“Seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak.” Ini bukan sekadar retorika diplomasi bagi Prabowo Subianto, melainkan kompas strategi geopolitik internasional yang kerap ia gaungkan.
Namun, di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026, filosofi tersebut menghadapi ujian nyatanya. Prabowo secara resmi menandatangani piagam Board of Peace (BoP) bersama Donald Trump.
Penandatanganan Piagam BoP bukanlah seremoni simbolis belaka. Kehadiran Prabowo (Presiden RI) bersama Donald Trump (Presiden AS) dan Viktor Orban (Perdana Menteri Hungaria) mengirimkan pesan yang melampaui protokol diplomatik konvensional.
BoP hadir sebagai platform kekuasaan alternatif, yang dibangun di luar tatanan internasional lama. Trump, dengan kecenderungannya yang skeptis terhadap institusi formal, lebih memercayai hubungan personal dan loyalitas simbolik. Prabowo, dengan tajam, memahami logika ini.
Dalam draf piagam setebal 11 halaman, Trump—yang dikenal anti-multilateralisme tradisional—justru membangun institusi paralel. Di sana, ia memegang posisi ketua seumur hidup dengan hak veto absolut.
Dari “Bebas Aktif” Menuju “Bebas Manuver”
Keputusan Indonesia untuk bergabung tidak boleh dibaca sebagai bentuk ketundukan, melainkan sebuah kesadaran taktis. Ini adalah respons atas realitas bahwa multilateralisme sedang rapuh dan dunia bergerak ke arah multipolar yang keras serta transaksional.
Langkah ini tentu memicu riak. Sebagian besar sekutu Barat, termasuk Inggris, Prancis, Jerman, dan Norwegia, memilih absen. Mereka khawatir BoP akan menggerogoti legitimasi PBB. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, bahkan mengecam struktur piagam ini karena dianggap melampaui kerangka penyelesaian konflik (seperti di Gaza) dan merusak tatanan PBB. Trump membalas kritik tersebut dengan gaya khasnya: ancaman tarif 200% untuk anggur dan sampanye Prancis. Di dunia BoP, loyalitas dihargai, sementara kritik berujung sanksi.
Di sinilah Prabowo melakukan redefinisi. Jika Politik Bebas Aktif lahir di era Perang Dingin untuk menjaga kedaulatan di antara dua blok, Prabowo kini memperkenalkan Politik Bebas Manuver. Di dunia pasca-multilateral, musuh bukan lagi sekadar blok raksasa, melainkan ketidakpastian.
“Bebas Manuver” berarti bergerak lincah di antara kekuatan besar: bergabung tanpa mengikat, mendekat tanpa menunduk, dan hadir tanpa terlarut.
Kalkulasi Strategis: Natuna dan Asuransi Politik
Ada kalkulasi keamanan nasional yang dingin di balik keputusan ini. Melalui BoP, Indonesia ditengarai mengincar stabilitas di Laut Natuna Utara dengan cara mengunci komitmen AS melalui jalur diplomasi personal yang sangat disukai Trump. Secara implisit, AS mendorong Indonesia untuk menangkis klaim Tiongkok di Laut China Selatan—sebuah agenda yang selaras dengan kepentingan nasional kita tanpa harus menyatakannya secara frontal.
Prabowo memposisikan diri sebagai realis geopolitik yang pragmatis. Ia membangun jaring pengaman di berbagai platform sekaligus. BoP adalah salah satu jaring tersebut; bukan satu-satunya, namun terlalu krusial untuk diabaikan. Dalam pidatonya di Davos, ia menegaskan posisi Indonesia: “Kami memilih perdamaian daripada kekacauan. Kami ingin menjadi teman bagi semua, dan musuh bagi tidak satu pun.”
Risiko di Balik “Tarian” Diplomatik
Namun, strategi mendayung di antara dua tatanan ini—PBB dan ASEAN yang berbasis aturan di satu sisi, serta BoP yang berbasis hubungan personal di sisi lain—adalah tarian diplomatik berisiko tinggi.
Jika terjadi benturan kepentingan, misalnya di Laut China Selatan, di forum mana Indonesia akan berdiri? Mengandalkan mekanisme PBB dan ASEAN akan membuat kita tetap disegani komunitas internasional, termasuk Tiongkok. Namun, memilih BoP akan mengamankan posisi kita di lingkar dalam Trump.
Inilah esensi Politik Bebas Manuver: tidak terikat pada satu platform, melainkan memanfaatkan semuanya. Namun, ini juga menguras energi karena Indonesia harus terus menavigasi kontradiksi yang ada.
Saya memahami logika strategis di balik keputusan Presiden Prabowo, namun risiko jangka panjangnya patut diwaspadai. Indonesia harus tetap tegak sebagai pemimpin Global South dan kekuatan demokrasi yang berakar pada rakyat.
Kita tidak boleh terserap ke dalam orbit kekuasaan personal—baik itu Trump, Putin, maupun Xi Jinping. Politik Bebas Manuver harus tetap dipandu oleh prinsip kedaulatan, keadilan, dan kemanusiaan. Seribu kawan memang terlalu sedikit, tetapi prinsip tidak boleh dikompromikan demi pertemanan sesaat.
[Penulis: Bobby Ciputra, Ketua AMSI – Angkatan Muda Sosialis Indonesia] I Update Berita, ikuti Google News
