Pontianak. Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, M Chandra Djamaluddin berpendapat, sistem pemilu proporsional terbuka menjadi ancaman persatuan dan keutuhan bangsa.
“Sistem proporsional terbuka telah memberikan ruang subur penggunaan narasi dan politik identitas sehingga menjadi salah satu pemicu disintegrasi dan keutuhan bangsa,” kata Chandra kepada pontianak times, Rabu (11/1/2023).
Menurut Chandra, perdebatan antara parpol pendukung proporsional tertutup dan parpol yang menginginkan proporsional terbuka ini wajar terjadi. Bagi parpol yang menginginkan proporsional terbuka, maka politisinya akan lebih leluasa memainkan politik identitas.
“Sepertinya politik indentitas dalam Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD ini akan tetap menjadi praktik dan permainan politik para politisi sampai negara ini bubar,” ujar Chandra.
Hal yang sama, ujar dia, terjadi pada sistem pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung atau Pilkada Langsung. Pilkada langsung dan sistem pemilu dengan proporsional terbuka itu kurang tepat dan cocok untuk diterapkan di Indonesia.
“Alasan tidak tepat karena Indonesia memiliki masyarakat yang multikultur, jumlah penduduk besar dan wilayahnya yang luas. Quo Vadis Pemilu dan Pilkada Indonesia,” kata Chandra seraya mempertanyakan mau dibawa kemana arah Pemilu dan Pilkada itu.
Penduduk dan Wilayah
Chandra menguraikan kondisi multikultur atau kemajemukan dari sisi budaya, agama dan etnis itu patut menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan sistem pemilu. Demikian pula jumlah penduduk atau pemilih dan wilayah. Sehingga dari sisi teknis akan meringankan beban penyelenggara pemilu.
“Sekadar gambaran pada pemilu 2019 dengan proporsional terbuka, beban KPU begitu besar. Hampir 900 petugas penyelenggara pemilu meninggal dunia dan 5 ribu lebih yang sakit,” papar Chandra
Untuk itu, Chandra mengharapkan adanya penerapan sistem yang tepat, dan sistem proporsional tertutup memiliki banyak varian yang bisa ditelaah mana yang terbaik untuk diterapkan. “Demikian pula sistim pemilihan langsung presiden dan kepala daerah juga terdapat beberapa varian,” ujarnya.
Seperti diketahui, sistem proporsional tertutup diusulkan PDI Perjuangan. Partai besutan Megawati ini berjalan sendiri dan berseberangan dengan koalisi parpol lainnya yakni Partai Golkar, Demokrat, Gerindra, PKB, PAN, NasDem, PKS dan PPP.
Dalam sistem pemilu proporsional tertutup, pemilih cukup coblos gambar partai. Sedangkan hasil pemilihan untuk kursi wakil rakyat akan diberikan kepada para calon berdasarkan nomor urut masing-masing caleg dari setiap partai politik selaku kontestan pemilu.
Penulis: R. Rido Ibnu Syahrie
