Home / Hukum

Rabu, 12 Januari 2022 - 21:52 WIB

Proyek IPDN, Negara Dirampok Rp103,9 M

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron memberikan penjelasan pers usai penahanan tersangka Adi Wibowo (AW) dalam kasus pembangunan Gedung IPDN Gowa-Sulawesi Selatan, Selasa (11/1/2022). Foto: Capture Youtube Kanal KPK

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron memberikan penjelasan pers usai penahanan tersangka Adi Wibowo (AW) dalam kasus pembangunan Gedung IPDN Gowa-Sulawesi Selatan, Selasa (11/1/2022). Foto: Capture Youtube Kanal KPK

Jakarta – Tiga tahun sejak ditetapkan sebagai tersangka, akhirnya Adi Wibowo (AW) ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (11/1/2022) dalam kasus pembangunan Gedung Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Gowa, Sulawesi Selatan.

“Kami melakukan upaya paksa penahanan tersangka AW,” kata Nurul Ghufron, Wakil Ketua KPK dalam jumpa pers penahanan tersangka yang disiarkan melalui live streaming youtube. Nurul didampingi Deputi Penindakan Karyoto, dan Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri.

AW merupakan Kepala Divisi I PT Waskita Karya Tahun 2008-2012 yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka sejak tahun 2018. Penanganan kasus ini merupakan rangkaian akhir dari penindakan KPK terhadap pembangunan pekerjaan konstruksi empat buah Gedung IPDN Tahun 2011 di Kementerian Dalam Negeri senilai total Rp467 Miliar dengan dugaan kerugian sebesar Rp103,9 Miliar.

Empat buah proyek itu meliputi pekerjaan pembangunan Gedung IPDN Agam Sumatera Barat, IPDN Rokan Hilir Riau, IPDN Minahasa Sulawesi Utara dan IPDN Gowa Sulawesi Selatan. “Tersangka AW diduga melakukan pengaturan calon pemenang lelang dalam proyek tersebut,” kata Ghufron.

Dijelaskan dia,  AW diduga meminta kontraktor lain mengajukan penawaran di atas nilai proyek PT WK dan menyusun dokumen kontraktor lain sedemikian rupa, sehingga tidak memenuhi persyaratan dan mempermudah PT WK dimenangkan. “Penyusunan itu meliputi syaratnya maupun penawaran harganya,” ujar Ghufron.

Modus lain yang dilakukan AW adalah memalsukan progress pekerjaan hingga mencapai 100% agar pembayaran bisa dilakukan penuh. Padahal fakta di lapangan, progress pekerjaan hanya mencapai 70%. Selain itu, adanya pencantuman perubahan besaran denda yang lebih ringan dalam kontrak pekerjaan.

“AW juga diduga menyetujui pemberian sejumlah uang maupun barang kepada PPK maupun pihak-pihak lain di Kemendagri,” papar Ghufron.

Nurul yang merupakan komisioner dari elemen akademisi Universitas Jember ini menjelaskan, dari perkara ini diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp27 Miliar dari nilai kontrak Rp125 Miliar.

Sebelum penetapan AW sebagai tersangka, KPK juga telah menetapkan tersangka lainnya pada proyek Gedung IPDN Gowa ini diantaranya DJ selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kemendagri (AKPA), dan DP selaku Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya Persero Tbk.

Terhadap lamanya jangka waktu dari penetapan tersangka hingga penahahan, sekitar tiga tahun, Ghufron menerangkan terkendala oleh beban KPK yang terlalu banyak. Sehingga perlu manajemen perkaranya diatur.

“Karena pada saat upaya paksa penahanan dilaksanakan, maka keterbatasan waktu penahanan berjalan dan konsekuensi harus dilimpahkan ke persidangan. Dua tahun lalu kita keterbatasan SDM untuk persidangan. Tidak ada kendala teknis, hanya soal pengaturan,” papar Ghufron.

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada Tersangka AW selama 20 hari pertama terhitung 11 – 30 Januari 2022 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. “Proses penyidikan terus dilakukan untuk melengkapi bukti sehingga perkara yang cukup lama ini dapat segera dilimpahkan ke pengadilan. Ini bentuk komitmen kami,” tambah Ali Fikri.

Sementara itu, Deputi Penindakan Karyoto menjawab pertanyaan wartawan terkait aliran dana dari kerugian negera Rp27 Miliar. “Secara recovery asset sudah ada bukti. Asset tersangka ada yang tercampur dan beberapa hari ke depan akan disita,” kata Karyoto.

Prinsipnyanya, lanjut dia, dari kerugian Rp27 Miliar itu apakah kemana alirannya sudah diketahui namun belum bisa dijelaskan saat ini. “Yang jelas dari orang dalamnya sudah ada, kontraktornya juga sudah ada. Ini sepertinya tersangka terakhir dari keseluruhan pekerjaan itu,” tutup Karyoto.

  • Penulis : R. Rido Ibnu Syahrie

Share :

Baca Juga

Hukum

Beli Aset, Bupati Buru Selatan Ditangkap
pontianak-times.co.id

Hukum

Rp200 Juta Dana Nasabah BRI Pontianak Hilang
Tersangka dan korban TPPO

Hukum

Satgas TPPO Sambas Selamatkan Wanita Muda
Sabu Semparuk

Hukum

Pemuda Semparuk Ditangkap Bawa 22 Paket Sabu
Korupsi Pesawat PT Garuda

Hukum

Napi Kasus Suap, Tersangka Korupsi Pesawat
Pengarahan Presiden Jokowi kepada Polri

Hukum

Citra Polri Anjlok 54 Persen Akibat Sambo
Benny K Harman saat rapat kerja Komisi III DPR-RI bersama Jaksa Agung, Senin (14/6/2021) di Gedung Parlemen, Senayan,

Hukum

Ternyata ada Kajati dan Kajari Main Proyek
Kondisi Jalan Desa Mengkalang

Hukum

Kejari Mempawah Usut APBDes Mengkalang
error: Content is protected !!