Home / Birokrasi

Jumat, 28 Juni 2024 - 02:27 WIB

Tim PORA Diminta Perketat Pengawasan Perbatasan

Rapat Tim Pengawasan Orang Asing Provinsi Kalimantan Barat

Rapat Tim Pengawasan Orang Asing Provinsi Kalimantan Barat

Pontianak. Tim PORA (Pengawasan Orang Asing) diminta memastikan tujuan orang asing masuk ke wilayah Indonesia melalui perbatasan Kalimantan Barat.

Hal tersebut dikemukakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Muhammad Tito Andrianto dalam sambutan Rapat Tim PORA Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024, Kamis (27/6/2024) di Hotel Mercure Pontianak.

Rapat yang diinisiasi Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalbar ini bertema “Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Orang di Wilayah Perbatasan serta Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing di Provinsi Kalimantan Barat”. Rapat ini dihadiri 37 peserta yang merupakan anggota Tim PORA Provinsi Kalbar

“Pengawasan tidak hanya untuk melindungi kepentingan nasional, tetapi juga memastikan bahwa orang asing yang masuk ke wilayah kita memenuhi syarat dan memiliki tujuan yang jelas,” ujar Tito.

Menurutnya, pengawasan yang ketat di perbatasan merupakan hal krusial dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Tim PORA bertanggung jawab dalam memastikan orang asing di Kalimantan Barat mematuhi perundang-undangan dan tidak melakukan aktivitas merugikan kepentingan negara dan masyarakat.

Baca juga:  Apostille Solusi Legalisasi Dokumen Anda

Lebih lanjut, Tito menegaskan pengawasan di perbatasan sangat penting untuk mencegah masuknya orang-orang yang berpotensi membahayakan keamanan publik, atau melakukan kegiatan yang melanggar hukum.

Oleh karena itu, kata Tito, diperlukan kerjasama dan sinergi antara anggota Tim PORA dengan berbagai pihak terkait guna menjaga keamanan dan ketertiban negara.

Tito menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Tim PORA, kementerian, lembaga, dan instansi terkait yang telah berkomitmen untuk bekerjasama dengan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat dalam pengawasan orang asing.

“Saya yakin sinergitas, komunikasi, dan koordinasi yang baik ini akan membawa penegakan hukum di bidang keimigrasian ke tingkat yang lebih baik lagi,” pungkas Tito.

Penghargaan

Usai membuka kegatan itu, Tito menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Kodam XII/Tanjungpura dan Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Barat atas Kerjasama dan Sinergi dalam mewujudkan penegakkan hukum di wilayah Kalbar.

Acara kemudian dilanjutkan dengan rapat Tim PORA yang dipimpin Hajar Aswad, dengan narasumber Mayor Infantri Yan Simanjuntak (Pabandya Lid) Sisteldam XII/Tanjungpura dan selaku moderator Kasubbid Intelijen Keimigrasian, Benny Septiyadi.

Baca juga:  6 Kabupaten Siap Unggah Data Penilaian IRH

Rapat berlanjut dengan pembahasan berbagai strategi dan langkah-langkah konkret dalam pengawasan orang asing di Kalbar. Para peserta aktif berdiskusi dan bertukar pikiran guna memecahkan berbagai permasalahan terkait perlintasan di perbatasan, serta keberadaan dan kegiatan orang asing.

Kegiatan ini diharapkan berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya secara maksimal, mendukung berbagai kebijakan pemerintah di berbagai bidang lainnya, sesuai dengan salah satu fungsi keimigrasian yaitu sebagai fasilitator penunjang pembangunan ekonomi nasional.

Sebelum kegiatan, Ketua Panitia, Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Hajar Aswad, menyampaikan laporan terkait tujuan rapat untuk pertukaran informasi antara anggota Tim PORA. Selain itu, memperkuat dan meningkatkan sinergitas antara instansi pemerintah terkait.

“Kami berharap setiap instansi dapat mengambil peran aktif dalam pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,” ujar Hajar Aswad.(ind/rls)

Update Berita, ikuti Google News

Share :

Baca Juga

5 Pjs Bupati se Kalimantan Barat

Birokrasi

5 Bupati dan Wakil Bupati se-Kalbar Dijabat Pjs
Pelantikan Pejabat Kemenkumham Kalbar

Birokrasi

Tito Lantik 22 Pejabat Baru Kemenkumham Kalbar
P2HAM Kanwil Kumham Kalbar

Birokrasi

Pencanangan Layanan Publik Berbasis HAM
pontianak-times.co.id

Birokrasi

Akhirnya Harisson Jadi Sekda Kalbar
Ireng Maulana

Birokrasi

Abaikan Kandidat Pj Walikota Usulan DPRD
Yudo Margono

Birokrasi

Ini Prioritas Laksamana Yudo Margono
M Febriadi SSos MSi

Birokrasi

Pemekaran Tiga DOB Ketapang Berlanjut
Heri Anggota DPRD Melawi

Birokrasi

Hak Interpelasi Usut Utang Melawi Rp97 M
error: Content is protected !!