Home / Hukum

Selasa, 6 Januari 2026 - 13:16 WIB

Kejati Kalbar Geledah 5 Lokasi Terkait Tambang Laman Mining

Penggeledahan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aktivitas PT Laman Mining, Senin (5/1/2025).

Penggeledahan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aktivitas PT Laman Mining, Senin (5/1/2025).

Kalimantan Barat – Penyidik Kejati (Kejaksaan Tinggi) Kalbar menggeledah 5 lokasi strategis secara serentak berkaitan dengan aktivitas tambang bauksit PT Laman Mining.

Penggeledahan PT Laman Mining ini berlangsung, Senin (5/1/2026) mulai pukul 09.00 WIB hingga 18.35 WIB. Lokasi pertama yang disasar adalah Kantor PT Laman Mining di Jalan H. Agus Salim Nomor 16, Kabupaten Ketapang.

Selanjutnya, penyidik mendatangi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan ESDM Provinsi Kalimantan Barat di Jalan Sutan Syahrir Nomor 2, Pontianak.

Tim penyidik juga menggeledah Kantor Inspektur Tambang Kementerian ESDM Wilayah Pontianak di Jalan Untung Suropati Nomor 18, serta Kantor PT Sucofindo Cabang Pontianak di Jalan Arteri Supadio, Kabupaten Kubu Raya.

Baca juga:  Pemuda Semparuk Ditangkap Bawa 22 Paket Sabu

Lokasi kelima adalah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Pontianak di Jalan Rahadi Usman Nomor 2.

Dalam rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyasar dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aktivitas penjualan ekspor bauksit milik PT Laman Mining. Seluruh dokumen yang ditemukan kemudian dibawa ke Kantor Kejati Kalbar untuk dikaji dan dilakukan penyitaan sebagai barang bukti.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Dr. Emilwan Ridwan, membenarkan upaya paksa tersebut saat melakukan kunjungan kerja di Kejari Mempawah. Ia menyatakan tindakan ini merupakan bagian dari proses penyidikan yang tengah berjalan.

Baca juga:  Citra Polri Anjlok 54 Persen Akibat Sambo

Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Kalbar, I Wayan Gedin Arianta, SH, MH menyampaikan, penyidik saat ini fokus mengumpulkan alat bukti guna mengungkap dugaan korupsi dalam kegiatan pertambangan tersebut.

“Setiap langkah penyidikan kami laksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Upaya paksa penggeledahan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum,” ujar Wayan.

Pihak Kejati Kalbar menegaskan bahwa seluruh tindakan penyidik dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berdasarkan surat perintah penggeledahan yang sah. Wayan menambahkan bahwa dalam proses ini, pihaknya tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Editor: Kisra Ramadani | Update Berita, ikuti Google News

Share :

Baca Juga

PTDH Anggta Polri

Hukum

Dua Anggota Polres Kapuas Hulu Dipecat
Kantor Dinas PUPR Kabupaten Mempawah saat digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hukum

KPK Periksa 19 Saksi Kasus PUPR Mempawah
Rekonstrusi penganiayaan David

Hukum

40 Reka Ulang Lengkap Kasus Mario
Warga Binaan Rutan Kelas IIB Sambas

Hukum

Zero Halinar Rutan dan Lapas, X-Ray Rusak
Plang Lahan Pemkot Singkawang

Hukum

Pemkot Singkawang Disomasi Akibat Beli Lahan Fiktif
Walikota Singkawang Tjhai Chui Mie usai diperiksa majelis hakim sebagai saksi perkara korupsi yang sekarang telah vonis.

Hukum

Dikritik Kasus Korupsi, Walikota Singkawang Polisikan Sejumlah Aktivis
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalbar, Siju dalam konferensi pers, Kamis (16/4/2026) di Aula Bahruddin Lopa Kejati Kalbar.

Hukum

Korupsi Pertambangan, Kejati Kalbar Selamatkan Rp115 M
Rumah Korban Pembunuhan

Hukum

Suami Tikam Istri Hingga Meninggal Dunia
error: Content is protected !!