Home / Hukum

Selasa, 18 Januari 2022 - 15:17 WIB

Fakta Lain Kritik Dido Dewan Singkawang

Peninjauan pembangunan Jalan Kelapa 2 Singkawang Barat yang rusak parah akibat pembukaan pelabuhan pribadi dan restoran di kawasan konservasi mangrove. Foto: dok pontianak-times.co.id

Peninjauan pembangunan Jalan Kelapa 2 Singkawang Barat yang rusak parah akibat pembukaan pelabuhan pribadi dan restoran di kawasan konservasi mangrove. Foto: dok pontianak-times.co.id

Singkawang – Sebuah postingan di sosmed dari Anggota DPRD Singkawang, Dido Sanjaya, soal perbaikan Jalan Kelapa II memantik ramai komentar netizen. Ternyata, ada hal krusial dari sentilan tersebut.

“Jalan kelapa dua rusak parah. Dulu jalan ini aspal. Akibat adanya pembangunan wisata di ujung jalan kelapa dua, jalan ini berubah menjadi tanah,” ujar Dido dalam postingannya, Kamis (13/1/2022).

Masih dalam postingan itu, Dido mengkritisi kebijakan Pemkot Singkawang yang sekarang disibukkan karena rusaknya jalan itu diakibatkan kesalahan dari pengembang wisata. “Dimana mereka???  kok mereka menghilang. Sekarang akibat kesalahan mereka pemerintah harus melakukan perbaikan,” ujar Dido.

Politisi Gerindra ini mengharapkan Pemkot Singkawang bertindak tegas dengan mengharuskan pihak pengembang yang justru melakukan perbaikan. “Seharusnya pemerintah menuntut pengembang untuk melakukan perbaikan jalan tersebut seperti semula,” ujar Dido.

Kontan saja warga Kota Singkawang mengerubuti status medsos tersebut. Seolah mereka rindu dengan pernyataan Anggota Dewan yang berani kritik konstruktif. Hingga Selasa (18/1/2022) telah mendapatkan 133 like dengan jumlah komentar113.  

“Siape yg untung, siape yg buntung..kan ade pengusaha besar yg paling ujung dekat laut agek senyam senyum,” ujar Sultan Kayo, pemilik akun yang bernama asli Bey Faisal.

Baca juga:  Sadis, Pasutri Lanjut Usia di Kubu Raya Dibunuh

Rata-rata komentar memang bernada sinis karena kerusakan jalan tersebut berawal dari ulah seorang pengusaha nakal yang hendak membuat pelabuhan pribadi dan restoran. Lokasi yang merupakan tanah negara itu juga masuk kawasan Mangrove yang dilindungi untuk konservasi alam.

Aktivis lingkungan hidup di Kota Singkawang pada tanggal 6 Desember 2019 melalui Dekki Armadani Siswoyo dan Hana cs membuat pelaporan dugaan tindak pidana lingkungan hidup ke Polres Singkawang. Dasar laporan itu adalah, bangunan yang didirikan berada di badan sungai singkawang, Jembatan jalan Budi Utomo. Fakta lain, penimbunan atau penggalian saluran air di ujung Gang Kelapa II Singkawang Barat.

Selain pihak pengusaha yang dilaporkan, sejumlah pejabat di Kota Singkawang turut menjadi terlapor lantaran patut diduga melindungi atau membiarkan atau tidak melakukan pengawasan terhadap lingkungan hidup di Kota Singkawang.

Para terlapor itu antara lain Walikota Singkawang, Sekda, Kadis PU dan SDA, kadis Perkimpta dan Kadis Lingkungan Hidup.

Surat laporan tersebut bahkan ditembuskan ke Presiden RI dan beberapa Kementerian hingga instansi terkait di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat. “Tindak lanjut laporan itu terhenti. Padahal harapan kami ada penindakkan dari Gakkum LH,” ujar Hana yang dikonfirmasi ulang pontianak-times.co.id.

Baca juga:  Komite Aksi Politik Indonesia Perkasa Garap Riset

Menurut Hana, pihak pengusaha yang dimaksud selama ini bukan rahasia lagi mengarah pada Aliong. Di lokasi yang dimaksud saat ini bahkan terdapat areal pembangunan properti yang digarap perusahaan RBT. “Orang Gakkum LH pasti tau siapa Aliong. Kalau kami amati, itu seperti reklamasi namun berlindung dibalik proyek penahan ombak. Kondisinya tidak ada ombak di lokasi tersebut dan airnya tenang,” papar Hana.

Persoalan lingkungan serta pengelolaan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) di Kota Singkawang memang sering terjadi. Subdit I Direktorat Reskrimsus Polda Kalbar bahkan sempat melakukan penyelidikkan terhadap kasus tersebut lantaran terjadi indikasi pelanggaran tata ruang berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Singkawang.

Penyelidikan tersebut diantaranya dengan permintaan keterangan dari pihak Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAPI) Provinsi Kalimantan Barat pada Senin 10 Mei 2021. Namun hingga saat ini, belum diketahui sudah sampai dimana prosesnya.

  • Penulis : R. Rido Ibnu Syahrie

Share :

Baca Juga

Pelaku Pembuang Bayi

Hukum

Buruh Cuci Pembuang Bayi Ditangkap
Lukas Enembe

Hukum

Gubernur Papua Lukas Enembe Ditangkap KPK
Lokasi Waterfront Sambas

Hukum

Kejati Kalbar Tetapkan 4 Tersangka Waterfront Sambas
Kalapas IIA Pontianak

Hukum

Lapas IIA Pontianak Buka Besuk Tatap Muka
Talkshow HANI 2022 Kemenkumham

Hukum

88 Jalur Narkoba Internasional di Kalbar
Kejari Sambas

Hukum

Kejari Sambas Amankan Rp1,882 Miliar
Pelantikan Satgassus P3TP Kejati Kalbar

Hukum

Masyhudi Lantik 20 Jaksa Satgassus P3TPK
Palu majelis hakim

Hukum

Putusan Sela BPNT Singkawang Kandas
error: Content is protected !!