Home / Birokrasi

Jumat, 28 November 2025 - 18:18 WIB

Anggaran Rp22 Miliar Rumah Dinas Bupati Mempawah Dikecam

Musilm, Ketua Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Pelajar Indonesia (IKAMI) Sulawesi Selatan Cabang Mempawah.

Musilm, Ketua Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Pelajar Indonesia (IKAMI) Sulawesi Selatan Cabang Mempawah.

Mempawah — Pengesahan anggaran pembangunan rumah dinas Bupati Mempawah sebesar Rp22 miliar, mendapat kecaman.

Musilm, Ketua Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Pelajar Indonesia (IKAMI) Sulawesi Selatan Cabang Mempawah menilai kebijakan tersebut menunjukkan ketidakpekaan pemerintah terhadap situasi masyarakat.

“Keputusan itu tidak tepat. Kabupaten Mempawah sedang menghadapi tekanan keuangan, namun pemerintah daerah justru memilih mengalokasikan anggaran besar untuk proyek yang dinilai tidak memiliki urgensi,” kata Muslim, Jumat, (28/11/2025).

Muslim menganggap kebijakan itu gila. Di satu sisi pemerintah memotong TPP ASN sampai 20 persen dengan alasan efisiensi. Tapi di sisi lain mereka menganggarkan rumah dinas baru Rp22 miliar. “Logika apa yang dipakai,” tanya Muslim.

Baca juga:  Bupati Sambas Satono Buka TMMD Regtas ke-126

Ia menjelaskan, kondisi anggaran daerah sedang tidak baik-baik saja. Selain pemangkasan TPP ASN, pemerintah juga menghadapi pengurangan anggaran dari pusat sebesar Rp135 miliar. Dalam situasi tersebut, pembangunan rumah dinas mewah dinilai sebagai prioritas yang tidak tepat.

Muslim menambahkan bahwa rumah dinas bupati yang lama masih layak digunakan, sehingga pembangunan rumah baru tidak memiliki alasan mendesak selain demi kenyamanan pejabat. Padahal, masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan penting seperti infrastruktur yang belum merata hingga layanan dasar yang belum maksimal.

“Untuk apa rumah dinas baru ini, Untuk rakyat atau hanya demi kenyamanan pribadi. Di tengah masyarakat yang susah dan tunjangan ASN yang dipotong, keputusan ini menunjukkan pemerintah tidak punya empati,” ujarnya.

Baca juga:  Kemendagri Dukung Inovasi Desa di Kabupaten Sambas

IKAMI Sulsel Mempawah mendesak pemerintah daerah dan DPRD untuk lebih mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Mereka menilai anggaran seharusnya diprioritaskan untuk layanan publik, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan warga.

Dengan meningkatnya suara kritis dari berbagai kalangan, publik kini menunggu langkah pemerintah selanjutnya, apakah tetap melanjutkan proyek bernilai puluhan miliar tersebut atau mengevaluasinya kembali demi kepentingan masyarakat luas.

Penulis: Rizki Firnanda | Editor: Kisra Ramadani

Update Berita, ikuti Google News

Share :

Baca Juga

Legal Expo Kemenkumham Kalbar

Birokrasi

Kanwil Kemenkumham Kalbar Gelar Legal Expo
pontianak-times.co.id

Birokrasi

Roadshow Janji Kinerja Kemenkumham Kalbar
Pelantikan Pejabat Pemasyarakatan Kalbar

Birokrasi

9 Pejabat Pemasyarakatan Kalbar Dilantik
Bupati Sambas H Satono duduk di deretan depan mengikuti pelatihan khusus Lemhanas dan Kemendagri.

Birokrasi

Satono Dilatih Khusus Bersama 24 Kepala Daerah Se-Indonesia
Ilustrasi biaya Pilkada dan upaya pengembalian modal. (dok: pontianak-times.co.id)

Birokrasi

Saling Cakar Kepala Daerah dan Wakilnya
Seleksi POltekip dan Poltekim

Birokrasi

Pria Wibawa Terima Hasil SKD Poltekip Poltekim
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2026 di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor (2/2/2026)

Birokrasi

Bupati Sambas Hadiri Rakornas 2026: Laksanakan Program Prioritas
Penghargaan Desa Mandiri dan Maju

Birokrasi

Status Desa se-Kabupaten Sambas, Mandiri dan Maju
error: Content is protected !!