Home / Hukum

Minggu, 30 Juni 2024 - 15:18 WIB

Genderang Perang Kapolda untuk Pelaku PETI di Kalbar

Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto dan latar foto aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI)

Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto dan latar foto aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI)

Pontianak. Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto menabuh genderang perang bagi para pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Ketegasan Kapolda ini pasca demo ratusan orang di Polres Sintang yang tak terima empat rekannya ditangkap.

“Saya tantang, siapa pihak-pihak yang mendukung perusakan lingkungan itu akan berhadapan dengan kita,” kata Pipit Rabu (26/6/2024).

Menurut Pipit, PETI harus diberantas karena merusak bentang alam dan merusakan kesehatan akibat pencemaran zat kimia. PETI memang menguntungkan, tetapi hanya pihak tertentu dan bukan masyarakat secara umum.

Pipit menyebut orang yang melakukan PETI hanya memikirkan perutnya sendiri dan berpikiran mendapatkan penghasilan secara instan.

Sebelumnya, ratusan warga berdemonstrasi di Mapolres Sintang, Minggu (23/6/2024). Para pendemo menuntut rekan-rekannya dibebaskan. Aksi nyaris ricuh, diwarnai dengan pelemparan botol. Massa juga mendobrak pagar pintu utama Mapolres Sintang.

Penindakan PETI di Kalbar kerap dilakukan sejak dulu. Namun aktivitas PETI tak kunjung berhenti. Para pelaku PETI mahir bermain kucing-kucingan dari kejaran petugas. Ada dua sisi kepentingan yang bertolak belakang. Para pelaku beralasan cari makan, sedangkan aparat utuk penegakkan hukum dan soal lingkungan.

Cukong

Aparat selalu berhadapan dengan para pelaku. Padahal di sisi lain, terdapat cukong-cukong atau pemilik modal yang menggelontorkan dana untuk aktivitas tersebut. Bukan saja cukong lokal atau dari dalam negeri, melainkan cukong luar negeri.

Sebut saja misalnya, Anthony Suwandy alias Aliong, terpidana tambang emas ilegal yang hanya vonis setahun penjara, dengan denda Rp10 Miliar dan bisa diganti kurungan sebulan. Vonis di Pengadilan Negeri Pontianak Kamis (8/12/2022) itu cukup menyita perhatian.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) kala itu mendakwa satu tahun dan enam bulan, dengan pidana denda Rp43,75 Miliar. Aliong divonis bersamaan istrinya, Evi Bin Hanifa Cahyadi dalam satu berkas perkara, dan Evi divonis lebih rendah empat bulan dari Aliong.

Untuk cukong luar negeri atau Warga Negara Asing (WNA), baru-baru ini penyidik Bareskrim Polri beserta penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM menetapkan YH WNA asal China sebagai tersangka. YH menambang emas ilegal di Kabupaten Ketapang.

Baca juga:  PAW Massal Politisi Menjelang Pemilu 2024

Ancaman dari pelanggaran hukum itu memang mengerikan, lihat saja Pasal 58 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 yang ancaman hukumannya penjara lima tahun atau denda maksimal sebesar Rp100 miliar. Tentunya, masih banyak cukong-cukong lainnya yang masih berkeliaran memberikan asupan modal. Mereka turut berkontribusi pada kerusakan lingkungan.

Nyawa Melayang

Ancaman apapun seolah tidak menyurutkan langkah para pelaku dan cukong PETI. Termasuk bayang-bayang nyawa melayang.

Dari beberapa kasus PETI, sering merenggut nyawa. Misalnya saja pada September 2022 terdapat peristiwa 20 orang korban yang tertima longsor akibat PETI di Desa Kinande Bengkayang. Demikian pula di Sagatani Singkawang, menelan 3 orang pada Rabu (22/2/2023). Ketiganya tertimpa longsor saat mendulang emas.

April 2022 di Desa Goa Boma, Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang yang menyebabkan 6 pekerja PETI meninggal dunia tertimbun tanah galian.

Sebelumnya, 6 Februari 2022 PETI di Dusun Kayu Tunu Desa Sungai Muntik Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau menelan satu pekerja inisial H yang mengalami kecelakaan kerja. Demikian pula di Dusun Liang Sipi, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak yang merenggut dua bersaudara Y dan W.

Bahkan yang terbesar pada 16 Januari 2015, sebanyak delapan orang pendulang emas meninggal tertimbun longsoran di Kecamatan Menterado, Kabupaten Bengkayang. Catatan kelam lainnya, sebanyak 16 pria dan 2 perempuan mengembuskan napas terakhirnya di lokasi PETI Monterado.

Dua orang menjadi korban di lokasi PETI Desa Pematang Gadung Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan Ketapang. Perisitiwa lainnya di Sempadan Desa Selobat Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas beberapa tahun lalu juga menelan banyak korban tertimbun longsoran tanah akibat PETI.

Korban nyawa akibat PETI di Kalbar terus bertambah dan penertiban kerap dilakukan. Hal krusial, mengapa pemanfaatan sumber daya alam ini tidak menjadi primadona potensi ekonomi?

Perlu Solusi

Menurut Ketua Umum Kamus-Raya, Shirat Nur Wandi, razia semata tidak cukup apabila penegakan hukum masih bersifat diskriminatif dan tidak adil. “Razia saja tidak cukup jika hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Masyarakat juga butuh solusi dan keadilan,” tegas Shirat.

Baca juga:  Napi Kasus Suap, Tersangka Korupsi Pesawat

Peristiwa di Kabupaten Sintang hanyalah salah satu contoh dari banyaknya permasalahan penegakan hukum yang terjadi di Kalimantan Barat. “Masyarakat menginginkan tidak hanya penindakan, tetapi juga solusi yang nyata,” kata Shirat.

Shirat menyarankan adanya dialog terbuka antara pihak berwenang dan masyarakat untuk mencari solusi yang tepat. “Hanya dengan kerja sama dan komunikasi yang baik, keadilan yang sejati dapat terwujud,” tambahnya.

Hal sama dikemukakan Ketua Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH) Kalimantan Barat, Dekhi Armadani. Menurutnya, pemerintah terkesan abai terhadap keselamatan jiwa rakyatnya para penambang tambang emas.

Di sisi lain, kata Dekhi, para pekerja yang mau tidak mau harus bekerja secara ilegal karena tuntutan kebutuhan dan tidak memerhatikan keselamatan kerja.

“Pemerintah harus segera membuat wilayah pertambangan rakyat atau WPR agar pertambangan emas menjadi legal di Kalimantan Barat,” kata Dekhi.

Dijelaskan Dekhi, seluruh tingkatan pemerintah mulai dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat harus segera merumuskan peraturan atau kebijakan terkait legalisasi eksplorasi logam mulia skala rakyat agar dapat mencegah malapetaka di kemudian hari. Efeknya, membawa manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat indonesia.

Dari hitungan kasar, produksi emas ilegal hasil PETI dalam setahunnya di Kalimantan Barat mencapai 5 ton. Potensi ini bisa bertambah jika areal eksplorasi yang sampai saat ini telah mencakup Kecamatan Kendawangan, kecamatan Matan Hilir Kabupaten Ketapang, Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, Kecamatan Monterado, Capkala, Samalantan, Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang.

Selain itu, Kecamatan Sajingan, Kecamatan Selakau Timur Kabipaten Sambas, Kecamatan Singkawang Timur, Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, Kecamatan Serawai, Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau dan kabupaten lainnya di Kalbar.

Penulis: R. Rido Ibnu Syahrie I Update Berita, ikuti Google News

Share :

Baca Juga

Suap Gubernur Papua

Hukum

Penyuap Gubernur Papua Masuk Rutan KPK
Korban pengeroyokan singkawang

Hukum

Korban Pengeroyokan Singkawang Meninggal
CU Panca Mitra

Hukum

Walikota TCM Jadi Anggota CU Bermasalah
Spesialis Pembobol Rumah

Hukum

Polsek Pemangkat Ringkus Pembobol Rumah
pontianak-times.co.id

Hukum

Rp200 Juta Dana Nasabah BRI Pontianak Hilang
M Chandra Djamaluddin

Hukum

Usut Unsur Korupsi Utang Pemkab Melawi
Rekonstruksi Pembunuhan di Semelagi Sambas

Hukum

Diusir dari Rumah, L Kalap Bunuh Mertua
pontianak-times.co.id

Hukum

5 Advokat Peradi Pontianak Bersaing Ketat
error: Content is protected !!