Home / Birokrasi

Jumat, 28 November 2025 - 18:18 WIB

Anggaran Rp22 Miliar Rumah Dinas Bupati Mempawah Dikecam

Musilm, Ketua Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Pelajar Indonesia (IKAMI) Sulawesi Selatan Cabang Mempawah.

Musilm, Ketua Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Pelajar Indonesia (IKAMI) Sulawesi Selatan Cabang Mempawah.

Mempawah — Pengesahan anggaran pembangunan rumah dinas Bupati Mempawah sebesar Rp22 miliar, mendapat kecaman.

Musilm, Ketua Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Pelajar Indonesia (IKAMI) Sulawesi Selatan Cabang Mempawah menilai kebijakan tersebut menunjukkan ketidakpekaan pemerintah terhadap situasi masyarakat.

“Keputusan itu tidak tepat. Kabupaten Mempawah sedang menghadapi tekanan keuangan, namun pemerintah daerah justru memilih mengalokasikan anggaran besar untuk proyek yang dinilai tidak memiliki urgensi,” kata Muslim, Jumat, (28/11/2025).

Muslim menganggap kebijakan itu gila. Di satu sisi pemerintah memotong TPP ASN sampai 20 persen dengan alasan efisiensi. Tapi di sisi lain mereka menganggarkan rumah dinas baru Rp22 miliar. “Logika apa yang dipakai,” tanya Muslim.

Baca juga:  Nasib Bupati Melawi di Ujung Tanduk

Ia menjelaskan, kondisi anggaran daerah sedang tidak baik-baik saja. Selain pemangkasan TPP ASN, pemerintah juga menghadapi pengurangan anggaran dari pusat sebesar Rp135 miliar. Dalam situasi tersebut, pembangunan rumah dinas mewah dinilai sebagai prioritas yang tidak tepat.

Muslim menambahkan bahwa rumah dinas bupati yang lama masih layak digunakan, sehingga pembangunan rumah baru tidak memiliki alasan mendesak selain demi kenyamanan pejabat. Padahal, masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan penting seperti infrastruktur yang belum merata hingga layanan dasar yang belum maksimal.

“Untuk apa rumah dinas baru ini, Untuk rakyat atau hanya demi kenyamanan pribadi. Di tengah masyarakat yang susah dan tunjangan ASN yang dipotong, keputusan ini menunjukkan pemerintah tidak punya empati,” ujarnya.

Baca juga:  Tim PORA Diminta Perketat Pengawasan Perbatasan

IKAMI Sulsel Mempawah mendesak pemerintah daerah dan DPRD untuk lebih mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Mereka menilai anggaran seharusnya diprioritaskan untuk layanan publik, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan warga.

Dengan meningkatnya suara kritis dari berbagai kalangan, publik kini menunggu langkah pemerintah selanjutnya, apakah tetap melanjutkan proyek bernilai puluhan miliar tersebut atau mengevaluasinya kembali demi kepentingan masyarakat luas.

Penulis: Rizki Firnanda | Editor: Kisra Ramadani

Update Berita, ikuti Google News

Share :

Baca Juga

Jamras

Birokrasi

Gubernur Kalbar Diminta Tolak Sumastro
Satono launcing Prosesar

Birokrasi

Prosesar Layanan Unggulan Satono Rofi
Nakhoda baru Kemenkumham Kalbar

Birokrasi

Tito Jadi Nakhoda Baru Kemenkumham Kalbar
Massa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) kategori R4 di Kabupaten Mempawah menggeruduk Kantor BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia), Selasa (19/8/2025)

Birokrasi

Geruduk BKPSDM, Massa P3K Mempawah Kecewa
Bupati Sambas H Satono SSosI MH menghadiri peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 tingkat Kabupaten Sambas, Kamis (2/10/2025).

Birokrasi

Bupati Satono Hadiri Peringatan HKG PKK ke-53 di Sambas
Raker, RDP dan RDPU Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PANRB, kepala daerah, serta asosiasi pemerintah daerah di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Birokrasi

DPR Jamin PPPK Tak Dipecat Akibat Minim Fiskal Daerah
Pelantikan Pejabat Kemenkumham Kalbar

Birokrasi

Tito Lantik 22 Pejabat Baru Kemenkumham Kalbar
APBD Melawi 2022

Birokrasi

Nasib Bupati Melawi di Ujung Tanduk
error: Content is protected !!