Home / Birokrasi

Sabtu, 8 Oktober 2022 - 12:37 WIB

Sidang Acakadut Serang Gubernur Kalbar

Anggota DPRD Kalbar yang juga Wakil Ketua Komisi III, Tony Kurniadi dalam rapar paripurna, Rabu (5/10/2022)

Anggota DPRD Kalbar yang juga Wakil Ketua Komisi III, Tony Kurniadi dalam rapar paripurna, Rabu (5/10/2022)

Pontianak. Penjadwalan sidang paripurna DPRD Kalimantan Barat yang acakadut alias sembarangan, membuat Gubernur Sutarmidji diserang melalui pernyataaan Anggota Dewan.

“Gubernur Kalbar seolah-olah menerapkan the rule of the rule kepada kita,” kata Tony Kurniadi, Anggota Dewan yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalbar dalam tayangan video tersebar luas di jejaring media sosial.

Video yang diunggah pada Rabu 5 Oktober 2022 itu menyoal sidang paripurna DPRD Kalbar dengan agenda jawaban eksekutif atas tanggapan fraksi terhadap Nota Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalbar Tahun 2023.

Sidang paripurna acakadut itu tidak dihadiri Sutarmidji, termasuk jajaran eksekutif lainnya. Hal inilah yang membuat Tony Kurniadi meradang dan menyerang melalui pernyataannya.

“Apa yang saya maksudkan the rule of the rule itu, Pasal 1 Gubernur Kalbar selalu benar. Pasal 2 Jika Gubernur Kalbar salah, lihat pasal 1. Pasal 3 DPRD Kalbar selalu salah. Pasal 4 Jika DPRD Kalbar benar, lihat pasal 3. Pasal 5 habis perkara,” ujar Tony.

Pernyataan Tony yang anggota DPRD Kalbar dari Partai Amanat Nasional Dapil Sambas ini, merupakan sindiran kepada gubernur. Tony juga sepertinya tidak mengetahui telah terjadi miskomunikasi di internal DPRD Kalbar.

Miskomunikasi

Penjadwalan sidang paripurna tersebut bertepatan dengan HUT TNI ke 77, sehingga Sekda Kalbar Harrison sebelumnya berkomunikasi dengan Ketua DPRD Kalbar, Kebing, untuk melakukan penundaan.

“Pada 5 oktober 2022 memang sudah dijadwalkan rapat di DPRD tentang jawaban eksekutif terhadap tanggapan Dewan atas Nota RAPBD 2023,” kata Harrison.

Tetapi, kata Harrison, karena 5 Oktober itu bertepatan dengan HUT TNI, maka pada tanggal 4 Oktober 2022, sekda kalbar sudah menghubungi Ketua DPRD Kalbar dan minta sidang paripurna ditunda.

Alasan lainnya, unsur pimpinan eksekutif tidak berada di tempat dan melakukan kegiatan lain. Penundaan itu diperbolehkan Ketua DPRD Kalbar dan dapat dilaksanakan satu hari berikutnya.

“Kita tak menghadri sidang paripurna 5 Oktober 2022, karena sudah ditunda. Kenyataannya terjadi miskomunikasi sehingga sidang pada tanggal itu tetap dilaksanakan. Dari eksekutif tak ada yang hadir karena sudah sepakat,” ujar Harrison.(rdo)

Share :

Baca Juga

Flyer diskusi dan uji publik kepemimpinan 3 tahun Bang Midji yang akan diselenggarakan Institute Kajian Kebangsaan (Instan), Senin (6/9/2021)

Birokrasi

Publik Menguji, Sutarmidji Siap Hadir
pontianak-times.co.id

Birokrasi

4 Pesan Yasonna Lantik 119 Pimti Pratama
Pipit Rismanto

Birokrasi

Pipit Gantikan Suryanbodo Kapolda Kalbar
pontianak-times.co.id

Birokrasi

Roadshow Janji Kinerja Kemenkumham Kalbar
Kandidat Pj Gubernur Kalbar

Birokrasi

Ini Tiga Nama Kandidat Pj Gubernur Kalbar
Shirat Nur Wandi

Birokrasi

Utang Rp97 M, Kamus Raya Desak DPRD Melawi
Pimpinan DPRD Kabupaten Sambas menyambut sukacita momentum 22 tahun perpindahan ibukota kabupaten dari Kota Singkawang ke Sambas.

Birokrasi

Lebih Inovatif di Momentum 22 Sambas
Penghargaan Kapolres Bengkayang

Birokrasi

Kapolres Bengkayang Beri Penghargaan TNI, Brimob dan Polisi
error: Content is protected !!