Jakarta. Dr Muhammad AS Hikam, mantan Menteri Riset dan Teknologi (1999-2001) era Presiden RI keempat KH Abdurahman Wahid, meluncurkan buku, Selasa (30/5/2023) di Gedung Widya Graha, BRIN, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.
Buku berjudul “Demokrasi Sebagai Tanggung Jawab: Menjaga Demokrasi Indonesia dari Keterpurukan” terdiri dari 526 halaman. Buku ini sangat menarik, karena berisikan mozaik pengamatan dinamika sosial melalui kaca mata seorang AS Hikam sebagai seorang Menteri Negara Riset dan Teknologi RI.
AS Hikam juga pernah menjadi Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) periode 1999-2001, anggota DPR RI (2004-2007), Ketua Dewan Analisis Strategis (DAS), dan Badan Intelejen Negara (BIN) periode 2013-2015.
Penulis dalam buku ini memberikan catatan ringan sepanjang kurun 2016 -2022 dalam perspektif fenomenologi yang mengungkap realitas tidaklah sama dengan obyek karena pengalaman akan mewarnai.
Dinamika sosial, politik, ekonomi dan lainnya tidak cukup dijelaskan sebagai obyek, tetapi dimaknai sebagai fenomena sosial yang dinamis yang tidak akan selesai. Hikam cenderung lebih fokus mengamati relasi dan interrelasi negara dan civil society. Demokrasi Indonesia antara asa dan realitas.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof Dr Mahfud MD memberikan sambutan saat peluncuran buku tersebut. Dalam buku tersebut, Mahfud sepakat dengan paparan penulis di halaman 161 bahwa kekuasaan selalu menarik syahwat. Kekuasaan itu bagaikan api. Supaya tidak membakar, maka harus ada mekanisme politik.
Tiga Landasan
Tiga landasan untuk mengatur mekanisme politik. Pertama, kekuasaan harus dibatasi lingkup dan waktunya. Kedua, mengutip pemikiran Abraham Lincoln, demokrasi harus berasal dari dan untuk rakyat sebagai inti sumber dan tujuan demokrasi. Ketiga, harus tunduk pada aturan.
Demokrasi itu penting dan menuntut tanggung jawab bukan hanya hak sehingga ada tanggung jawab moral. “Demokrasi Indonesia adalah pilihan para pendiri negeri ini. Pemerintahan bertanggung jawab untuk kepentingan bersama,” kata Mahfud.
Menurut Mahfud, negara dalam memilih demokrasi itu merupakan pilihan yang sadar. Sebanyak 62 orang anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) berdebat tentang bentuk pemerintahan negara kerajaan atau republik dengan pusat pemerintahan di tangan rakyat.
Ketika itu, kata Mahfud, pihak kerajaan usul bentuk kerajaan, sementara Bung Karno menginginkan republik agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dan turut bertanggung jawab. Akhirnya 55 orang anggota BPUPKI memilih republik, 6 orang memilih kerajaan dan 1 orang abstain.
Selain menghadirkan Mahfud MD, peluncuran buku juga menghadirkan pembahas dari peneliti senior LIPI/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang ditunjuk menjadi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Prof Syamsuddin Haris, Kepala Pusat Riset Kesejahteraan Sosial Desa dan Konektivitasi BRIN Prof Dr Ali Humaidi, dan budayawan Dr Mohammad Sobary yang biasa dipanggil Kang Sobary.
Syamsuddin Haris menjelaskan, partai sebagai lembaga politik tidak melakukan kaderisasi. Yang dipakai oleh partai adalah kader yang punya uang. Kader yang berdedikasi tapi tidak punya uang tidak bisa nyaleg. Kalaupun nyaleg cenderung gagal.
Demokrasi Deliberatif
Sementara Ali Humaidi optimis desa bisa menjadi demokrasi deliberatif seperti yang dikonsep oleh Jurgen Habermas. Ada partisipasi sebagaimana indikator deliberatifnya sebuah demokratisasi. Namun kenyataannya, desa dipolitisasi dan dikapitalisasi.
Sedangkan Mohammad Sobary mengingatkan demokrasi dengan terlebih dahulu mengapresiasi tradisi dan kearifan lokal bangsa. Sobary menilai buku tersebut tidak memisahkan ilmu dan seni. Penceritaannya diutarakan dalam bentuk prosa yang puitik. Terdapat 13 puisi di Bab 6 yang bercerita tentang rentetan peristiwa politik yang terjadi di kurun waktu 2017-2021.
Prof Dr M Syafi’i Anwar yang menjadi moderator pada diskusi peluncuran buku tersebut mengatakan buku “Demokrasi Sebagai Tanggung Jawab: Menjaga Demokrasi Indonesia dari Keterpurukan” karya AS Hikam merupakan catatan kritis dan reflektif atas perkembangan, dan dinamika kehidupan politik sehari-hari yang ditulis dengan gaya bahasa yang enak dibaca dan mudah dimengerti oleh masyarakat luas.
Penerbitan buku ini hasil kerjasama Pusat Riset Kesejahteraan Sosial Desa dan Konektivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan penerbit Raja Grafindo Persada.
Acara peluncuran buku ditutup dengan pembacaan dua buah puisi berjudul ‘Bukan Kali Ini Saja dan Pertarungan Antara Tikus dengan Cicak’ karya Muhammad AS Hikam. Puisi itu bagian dari 13 puisi yang tertuang dalam Bab VI buku yang diluncurkan. Puisi dibacakan dengan apik oleh seniman Sastro Al Ngatawi.
Penulis: Dr Retno Intani ZA – SMSI Pusat I Editor: R. Rido Ibnu Syahrie
Update Berita, Follow Google News
