Jakarta. Lembaga Pendidikan dan Latihan (Lemdiklat) Polri diharapkan menjadi ‘dapur’ pencetak personel kepolisian yang memiliki kompetensi dan kualitas baik serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Demikian dijelaskan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam sidang pleno Dewan Pendidikan dan Pelatihan (Wandiklat) Polri, Rabu (8/12/2021).
Menurut Sigit, Wandiklat memiliki peran penting sebagai tahap awal perumusan kebijakan yang menentukan kompetensi dan kualitas seorang prajurit Korps Bhayangkara. “Untuk pemenuhan SDM Polri yang unggul, Lemdiklat Polri menjadi kunci utama,” kata Sigit dalam arahannya.
Dalam Wandiklat ini, kata Sigit, penting menerapkan tiga kompentensi yakni, kompetensi teknis, kompetensi leadership dan kompetensi etika. Serta tetap mengacu pada delapan standar pendidikan Polri, yaitu standar kompetensi kelulusan, proses, pendidik, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan standar penilaian. “Delapan standar pendidikan ini harus dijadikan acuan,” ujar Sigit.
Terkait tiga kompentensi ini, Sigit yang pernah menjabat sebagai Kapolda Banten ini menegaskan harus diterapkan di seluruh pendidikan yang ada, mulai dari Pendidikan Pembentukan (Diktuk), Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Dikbangspes) dan Pendidikan Pengembangan Umum (Dikbangum).
“Outputnya memiliki kompetensi teknis, kompetensi etika dan kompetensi leadership. Sehingga betul-betul bisa dilahirkan personel Polri yang memiliki kemampuan sebagai Polri yang mumpuni, unggul, dan profesional. Sehingga kita mampu wujudkan personel Polri yang pada saat melaksanakan tugas menjadi Polri yang dekat, dipercaya dan dicintai masyarakat. Ini adalah PR kita,” ucap Sigit.
Menurut Sigit, tiga kompetensi tersebut mutlak dimiliki personel kepolisian. Sebab itu, Lemdiklat Polri menanamkan hal itu sejak awal mula pendidikan dan pelatihan dengan cara yang tepat dan proporsional.
Dari segi pembentukan, kata Sigit, yang harus disajikan adalah kompetensi teknis dan kompetensi etika. Lalu, di segi pengembangan yang harus diberikan adalah kompetensi Leadership dan etika yang harus betul-betul ditanamkan.
“Pendidikan pengembangan Dikbangspes, kompetensi teknis yang kita harapkan betul-betul bisa dipersiapkan untuk menghadapi tantangan tugas terkini,” tutur Sigit.
Dari proses pembentukan, Sigit menegaskan, personel kepolisian harus dapat melakukan diskresi kepolisian dan penggunaan kekuatan secara bertanggung jawab. Pasalnya, hal itu harus sesuai dengan asas legalitas, proporsionalitas, nesesitas (keperluan) dan akuntabilitas.
Ia mengingatkan harapan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan SDM unggul dan Presisi dalam menjalankan tugas serta wewenangnya. Karena itu, pengembangan SDM di Korps Bhayangkara menjadi salah satu peran sentral.
“Pengembangan SDM Polri harus diperhatikan secara serius, mulai rekrutmen pendidikan dan promosi harus transparan dan akuntabel. Kemudian harus dibentuk dan diciptakan karakter sesuai tugas Polri dan harus menguasai ilmu pengetahuan yang baru,” ujar Sigit.
- Editor : R. Rido Ibnu Syahrie
