Home / Hukum

Rabu, 7 Desember 2022 - 23:27 WIB

LBH-UM Pontianak Buka Pengaduan KUHP

Ilustrasi pengesahan RUU KUHP menjadi Undan-undang KUHP oleh DPR RI

Ilustrasi pengesahan RUU KUHP menjadi Undan-undang KUHP oleh DPR RI

Pontianak. Lembaga Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah (LBH-UM) Pontianak akan membuka layanan pengaduan terkait pengesahan RUU KUHP menjadi undang-undang.  

“Dengan telah disahkannya RUU KUHP menjadi undang-undang, masih ada peluang bagi masyarakat luas untuk melakukan keberatan. Dalam hal ini, kami membuka layanan pengaduan,” kata Denie Amirudin SH MHum, Ketua LBH-UM Pontianak, Rabu (7/12/2022).

Menurut Denie, layanan pengaduan merupakan ruang publik dalam melakukan aksi protes melalui kajian-kajian, diskusi dan bentuk lainnya yang nantinya bermuara pada judicial review.

“Ada beberapa hal yang layak mendapat sorotan sebelum judicial review. Misalnya apakah secara substantif pengesahan tersebut telah memenuhi quorum dengan kehadiran minimal tiga perempat anggota Dewan yang hadir,” ujar Denie.

Hal lainnya, kata Denie, terkait penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut apakah telah memenuhi aturan yang dipersyaratkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-udangan.

Selain itu, lanjutnya, pasal-pasal krusial dan pasal lainnya apakah ada yang bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. Tentu saja harus dilihat juga naskah akademik dan RUU sebelum menjadi UU dan materi lainnya.

“Makanya kita akan membukan layanan pengaduan ini untuk memetakan secara komprehensif sebelum melakukan judicial review,” kata Denie yang juga Sekretaris Pengda APHTN-HAN (Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Povinsi Kalbar.

Sebelumnya, DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi Undang-undang KUHP, Selasa (6/12/2022) dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad.

Indonesia akhirnya berhasil memiliki produk hukum buatan sendiri setelah 104 tahun sejak pembuatan pertama kali oleh Belanda pada 1918.(rdo)

Share :

Baca Juga

Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumio

Hukum

Hakim Adil Vonis 1 Tahun 6 Bulan Bharada E
pontianak-times.co.id

Hukum

Kadivpas Sidak Menu Sahur Lapas Perempuan Pontianak
Jumpa pers penahanan tersangka oleh KPK

Hukum

Pengumpul Suap Ketok APBD Diangkut KPK
Refleksi Akhir Tahun 2023 Kemenkumham Kalbar

Hukum

Sepanjang 2023, Narkoba di Kalbar Menggila
Pengamanan HD pembunuh Nor Azizah

Hukum

Terungkap Alasan HD Membunuh Nor Azizah
pontianak-times.co.id

Hukum

Yasonna: Lapas Jadi Pasar Narkoba
Joni Isnaini

Hukum

Joni Divonis Bebas Usai Ditahan 9 Bulan
pontianak-times.co.id

Hukum

Lapas Singkawang Gagalkan 42 Paket Sabu Dalam Cincau
error: Content is protected !!