Pontianak. Surat dari Komisi Yudisial (KY) kepada Ketua DPR-RI dan Ketua Komisi III DPR-RI tentang pengajuan nama-nama calon hakim agung, bocor ke publik. Surat dengan kategori rahasia itu beredar di jejerang whatsapp, Jumat (27/8/2021).
Surat bernomor 1575/PIM/RH.01.07/08/2021 tertanggal 9 Agustus 2021 itu ditandatangani Ketua KY, Mukti Fajar Nur Dewata dengan sifat surat rahasia itu beredar dalam format surat pdf. Sangat jelas tertera dokumen tersebut telah diteruskan berulang-ulang. “Saya menerima kiriman pdf surat itu siang hari. Terdapat keterangan telah diteruskan berulang-ulang,” kata Indra Hermawan, warga Kota Pontianak kepada newscafe-online.com.
Indra cukup tertarik mencermati seleksi penerimaan hakim agung itu lantaran dari Kota Pontianak juga ada kandidat yang masuk seleksi yakni Hermansyah, akademisi dari Universitas Tanjungpura yang mewakili untuk posisi calon hakim agung jalur non karir. “Dalam surat tersebut ternyata nama pak Hermansyah tidak ada yang berarti gagal. Padahal kami sangat berharap ada wakil dari Kalbar yang menjadi hakim agung,” ujar Indra yang juga aktif di komunitas pecinta hewan ini.
Dari surat tersebut, sebanyak 11 nama calon hakim agung berhasil lolos setelah melewati beberapa tahapan yang dilakukan KY. Dari 11 nama itu meliputi 8 nama untuk kamar pidana, semuanya berasal dari karir yakni hakim pengawas Aviantara, Ketua Badan Pengawas (Bawas) MA Dwiarso Budi Santiarto, hakim pengawas Jupriyadi, hakim Pengadilan Tinggi Bandung Subiharta, Panitera Muda Pidana Khusus MA Suharto, hakim pengawas Suradi, dan hkim Pengadilan Tinggi Kupang Yohanes Priyana.
Selain itu untuk Kamar Perdata terdapat nama Ennid Hasanuddin yang merupakan Hakim Pengadilan Tinggi Banten, dan Panitera Muda Perdata Khusus MA, Haswandi. Sedangkan Kamar Militer diisi Brigjen TNI Tama Ulinta Br Tarigan yang merupakan Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama.
Dalam surat itu pihak KY menjelaskan pengiriman nama-nama dimaksud menindaklanjuti surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 7/WKMA-NY/SB/2/2021 tertanggal 8 Februari 2021. KY telah melakukan Seleksi Calon Hakim Agung sejak Februari sampai Agustus 2021.
Proses rekrutmen dilakukan dengan perpaduan metode dalam jaringan dan luar jaringan dengan memperhatikan protokol kesehatan, dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, serta Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung.
Masih dalam surat itu disebutkan bahwa sesuai Pasal 24A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diusulkan 11 orang calon hakim agung tersebut kepada DPR RI guna mendapatkan persetujuan dan selanjutnya akan ditetapkan menjadi Hakim Agung oleh Presiden.
Penulis: R. Rido Ibnu Syahrie
