontianak-times.co.id

Hukum

Remisi Idulfitri 3004 Narapidana Kalbar
Dino Santana, Ketua AGMPS, menyerahkan berkas surat tembusan ke Kejari Singkawang perihal dukungan moril penanganan kasus korupsi HPl Pasir Panjang, Selasa (30/9/2025).

Hukum

Korupsi HPL Singkawang, Siapa Lagi Selain Sumastro
Kepala Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, HS yang ditangkap petugas Polres Sambas.

Hukum

Kades Tebas Kuala Tilep Dana Desa untuk Judol
error: Content is protected !!