Home / Hukum

Selasa, 11 November 2025 - 11:49 WIB

AS, Mantan Wabup Sintang Ditahan Kejati Kalbar

AS memakai rompi merah tahanan Kejati Kalbar dikirim ke Rutan Kelas IIA Pontianak.

AS memakai rompi merah tahanan Kejati Kalbar dikirim ke Rutan Kelas IIA Pontianak.

Pontianak — AS, mantan Wabup (Wakil Bupati) Sintang ditahan pihak Kejati Kalbar, Selasa (10/11/2025) dalam kasus korupsi dana hibah kepada Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Petra.

AS yang merupakan Wabup Sintang periode 2016–2021 ditahan di Rutan Kelas IIA Pontianak selama 20 hari, terhitung sejak 10 hingga 29 November 2025, sesuai ketentuan Pasal 21 KUHAP. Penahanan kejaksaan ini untuk kepentingan penyidikan.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalbar Siju SH MH dalam keterangan pers menjelaskan, penetapan tersangka setelah penyidik mengumpulkan berbagai alat bukti dan keterangan saksi, yang mengarah pada keterlibatan AS.

Saat hibah tersebut, AS menjadi Penasehat Panitia Pembangunan GKE Petra berdasarkan Surat Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKE Petra Sintang Nomor 003/BPH-MJGKE/SK/IV/2019. GKE Petra Sintang menerima dana hibah pada tahun anggaran 2017 dan 2019 sebesar Rp3 miliar.

Baca juga:  Hakim Ungkap Tjhai Chui Mie dan PWG Melawan Hukum

Dana itu untuk pembangunan gereja, tanpa proposal pengajuan sebagaimana prosedur. Padahal, pembangunan gereja tersebut telah selesai dan diresmikan sejak Tahun 2018.

AS bahkan membuat memo kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) agar pencairan dana hibah tetap diproses dengan alasan mendesak. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian sebesar Rp3 miliar, sesuai hasil audit dari Politeknik Negeri Pontianak dan Tim Auditor Kejati Kalbar. Dana itu dianggap menguntungkan pihak lain, yakni Hidayat Nawawi ST.  

Baca juga:  Pelaku Kabur Usai Bunuh Mertua di Semelagi Sambas

Tersangka AS dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kepala Kejati Kalbar Dr Emilwan Ridwan SH MH melalui Kasi Penkum I Wayan Gedin Arianta SH MH menegaskan komitmen lembaganya untuk menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel.

“Kami mengimbau seluruh pihak mendukung proses hukum ini dengan memberikan informasi relevan dan tidak menyebarkan kabar spekulatif,” ujarnya.[ks]

Update Berita, ikuti Google News

Share :

Baca Juga

Diskusi Publik RUU KUHP

Hukum

Penolakan RUU KUHP Melandai Akibat Edukasi
Hendri Iswanto

Hukum

Hotel Dilelang Akibat Utang Rp484 Juta
Lokasi rumah yang disalahgunakan dalam modus kejahatan kontrakan rumah, dan bukti transfer serta chat WA.

Hukum

Belasan Orang Tertipu Modus Rumah Kontrakan Pontianak
Persidangan Korupsi Waterfront Sambas

Hukum

Transplantasi Ginjal, Sidang Terdakwa Waterfront Sambas Ditunda
Sekda Kalimantan Barat, Harisson dan Penasihat Hukum Sukri, Denie Amirudin.

Hukum

Nama Sekda Harisson Terseret Kasus Tipu Gelap Markus
Satresnarkoba Polres Sambas menangkap WNA Malaysia di Aruk dengan barang bukti sabu 9,20 gram bruto yang diduga masuk dari Kuching melalui jalur tidak resmi, Jumat (2/10/2026) sekitar pukul 00.30 WIB.

Hukum

WNA Malaysia Ditangkap Bawa Sabu 9,20 Gram di Aruk
Perjanjian HGB diatas HPL PT Palapa

Hukum

Urus Parpol, TCM Mangkir Panggilan Jaksa
Barang bukti penangkapan tiga tersangka palanggaran narkotika yang diungkap petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Sambas, Rabu (28/5/2025) pagi pukul 07.00 WIB.

Hukum

Sabu di Kantong Celana, Tiga Pelaku Diringkus
error: Content is protected !!