Home / Birokrasi

Jumat, 28 November 2025 - 18:18 WIB

Anggaran Rp22 Miliar Rumah Dinas Bupati Mempawah Dikecam

Musilm, Ketua Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Pelajar Indonesia (IKAMI) Sulawesi Selatan Cabang Mempawah.

Musilm, Ketua Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Pelajar Indonesia (IKAMI) Sulawesi Selatan Cabang Mempawah.

Mempawah — Pengesahan anggaran pembangunan rumah dinas Bupati Mempawah sebesar Rp22 miliar, mendapat kecaman.

Musilm, Ketua Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Pelajar Indonesia (IKAMI) Sulawesi Selatan Cabang Mempawah menilai kebijakan tersebut menunjukkan ketidakpekaan pemerintah terhadap situasi masyarakat.

“Keputusan itu tidak tepat. Kabupaten Mempawah sedang menghadapi tekanan keuangan, namun pemerintah daerah justru memilih mengalokasikan anggaran besar untuk proyek yang dinilai tidak memiliki urgensi,” kata Muslim, Jumat, (28/11/2025).

Muslim menganggap kebijakan itu gila. Di satu sisi pemerintah memotong TPP ASN sampai 20 persen dengan alasan efisiensi. Tapi di sisi lain mereka menganggarkan rumah dinas baru Rp22 miliar. “Logika apa yang dipakai,” tanya Muslim.

Baca juga:  Mekanisme Pj Kepala Daerah Transaksional

Ia menjelaskan, kondisi anggaran daerah sedang tidak baik-baik saja. Selain pemangkasan TPP ASN, pemerintah juga menghadapi pengurangan anggaran dari pusat sebesar Rp135 miliar. Dalam situasi tersebut, pembangunan rumah dinas mewah dinilai sebagai prioritas yang tidak tepat.

Muslim menambahkan bahwa rumah dinas bupati yang lama masih layak digunakan, sehingga pembangunan rumah baru tidak memiliki alasan mendesak selain demi kenyamanan pejabat. Padahal, masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan penting seperti infrastruktur yang belum merata hingga layanan dasar yang belum maksimal.

“Untuk apa rumah dinas baru ini, Untuk rakyat atau hanya demi kenyamanan pribadi. Di tengah masyarakat yang susah dan tunjangan ASN yang dipotong, keputusan ini menunjukkan pemerintah tidak punya empati,” ujarnya.

Baca juga:  Erlina Bantu Korban Bencana Alam di Sungai Duri

IKAMI Sulsel Mempawah mendesak pemerintah daerah dan DPRD untuk lebih mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Mereka menilai anggaran seharusnya diprioritaskan untuk layanan publik, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan warga.

Dengan meningkatnya suara kritis dari berbagai kalangan, publik kini menunggu langkah pemerintah selanjutnya, apakah tetap melanjutkan proyek bernilai puluhan miliar tersebut atau mengevaluasinya kembali demi kepentingan masyarakat luas.

Penulis: Rizki Firnanda | Editor: Kisra Ramadani

Update Berita, ikuti Google News

Share :

Baca Juga

Berkas calon Pj Gubernur Kalbar

Birokrasi

Tiga Calon Pj Gubernur Kalbar Diserahkan ke Kemendagri
Identitas Kependudukan Digital

Birokrasi

Panduan Identitas Kependudukan Digital
Pembahasan awal ini dilakukan dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Ir H Fery Madagaskar MSi.

Birokrasi

RPJMD Sambas Mulai Dibahas, Selaraskan Visi Misi Satono Hero
Sumastro Pj Walikota

Birokrasi

Gubernur Menghindar Lantik Pj Walikota
Dadi Bupati Melawi dan Adiknya, Hendegi Januardi Wakil Ketua DPRD Melawi

Birokrasi

Utang Rp97 M, Perbup Melawi Bermasalah
Indeks Desa Membangun

Birokrasi

Sambas Peringkat Pertama IDM se-Kalbar
Dedi Prasetyo, Wakapolri yang menggantikan Ahmad Dofiri

Birokrasi

Dofiri Pensiun, Wakapolri Dijabat Dedi Prasetyo
Pengamat Politik Dr Jumadi MSi

Birokrasi

Mekanisme Pj Kepala Daerah Transaksional
error: Content is protected !!