Home / Hukum

Rabu, 7 Desember 2022 - 23:27 WIB

LBH-UM Pontianak Buka Pengaduan KUHP

Ilustrasi pengesahan RUU KUHP menjadi Undan-undang KUHP oleh DPR RI

Ilustrasi pengesahan RUU KUHP menjadi Undan-undang KUHP oleh DPR RI

Pontianak. Lembaga Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah (LBH-UM) Pontianak akan membuka layanan pengaduan terkait pengesahan RUU KUHP menjadi undang-undang.  

“Dengan telah disahkannya RUU KUHP menjadi undang-undang, masih ada peluang bagi masyarakat luas untuk melakukan keberatan. Dalam hal ini, kami membuka layanan pengaduan,” kata Denie Amirudin SH MHum, Ketua LBH-UM Pontianak, Rabu (7/12/2022).

Menurut Denie, layanan pengaduan merupakan ruang publik dalam melakukan aksi protes melalui kajian-kajian, diskusi dan bentuk lainnya yang nantinya bermuara pada judicial review.

“Ada beberapa hal yang layak mendapat sorotan sebelum judicial review. Misalnya apakah secara substantif pengesahan tersebut telah memenuhi quorum dengan kehadiran minimal tiga perempat anggota Dewan yang hadir,” ujar Denie.

Hal lainnya, kata Denie, terkait penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut apakah telah memenuhi aturan yang dipersyaratkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-udangan.

Selain itu, lanjutnya, pasal-pasal krusial dan pasal lainnya apakah ada yang bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. Tentu saja harus dilihat juga naskah akademik dan RUU sebelum menjadi UU dan materi lainnya.

“Makanya kita akan membukan layanan pengaduan ini untuk memetakan secara komprehensif sebelum melakukan judicial review,” kata Denie yang juga Sekretaris Pengda APHTN-HAN (Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Povinsi Kalbar.

Sebelumnya, DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi Undang-undang KUHP, Selasa (6/12/2022) dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad.

Indonesia akhirnya berhasil memiliki produk hukum buatan sendiri setelah 104 tahun sejak pembuatan pertama kali oleh Belanda pada 1918.(rdo)

Share :

Baca Juga

Mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung

Hukum

KPK Tahan Mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung
Jaksa Agung ST Burhanuddin

Hukum

Korupsi Caleg Ditunda Hingga Pemilu Usai
Tersangka Korupsi Krakatau Steel

Hukum

5 Mantan Pejabat Krakatau Steel Ditahan
Kapolres Kubu Raya

Hukum

Pembunuh Driver Ojol Terancam 15 Tahun Penjara
Kalapas IIA Pontianak

Hukum

Lapas IIA Pontianak Buka Besuk Tatap Muka
Talkshow HANI 2022 Kemenkumham

Hukum

88 Jalur Narkoba Internasional di Kalbar
Pelaksana Harian (PLH) Deputi Penindakan KPK, Setyo Budiyanto saat jumpa pers di Gedung KPK, Kamis (17/6/2021).

Hukum

Tambah Tersangka Suap ‘Ketok Palu’ Anggaran
Ika Yusanti

Hukum

Napi Pengadu Domba, Perketat Zero Halinar
error: Content is protected !!