Home / Hukum

Senin, 16 November 2026 - 16:02 WIB

ETLE Ujung Tombak Penegakan Hukum Lalu Lintas Polda Kalbar

AKBP Zulyanto Leonardi Kramajaya SIK MM, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Kalbar

AKBP Zulyanto Leonardi Kramajaya SIK MM, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Kalbar

PONTIANAK – Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Barat memperkuat penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai instrumen penegakan hukum lalu lintas.

“Penerapan ETLE menjadi salah satu prioritas dalam pelaksanaan operasi lalu lintas, termasuk Operasi Zebra Kapuas 2026,” kata AKBP Zulyanto Leonardi Kramajaya SIK MM, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Kalbar dalam Podcast Satukata yang tayang 13 November 2026.

Sistem tilang elektronik ini diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan pengendara, memperluas pengawasan, sekaligus menekan potensi kecelakaan tanpa selalu mengandalkan kehadiran petugas di jalan.

Langkah tersebut menandai pergeseran pendekatan penindakan lalu lintas di Kalimantan Barat. Penegakan hukum tidak lagi semata-mata bertumpu pada razia dan tilang manual, tetapi mulai mengoptimalkan teknologi melalui kamera statis maupun perangkat elektronik yang digunakan langsung oleh personel kepolisian.

Menurut Zulyanto, kepolisian mengutamakan tindakan pre emptive dan prevetif. Penindakan elektronik dilakukan sebelum menggunakan penindakan manual, terutama terhadap pelanggaran yang dapat teridentifikasi melalui perangkat ETLE.

“Kalau memang mereka sudah diingatkan dan tidak patuh, silakan lakukan penindakan. Diutamakan menggunakan ETLE terlebih dahulu, elektronik dulu,” ujar Zulyanto dalam perbincangan di Podcast Satukata, Kanal Cyber Patrol.

Penerapan ETLE di Kalimantan Barat berjalan melalui dua mekanisme, yakni perangkat statis yang terpasang di sejumlah titik dan perangkat handheld atau genggam yang dioperasikan personel kepolisian.

Zulyanto menyebut Ditlantas Polda Kalbar saat ini memiliki lima titik perangkat ETLE statis. Selain itu, sejumlah anggota juga dibekali telepon genggam yang telah dilengkapi aplikasi untuk melakukan penindakan pelanggaran secara elektronik.

Baca juga:  Ini Para Juara Bulutangkis PB Sultan Cup

Kombinasi kedua perangkat tersebut memungkinkan pengawasan berlangsung lebih luas. Kamera statis menangkap kendaraan yang melintas, sedangkan perangkat handheld memberikan fleksibilitas bagi petugas untuk mendokumentasikan pelanggaran di lapangan.

Dalam pelaksanaan Operasi Patuh Kapuas 2026, Ditlantas Polda Kalbar mencatat sekitar 10.000 perkara pelanggaran lalu lintas. Angka tersebut merupakan akumulasi dari penindakan elektronik, tilang manual, serta teguran kepada pengendara.

Data tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum lalu lintas tidak hanya mengandalkan satu metode. ETLE menjadi bagian dari sistem pengawasan yang berjalan berdampingan dengan pendekatan edukatif dan kehadiran personel kepolisian.

Petugas Verifikasi

Salah satu karakteristik ETLE adalah kemampuannya merekam pelanggaran tanpa harus menghentikan kendaraan secara langsung.

Zulyanto mengungkapkan, perangkat kamera dapat menangkap kendaraan yang melintas setiap hari. Dari hasil tangkapan tersebut, petugas kemudian melakukan pemilahan untuk memastikan apakah benar terdapat pelanggaran lalu lintas.

Menurutnya, jumlah tangkapan kamera setiap hari berkisar 1.000 hingga 2.000 rekaman. Namun, tidak seluruh hasil tangkapan otomatis menjadi perkara pelanggaran karena harus melalui proses pemeriksaan dan verifikasi.

Pelanggaran yang telah teridentifikasi kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan.

Masyarakat yang menerima surat tersebut diminta memberikan konfirmasi apabila kendaraan yang tercatat memang melakukan pelanggaran. Konfirmasi dapat dilakukan dengan mendatangi kantor kepolisian atau menghubungi nomor yang tercantum dalam pemberitahuan.

Baca juga:  Sujianto Sepihak Usulkan Pj Wako Singkawang

Mekanisme ini menjadi bagian penting dalam penerapan ETLE. Penindakan tidak berhenti pada hasil rekaman kamera, tetapi dilanjutkan dengan proses konfirmasi terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kendaraan.

Kendaraan Diblokir

Persoalan lain yang menjadi perhatian Ditlantas Polda Kalbar adalah tindak lanjut terhadap surat konfirmasi pelanggaran.

Zulyanto menjelaskan, ketika surat konfirmasi dikirimkan, kepolisian dapat melakukan pemblokiran terhadap data kendaraan apabila pemilik tidak memberikan tanggapan dalam waktu sekitar satu hingga dua minggu.

Pemblokiran tersebut menjadi konsekuensi administratif bagi pemilik kendaraan yang tidak menyelesaikan proses konfirmasi pelanggaran. Namun, dalam praktiknya, kepolisian masih menghadapi kendala terkait ketidaksesuaian data kepemilikan kendaraan.

Salah satu persoalan yang sering ditemukan adalah kendaraan yang sudah diperjualbelikan, tetapi belum dilakukan balik nama. Akibatnya, surat konfirmasi ETLE tetap dikirimkan ke alamat pemilik lama sesuai data registrasi kendaraan.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan ketika pemilik lama merasa tidak pernah menerima surat pemberitahuan, sementara kendaraan sudah berpindah tangan.

Karena itu, Zulyanto mengingatkan masyarakat agar segera melakukan balik nama setelah membeli kendaraan bekas. Langkah tersebut bukan hanya berkaitan dengan tertib administrasi kendaraan, tetapi juga memastikan proses penegakan hukum elektronik dapat berjalan tepat sasaran.

Penulis: R. Rido Ibnu Syahrie I Google News Pontianak Times

Share :

Baca Juga

Sidang Pra Peradilan Isa Anshar FPRK

Hukum

Isa Anshari FPRK Ajukan Pra Peradilan
Proses persidangan perdana dugaan korupsi Dana Hibah Mujahidin Kalbar, Selasa (2/6/2026) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pontianak.

Hukum

Sidang Perdana Korupsi Hibah Mujahidin, Jaksa Sebut Rp9,73 Miliar
prostitusi online

Hukum

Jual ABG, Mucikari Prostitusi Online di Sambas Ditangkap
pontianak-times.co.id

Hukum

BRI Pontianak Ganti Uang Nasabah Hilang
Sidang perkara korupsi bantuan penguatan ekonomi bagi korban banjir bandang tahun anggaran 2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (12/10/2026).

Hukum

JPU Tuntut Kadis Sosial Samosir 4 Tahun Penjara
Kasat Reskrim Polresta Pontianak, AKP Wawan Darmawan menggelar jumpa pers, Senin (5/5/2025)

Hukum

Usut Narkoba Berbuah 47 Emas Batangan
Lokasi aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) PT AHAL di Desa Bumbun, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah.

Hukum

GAMKI Mempawah Luruskan Konflik Lahan dan PETI
DT Alias Acong, BAndar Judi Bola

Hukum

Polisi Tangkap Bandar Judi Bola Piala Eropa 2024