Pontianak. Apa saja yang sudah dilakukan Gubernur Kalbar, H. Sutarmidji sejak dilantik 5 September 2018? Pada momentum 3 tahun kepemimpinan tokoh sentral yang akrab disapa Bang Midji ini, dapat diikuti dalam Webinar Diskusi dan Uji Publik yang akan digelar Institute Kajian Kebangsaan (Instan), Senin (6/9/2021).
“Tujuan kegiatan ini untuk memberikan ruang komunikasi antara pemerintah dengan perwakilan masyarakat dari berbagai lapisan demi kemajuan Kalimantan Barat. Kegiatan ini juga bagian dari transparansi pemerintah dan bagi masyarakat, tentunya untuk menumbuhkan sikap kritik yang konstruktif untuk kemajuan Kalbar,” kata R. Rido Ibnu Syahrie, Ketua Presidium Instan didamping Sekjen Presidium Instan, Firman kepada wartawan.
Kegiatan nanti dipastikan akan dihadiri langsung Gubernur Kalbar, H Sutarmidji sebagai keynote speaker. “Dari konfrimasi yang kami lakukan melalui surat secara resmi, beliau bersedia untuk menghadiri diskusi dan uji publik di 3 tahun kepemimpinannya,” kata Rido.
Gubernur Kalbar akan mengulas secara ringkas disertai data tentang pencapaian program dan kinerja selama 3 tahun. Disamping itu, pemaparan update pelaksanaan skala prioritas pembangunan. Selain itu, Instan sudah menyiapkan dua orang narasumber yakni Pakar dan Praktisi Komunikasi Kebijakan Publik, Netty Herawati dan Praktisi Sosial Politik Ireng Maulana.
Webinar ini berkapasitas maksimal partisipan/peserta sebanyak 5000 orang, ditambah live streaming di chanel youtube Instan untuk mengakomodir peserta yang tidak tertampung dalam platform zoom. Peserta mewakili dari berbagai stakeholder antara lain pemuda dan mahasiswa, organisasi profesi, ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama, petani, nelayan, pelaku ekonomi mikro, kalangan parpol, forkopimda provinsi, forkopimda kabupaten/kota dan elemen lainnya.
“Semoga kehadiran peserta itu nantinya lebih representatif dengan mengembangkan peran sertanya dalam pembangunan. Kami mengapresiasi kesediaan beliau yang mau hadir. Tentunya ini akan menjadi komunikasi yang sehat antara pemimpin dengan masyarakatnya,” tambah Firman, Sekjen Instan yang juga mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Pontianak.
Firman memastikan jalannya diskusi ini akan sangat dinamis dan layak diikuti karena peserta diberikan peluang untuk bertanya langsung kepada keynote speaker maupun dua orang narasumber lainnya. “Mungkiin inilah hikmah pandemi, kita masih bisa tersambung dan berdiskusi mengeluarkan gagasan serta berinteraksi dengan pemimpin maupun pemegang kebijakan,” papar Firman.
Seperti diketahui, Bang Midji yang berdampingan dengan Ria Norsan pada Senin 5 September 2018 dilantik menjadi Gubernur dan Wagub Kalbar. Pasangan ini telah memenangkan Pilkada yang diikuti 3 pasangan calon. Midji-Norsan menggondol perolehan tertinggi 1.334.512 suara dari total suara 2.587.541 pada Pilkada serentak 27 Juni 2018.
Adalah wajar apabila masyarakat menginginkan informasi mengenai kondisi maupun pencapaian program dibawah kepemimpinan Bang Midji meskipun periodisasi jabatannya belum selesai. Tentu saja memerlukan banyak parameter untuk menakar/mengukurnya. Berhasil atau tidaknya dapat digambarkan melalui serangkaian data yang terhimpun secara final selama lima tahun memimpin. Namun demikan, idealnya dalam setiap tahun dapat dirasakan hasil kerjanya.
Setiap pencapaian hasil kerja tidak terlepas dari visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 tahun. RPJMD itu secara formal melalui Peraturan Daerah (Perda) berikut perubahannya, kemudian ada rincian Rencana Strategis (Renstra) sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk mengalokasian sumber daya termasuk modal dan SDM. Ada juga, RKPD dan lain-lain.
Pengukuran kinerja terkait erat dengan pengelolaan keuangan dan non keuangan. Indikator kinerja itu meliputi indikator input (dana, pegawai, infrastruktur dan waktu), indikator proses, indikator output, indikator outcome, indikator benefit dan indikator impact (peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan masyarakat).
Sebagai gambaran ringkas, misalnya saja dalam LKPJ Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD Provinsi Kalbar diketahui bahwa penyerapan pendapatan daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 97,68 persen dari target yang ditentukan. Pendapatan Daerah sebesar Rp 5,799 Triliun lebih, dengan realisasi sebesar Rp 5,665 Triliun lebih atau 97,68 persen. Terdiri dari PAD Rp 2,154 Triliun lebih, Dana perimbangan Rp 3,506 Triliun lebih, serta pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp. 4,137 Miliar lebih. Sedangkan untuk belanja daerah pada tahun anggaran 2020 sebesar 6,326 Triliun lebih dengan realisasi sebesar Rp5,879 Triliun atau 92,93 persen yang meliputi belanja langsung maupun belanja tidak langsung.
Hal lainnya yang kerap menjadi sorotan publik adalah human development index atau indeks pembangunan manusia (IPM). Berada di posisi berapakah Kalbar saat ini dibandingkan provinsi lainnya se-Indonesia? Berdasarkan data bappenas, terdapat kenaikan sedikit saja sejak 2018 hingga 2020 yang berada pada posisi 66.98 di 2018 menjadi 67.65 pada 2019 dan tahun 2020 mencapai 67.66. Posisi Kalbar berada di urutan 30 dari 34 provinsi. Hal ini dipengaruhi juga oleh IPM setiap kabupaten dan kota se-Kalbar.
Dalam berbagai kesempatan, Bang Midji getol mengajak berbagai pihak untuk mengejar ketertinggalan IPM. Ia optimis Kalbar akan mencapai target sektor kesehatan, serta sektor-sektor yang menunjang perekonomian. Disamping itu data perlu pemutakhiran. (kalbarprov.go.id/ 5 Februari 2021).
IPM tersebut dapat menggambarkan bagaimana kualitas hidup warga, umur panjang dan sehat, pengetahuan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan kehidupan yang layak (daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok dan income perkapita).
Sebagai seorang nakhoda yang mewakili pemerintah pusat di Kalbar, Bang Midji dalam tiga tahun terakhir ini kerap terlibat adu argumen di media massa maupun melalui jejaring media sosial terkait kebijakan dan pernyataannya. Misalnya saja dengan bupati/walikota dan pejabat setingkat kepala dinas. Bukan itu saja, di masa pandemi juga kerap bersentuhan dengan ‘melayani’ respons publik soal penanganan pandemi Covid-19. Hal lainnya mengenai infrastruktur fisik pembangunan.
Adalah hal lumrah bagi seorang pemimpin, pasti selalu ada yang suka dan tidak suka karena juga berhubungan dengan pola komunikasi dan karakter kepemimpinan. Sebab siapapun pemimpinnya, maka tidak mungkin dapat memuaskan semua pihak. Terpenting, apakah Bang Midji teguh dalam menjalankan amanah sebagai Gubernur Kalbar dan apa saja yang telah dicapainya dalam 3 tahun terakhir ini? (as)
