Home / Birokrasi

Kamis, 20 November 2025 - 11:12 WIB

Sambas Mewakili Kalbar Terbaik Cegah Stunting

Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menyatakan keberhasilan 197 Kabupaten/Kota se-Indonesia dalam pencegahan dan penurunan angka stunting.

Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menyatakan keberhasilan 197 Kabupaten/Kota se-Indonesia dalam pencegahan dan penurunan angka stunting.

Jakarta. Kabupaten Sambas mewakili Kalbar sebagai satu-satunya daerah yang sukses dalam mencegah dan menurunkan stunting.

Prestasi Kabupaten Sambas tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440.55/Kep/Bangda/2025. Keputusan tersebut ditandatangani Restuardy Daud, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri tertanggal 10 November 2025.

Dalam lampiran keputusan itu terdapat data seluruh provinsi se-Indonesia. Khusus Provinsi Kalimantan Barat, hanya Kabupaten Sambas yang masuk dalam daftar 197 pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Kabupaten Sambas terpilih memiliiki kinerja baik dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Penilaian tersebut merupakan capaian pelaksaaan tahun 2024.

Bupati Sambas, H Satono mengucapkan terimakasih kepada berbagai elemen yang turut serta dalam pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Sambas. “Semua ini tidak terlepas dari peran seluruh elemen,” ujar Satono yang dikonfirmasi usai mengikuti Pendidikan Lemhanas.

Baca juga:  Kapolsek Sungai Raya Cegah Stunting

Demikian pula peran serta instansi teknis terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan.

Seperti diketahui, stunting adalah gagal tumbuh pada anak akibat kurangnya asupan gizi kronis, yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dari anak seusianya. Kondisi ini terjadi karena kekurangan gizi dalam jangka panjang, baik saat anak masih dalam kandungan maupun setelah lahir, dan sering kali diperparah oleh infeksi berulang.

Baca juga:  KMKS Desak Gubernur dan DPRD Kalbar Urus 2 Pulau

Dari tahun ke tahun, angka stunting di Kabupaten Sambas memang menunjukkan penurunan. Pada 2021 sebesar 32,6 persen dan 2022 menjadi 30,1 persen. “Bila dilihat dari potensi yang ada dan kerja sama semua pihak yang sudah baik, penurunan yang bisa dicapai bukan hanya 14 persen, tapi bisa menurunkan stunting menjadi 10 persen,” kata Satono.

Demikian pula pada 2023 dari 30,5% menjadi 14,43% per Juni 2024. Meskipun masih di atas target nasional 14%, namun penurunan ini merupakan hasil dari berbagai program intervensi yang telah dilakukan.[rdo]

Update Berita, ikuti Google News

Share :

Baca Juga

pontianak-times.co.id

Birokrasi

Roadshow Janji Kinerja Kemenkumham Kalbar
Heri Anggota DPRD Melawi

Birokrasi

Hak Interpelasi Usut Utang Melawi Rp97 M
Foto Ilustrasi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Birokrasi

BKPSDMAD Sambas Mulai Pemberkasan PPPK Paruh Waktu
Asyir Plh Sekda

Birokrasi

Sumastro Tunjuk Asyir Plh Sekda Singkawang
Pembagian Sepeda Motor Desa Mandiri

Birokrasi

Sutarmidji Bagi-bagi Motor, Makin Terdepan
Legal Expo Kemenkumham Kalbar

Birokrasi

Kanwil Kemenkumham Kalbar Gelar Legal Expo
Luhut Binsar Panjaitan, Menko Bidang kemaritiman dan Investasi (Marves) . foto: kemenko Marves

Birokrasi

LBP Gerak Cepat Urus PPKM di Provinsi Prioritas
Muslim, Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Mempawah

Birokrasi

HMI Desak Tunjangan Rumah DPRD Mempawah Rp12–13 Juta Dihapuskan
error: Content is protected !!