Home / Birokrasi

Jumat, 28 November 2025 - 18:18 WIB

Anggaran Rp22 Miliar Rumah Dinas Bupati Mempawah Dikecam

Musilm, Ketua Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Pelajar Indonesia (IKAMI) Sulawesi Selatan Cabang Mempawah.

Musilm, Ketua Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Pelajar Indonesia (IKAMI) Sulawesi Selatan Cabang Mempawah.

Mempawah — Pengesahan anggaran pembangunan rumah dinas Bupati Mempawah sebesar Rp22 miliar, mendapat kecaman.

Musilm, Ketua Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Pelajar Indonesia (IKAMI) Sulawesi Selatan Cabang Mempawah menilai kebijakan tersebut menunjukkan ketidakpekaan pemerintah terhadap situasi masyarakat.

“Keputusan itu tidak tepat. Kabupaten Mempawah sedang menghadapi tekanan keuangan, namun pemerintah daerah justru memilih mengalokasikan anggaran besar untuk proyek yang dinilai tidak memiliki urgensi,” kata Muslim, Jumat, (28/11/2025).

Muslim menganggap kebijakan itu gila. Di satu sisi pemerintah memotong TPP ASN sampai 20 persen dengan alasan efisiensi. Tapi di sisi lain mereka menganggarkan rumah dinas baru Rp22 miliar. “Logika apa yang dipakai,” tanya Muslim.

Baca juga:  Aksi Protes Anggaran Pendopo Rp15 Miliar Memanas

Ia menjelaskan, kondisi anggaran daerah sedang tidak baik-baik saja. Selain pemangkasan TPP ASN, pemerintah juga menghadapi pengurangan anggaran dari pusat sebesar Rp135 miliar. Dalam situasi tersebut, pembangunan rumah dinas mewah dinilai sebagai prioritas yang tidak tepat.

Muslim menambahkan bahwa rumah dinas bupati yang lama masih layak digunakan, sehingga pembangunan rumah baru tidak memiliki alasan mendesak selain demi kenyamanan pejabat. Padahal, masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan penting seperti infrastruktur yang belum merata hingga layanan dasar yang belum maksimal.

“Untuk apa rumah dinas baru ini, Untuk rakyat atau hanya demi kenyamanan pribadi. Di tengah masyarakat yang susah dan tunjangan ASN yang dipotong, keputusan ini menunjukkan pemerintah tidak punya empati,” ujarnya.

Baca juga:  Bupati Sambas Satono Buka TMMD Regtas ke-126

IKAMI Sulsel Mempawah mendesak pemerintah daerah dan DPRD untuk lebih mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Mereka menilai anggaran seharusnya diprioritaskan untuk layanan publik, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan warga.

Dengan meningkatnya suara kritis dari berbagai kalangan, publik kini menunggu langkah pemerintah selanjutnya, apakah tetap melanjutkan proyek bernilai puluhan miliar tersebut atau mengevaluasinya kembali demi kepentingan masyarakat luas.

Penulis: Rizki Firnanda | Editor: Kisra Ramadani

Update Berita, ikuti Google News

Share :

Baca Juga

Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah

Birokrasi

Jadwal Kunjungan Presiden Jokowi di Kalbar
Jaksa Agung RI, ST Burhanudin dan surat penunjukkan Plt Waja dan Plt JAM Bin

Birokrasi

Jaksa Agung RI Tunjuk Plt Waja dan Plt JAM Bin
pontianak-times.co.id

Birokrasi

Ditsamapta Polda Kalbar Raih Penghargaan
pontianak-times.co.id

Birokrasi

Sumbangsih Harisson Sebelum Jadi Sekda
Presiden Prabowo Subianto meyampaikan siara pers tentang Gibran Rakabuming Raka yang memilih mundur dari posisinya sebagai Wakil Presiden RI.

Birokrasi

Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran dari Wapres
Bupati Sambas Satono di Kemendagri

Birokrasi

Satono Sigap Tambah Kuota Blangko KTP
Kajati Kalbar Emilwan Ridwan melantik Kolonel Cpm. Agus Subur Mudjiono sebagai Aspidmil.

Birokrasi

Kajati Kalbar Lantik Aspidmil Baru, Perkuat Sinergi TNI
PHK Buruh Sawit Kabupaten Sambas

Birokrasi

PHK Buruh Sawit Sambas, Apa Solusinya?