Home / Birokrasi

Senin, 18 September 2023 - 05:37 WIB

Kejaksaan RI Perlu 7.846 Formasi CPNS

Lambang Kejaksaan Republik Indoneisa

Lambang Kejaksaan Republik Indoneisa

Pontianak. Kejaksaan Republik Indonesia pada tahun ini membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 7.846 orang.

Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kejaksaan RI Tahun 2023, Dr Bambang Sugeng Rukmono dalam surat resminya menjelaskan pendaftaran dimulai sejak, Minggu (17/9/2023).

Penempatan CPNS itu di Kejaksaan Agung dan 33 Kejaksaan Tinggi se-Indonesia. Dari jumlah CPNS yang dibutuhkan itu terdiri dari alokasi Ahli Pertama Jaksa sebanyak 2.000 orang, Petugas Barang Bukti 1.446 orang, Pengelola Penanganan Perkara 2.142 orang, dan Penjaga Tahanan 2.258 orang.

Baca juga:  Satono Dilatih Khusus Bersama 24 Kepala Daerah Se-Indonesia

Penerimaan CPNS itu dilakukan melalui pendaftaran secara on-line di halaman website https://sscasn.bkn.go.id. Peserta mengunggah dokumen persyaratan pada halaman website tersebut.

Untuk formasi ahli pertama jaksa diperuntukkan bagi pelamar lulusan S1 Ilmu Hukum dan S1 Hukum dengan jenis kebutuhan umum (1.746), putera putera Papua dan Papua Barat (54) dan sarjana cumlaude (200).

Baca juga:  72 Tahun Imigrasi Jaga Gerbang Negara

Dari total 7.846 CPNS itu terdapat formasi CPNS Kejaksaan untuk disabilitas meliputi 100 orang untuk formasi Petugas Barang Bukti, dan 57 orang untuk formasi Pengelola Penanganan Perkara.

Penulis: R. Rido Ibnu Syahrie I Update Berita, ikuti Google News

Share :

Baca Juga

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Ketua KPK RI Setyo Budiyanto kepada Bupati Sambas H Satono, Rabu (19/3/2025). Hadir juga sejumlah kepala daerah lainnya dalam penganugerahan itu.

Birokrasi

Mantap Pemkab Sambas Raih IPKD dari KPK RI
Iwan Gunawan

Birokrasi

Permainan Politis Penetapan Pj Walikota
pontianak-times.co.id

Birokrasi

Ini Prestasi Menkumham-RI Tahun 2021
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2026 di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor (2/2/2026)

Birokrasi

Bupati Sambas Hadiri Rakornas 2026: Laksanakan Program Prioritas
Nakhoda baru Kemenkumham Kalbar

Birokrasi

Tito Jadi Nakhoda Baru Kemenkumham Kalbar
Kegiatan Refleksi Akhir Tahun bertajuk "Kilas Balik Keterbukaan Inofrmasi Publik Kalbar 2025" di Pontianak, Jumat (19/12/2025).

Birokrasi

KI Kalbar Tuntaskan Sengketa Informasi Kurun 2025
Kondisi PPKM di Pontianak

Birokrasi

Sesat Pikir Penerapan PPKM
Paspor RI berlaku 10 tahun

Birokrasi

Hari ini Mulai Terbit Paspor 10 Tahun
error: Content is protected !!