Home / Birokrasi

Rabu, 20 September 2023 - 17:04 WIB

Kemenkumham Buka 1000 Kuota Penjaga Tahanan

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol (P) Andap Budhi Revianto

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol (P) Andap Budhi Revianto

Jakarta. Kemenkumham membuka formasi 1000 kuota untuk penjaga tahanan pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2023.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol (P) Andap Budhi Revianto, Rabu (20/9/2023) menjelaskan formasi bagi CPNS terdiri atas penjaga tahanan dan dosen dengan jenjang asisten ahli. Pendaftaran seleksi CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 dibuka sejak 20 September hingga 9 Oktober 2023.

Dari 1000 kuota untuk penjaga tahanan itu terdiri dari formasi pria umum sebanyak 941 orang, formasi wanita umum 50 orang, formasi pria Papua 6 orang, dan formasi pria Papua Barat 3 orang.

Sedangkan untuk jabatan dosen, Kemenkumham mencari 13 orang di formasi umum, satu orang lulusan terbaik, dan satu orang di formasi disabilitas.

“Kemenkumham membutuhkan total 1.000 penjaga tahanan dengan pendidikan minimal SLTA sederajat, yang akan ditempatkan di 33 Kantor Wilayah Kemenkumham. Kemudian total 15 dosen dari berbagai bidang keilmuan yang akan ditempatkan di unit pusat,” jelas Andap,

Sementara itu, kuota bagi PPPK adalah sebanyak 1563. Kebutuhan ini terbagi dalam 1.135 formasi khusus, 397 formasi umum, dan 31 formasi disabilitas. Formasi khusus diberikan kepada tenaga non ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit dua tahun secara terus-menerus di Kemenkumham.

Baca juga:  Asistensi Tim RBP Polda ke Polres Ketapang
22 Jabatan

Terdapat 22 jabatan yang dibuka untuk PPPK. Untuk jenjang ahli dibuka bagi jabatan analis hukum, analis kekayaan intelektual, arsiparis, pemeriksa desain industri, pemeriksa merek, pemeriksa paten, penyuluh hukum, pranata komputer, apoteker, bidan, dokter, dokter gigi, fisioterapis, perawat, psikolog, serta terapis gigi dan mulut,

Ada pula PPPK untuk jenjang terampil yaitu arsiparis, pranata komputer, bidan, fisioterapis, perawat, dan terapis gigi dan mulut.

Andap meminta peserta seleksi CPNS dan PPPK agar teliti dalam memenuhi setiap dokumen yang dipersyaratkan. Ia juga meminta peserta memperhatikan persyaratan umum, maupun khusus agar tidak terjadi kesalahan nantinya.

“Tolong perhatikan setiap persyaratan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Setiap jabatan memiliki kualifikasi yang berbeda. Kalau salah atau tidak sesuai, peserta sendiri yang akan rugi,” pintanya.

Peserta seleksi CPNS dan PPPK dapat melakukan pendaftaran di situs https://daftarsscasn.bkn.go.id/akun. Pembuatan akun hanya dapat dilakukan satu kali, dan peserta hanya bisa melamar di satu instansi dan satu jenis jabatan.

Baca juga:  Kejaksaan RI Perlu 7.846 Formasi CPNS

Selanjutnya, peserta mengunggah dokumen persyaratan masing-masing formasi dan jabatan. Peserta kemudian mengikuti sejumlah rangkaian seleksi. Bagi pelamar CPNS, rangkaian seleksi meliputi  seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar, Seleksi Kompetensi Bidang, integaris nilai, hingga kelulusan akhir.

Sedangkan bagi PPPK, rangkaian seleksi mencakup seleksi administrasi, seleksi kompetensi, seleksi kompetensi teknis tambahan, sampai pengisian DRH Nomor Induk PPPK.

Tidak Dipungut Biaya

Andap juga mengingatkan para peserta bahwa seluruh proses seleksi CPNS dan PPPK Kemenkumham tidak dipungut biaya. Peserta dapat memantau informasi seleksi Kemenkumham pada situs https://casn.kemenkumham.go.id. Jika ditemui adanya kecurangan, peserta dapat mengajukan pengaduan pada nomor Whatsapp +62819 1805 5789 / +62812 8875 1988 disertai bukti pendukung.

Proses seleksi CPNS dan PPPK di Kemenkumham gratis, seluruhnya berdasarkan prosedural dan berdasarkan kualitas diri para pendaftar. Andap menegaskan tidak ada jalur jasa titip dengan iming-iming atau imbalan tertentu.

“Panitia tidak memungut biaya selama proses seleksi. Jangan sampai menjadi korban penipuan dengan modus menjanjikan bisa diterima. Jika ada dugaan penipuan, segera laporkan,” tutur Andap.

Penulis: Dwi Agma Hidayah I Update Berita, ikuti Google News

Share :

Baca Juga

Kandidat Pj Gubernur Kalbar

Birokrasi

Ini Tiga Nama Kandidat Pj Gubernur Kalbar
Jamras

Birokrasi

Gubernur Kalbar Diminta Tolak Sumastro
Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah se-Indonesia

Birokrasi

Jokowi Rakor Seluruh Kepala Daerah di IKN
RPPLH Kabupaten Ketapang

Birokrasi

Pemkab Ketapang Susun RPPLH 2024-2054
Para bupati yang tergabung dalam Apkasi di ajang Munas VI Minahasa Utara.

Birokrasi

APKASI Wadah Aspirasi untuk Pemerataan Pembangunan
pontianak-times.co.id

Birokrasi

Sutarmidji Meradang Sebut Subhan Amburadul
Flyer diskusi dan uji publik kepemimpinan 3 tahun Bang Midji yang akan diselenggarakan Institute Kajian Kebangsaan (Instan), Senin (6/9/2021)

Birokrasi

Publik Menguji, Sutarmidji Siap Hadir
Pelantikan Eselon III dan IV Provinsi Kalbar

Birokrasi

Sutarmidji Ganti 68 Pegawai Eselon III dan IV
error: Content is protected !!